Dukung Penanganan 3 Program Prioritas, Pemerintah Indonesia Manfaatkan Tata Kelola Air Bersih yang Cukup dan Berkelanjutan

Labuan Bajo, wapresri.go.id – Rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar yang meliputi air bersih, sanitasi, dan listrik, sangat berkorelasi pada tiga program prioritas Pemerintah Indonesia, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, pembangunan SDM unggul, dan penurunan angka stunting. Untuk menangani ketiga permasalahan tersebut pemerintah berkomitmen kuat memanfaatkan tata kelola air bersih yang cukup dan berkelanjutan.

“Kita memiliki visi yang sama, yaitu tersedianya air bersih yang cukup dan berkelanjutan untuk semua. Untuk itu, Indonesia terus berupaya untuk mengelola pemanfaatan air secara berkelanjutan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin ketika membuka The 2nd Asia International Water Week (AIWW) di Komodo Ballroom, Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (14/03/2022).

Terkait kemiskinan ekstrem, Wapres menjelaskan, akses di wilayah-wilayah tersebut terhadap air bersih sangat rendah.

“Dari 35 kabupaten di Indonesia dengan kemiskinan ekstrem pada 2021, seluruhnya ditandai dengan fakta adanya penduduk yang tidak memiliki akses air minum layak. Angkanya berkisar antara 4,48% s.d. 97,21%,” ungkap Wapres.

Sementara terkait SDM unggul, Wapres menekankan bahwa akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak juga menjadi faktor kunci penentu kualitas kesehatan seseorang.

“Kesehatan prima dan pendidikan berkualitas adalah prasyarat utama SDM unggul yang saat ini juga menjadi prioritas Pemerintah Indonesia,” ucapnya.

Sedangkan upaya penurunan prevalensi stunting, menurut Wapres, juga sangat terkait dengan tersedianya sanitasi dan air bersih yang memadai. Sebab, air bersih dan sanitasi yang baik mengurangi banyak penyakit bagi ibu hamil, bayi dan balita.

“Ketiadaan sanitasi dan air bersih mengakibatkan bayi rentan terhadap berbagai penyakit. Padahal 1000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas fase-fase kehidupan berikutnya. Penyediaan air bersih menjadi salah satu intervensi yang dapat berkontribusi sebesar 70% terhadap pencegahan stunting,” jelasnya.

Lebih jauh Wapres mengungkapkan, pandemi Covid-19 berdampak pula terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih.

“Menurut studi terbaru Indonesia Water Institute, pada akhir tahun 2020 konsumsi air bersih selama pandemi Covid-19 meningkat 3 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi, dengan total konsumsi air rumah tangga mencapai 900 hingga 1.400 liter per hari,” jelasnya.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Wapres mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai program untuk mewujudkan tersedianya air bersih yang cukup dan berkelanjutan untuk semua.

Adapun program tersebut di antaranya, membangun 61 bendungan selama periode 2015 hingga 2025 untuk mengoptimalkan pemanfaatan air.

“Kami terus mengembangkan potensi air sebagai pembangkit listrik dan floating solar dalam rangka menciptakan energi yang bersih untuk lingkungan,” tutur Wapres.

Program lainnya adalah pembangunan 1000 bendungan kecil atau embung, serta fasilitas lainnya untuk mendukung irigasi, yang akan menyokong ketahanan pangan, serta pengelolaan air secara berkelanjutan melalui Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi.

“Dan yang tidak kalah penting, meningkatkan akses terhadap air bersih bagi rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2014 akses rumah tangga terhadap air bersih sebesar 68%, kemudian meningkat hingga mencapai 90% pada 2020,” terang Wapres.

Melalui AIWW ke-2 ini, Wapres berharap, dapat menghasilkan terobosan untuk mengatasi permasalahan air di kawasan Asia.

Di akhir sambutan, Wapres meminta dukungan dari anggota World Water Council untuk Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum Ke-10 pada 2024.

“Sebagai penutup, saya ucapkan selamat melaksanakan konferensi dengan produktif, seraya tetap menikmati pesona keindahan Labuan Bajo,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB ke-8 Ban Ki-Moon meyakini, dengan terpilihnya Indonesia sebagai Ketua G20, Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinannya dalam menangani isu perubahan iklim, khususnya terkait permasalahan air.

“Paris Aggreement merupakan adopsi dari Bali Road Map yang diinisiasi Pemerintah Indonesia dalam penanganan isu perubahan iklim,” ungkapnya.

Lebih jauh ia berharap, dalam mencari solusi permasalahan air tidak menggunakan cara-cara yang sama, tetapi lebih menggunakan pendekatan yang lebih inovatif untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Sejalan dengan Ban Ki-Moon, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan, AIWW memudahkan para peserta merancang dan mencari solusi permasalahan air, karena konferensi air ini mengundang para ahli, mulai dari Kepala Negara, Menteri Lingkungan Hidup, pakar air, profesional muda dan masyarakat di seluruh dunia. Diharapkan konferensi ini dapat mengatasi urgensi pemecahan masalah air, memperkuat kemitraan publik-swasta serta mempercepat aksi global terkait dengan air, termasuk dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Sebagai informasi, AIWW ke-2 tahun ini diselenggarakan oleh Kementerian PUPR dan AWC pada 14 – 16 Maret 2022 di Meruorah Komodo dan Ayana Komodo Resort, Labuan Bajo secara hybrid, pertemuan online dan offline. Mengangkat tema “Clean, Sufficient and Sustainable Water for all” konferensi ini merupakan rangkaian acara kepresidenan G20 yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, dan juga sebagai persiapan Indonesia menjadi tuan rumah WWF ke-10 pada 2024 mendatang.

Agenda dalam The 2nd AIWW adalah Opening Ceremony, Asia to World Statement, Water Project Business Forum, Asia Water Issue Parallel Session, dan Cultural Event. Dalam konferensi ini juga diselenggarakan Plenary Session yang membahas Smart-Eco City di Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia serta hubungan antara The 2nd AIWW dan The 9th WWF. Selain itu, akan ada Spesial Session dalam 8 tema yang berbeda serta pameran terkait air baik yang disajikan secara fisik maupun secara virtual.

Hadir pula dalam acara tersebut, Menteri Lingkungan Korea Han Jeoung-ae, President Asian Water Council Park Jae-hyeon, Anggota Komisi V DPR-RI Sri Rahayu, Direktur Green Climate Fund Yannick Glemarec, para Menteri dari berbagai negara di Asia, serta Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi.

Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, dan Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas. (SK-BPMI, Setwapres)