Jakarta, wapresri.go.id – Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan, salah satunya melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masyarakat berbasis pertanian. Dalam pengembangannya ini, perlu didukung melalui kerjasama dengan melibatkan pihak yang memiliki kompetensi memadai agar mampu menghasilkan komoditas pertanian yang lebih optimal.

“Pemerintah ingin adanya [cara] bagaimana menumbuhkan [industri pertanian] supaya ada komoditas pertanian ini. Ada kelompok tertentu tergabung dalam korporasi farming supaya mereka mengelola tanah yang lebih luas dan ada modernisasi pengelolan pascapanen secara terorganisir,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima Pengurus Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi) di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (02/03/2020).

Lebih lanjut, Wapres mengatakan bahwa permodalan yang ramah UMKM juga masih menjadi kendala. Untuk itu, pemerintah akan mendorong dana peminjaman dari lembaga keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Mekar terkait besaran pinjamannya, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha.

“Pemerintah sudah menyediakan dana murah salah satunya KUR, sekarang disediakan 190 Triliun dengan bunga 6% dan juga adanya kredit mikro seperti Mekar yang besarannya hanya 6-7 Juta. Kita akan dorong sampai 10 (Juta) juga. Mekar ini kredit mikro ini lembaga keuangan mikro ini supaya maksimal sampai 10 (Juta) juga. Di atas 10 (Juta) juga bisa pakai bank komersial. Ada KUR, ada Mekar, nanti di pesantren ada Bank Wakaf yang kita kembangkan,” papar Wapres.

Di samping itu, tambah Wapres, pengelolaan lahan juga masih terkendala beberapa aturan. Ia berharap omnibus law dapat menjadi cara untuk mengatur pengelolaan lahan tersebut.

“Kita berusaha melakukan redistribusi lahan, lahan-lahan yang tidak terpakai, milik pemerintah bisa diredistribusi. Sekarang masih masalah dengan aturan. Nah, sekarang ini sedang diusahakan melalui omnibus law, nanti ada semacam bank tanah, tanah-tanah masuk di bank tanah dan akan didistribusikan kepada mereka yang tidak punya tanah. Itu policy seperti itu, tapi langkah pemerintah sekarang ini baru pada sertifikasi-sertifikasi lahan,” jelas Wapres.

Untuk promosi, Wapres mengatakan bahwa dibutuhkan wadah di bidang pertanian untuk mendukung pemasaran UMKM. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama berbagai pihak.

“Masalah promosi kita menggunakan jalur Kementerian Perdagangan, ecommerce. Kita bantu pemasarannya. Ini sudah kita koordinasikan dalam satu kerja sama antar kementerian dan lembaga,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Umum Peragi Andi Muhammad Syakir menyampaikan bahwa perlu adanya program pertanian berbasis komunitas untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

“Hal ini sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab, dan dukungan Peragi kepada pembangunan pertanian di Indonesia,” ucap Andi.

Hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Plt. Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi Masduki Baidlowi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim. (DAS/AF-KIP, Setwapres)