Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Bencana di Provinsi NTB dan Sulteng

Jakarta, wapresri.go.id – Bencana alam yang terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu, menjadi fokus dan perhatian penting Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, khususnya terkait dengan penanganannya.

Hal ini disampaikan Wapres ketika memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara No. 15, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Rapat koordinasi bencana ini merupakan rapat perdana yang dipimpin oleh Wapres dengan menghadirkan para menteri terkait, kepala lembaga dan kepala daerah untuk melaporkan progres perkembangan penanganannya.

“Penanganannya apakah sudah selesai, dan hambatannya dimana, kita cari solusinya sehingga dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Wapres.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Wapres dalam rapat antara lain penanganan pengungsi, pembangunan hunian tetap (huntap), status hukum aset lahan masyarakat di zona merah, tata ruang wilayah, validasi data penerima bantuan, pencairan dana stimulan, fasilitator pendamping masyarakat, serta ketersediaan bahan bangunan.

Rapat dilanjutkan dengan mendengarkan laporan perkembang penanganan bencana sesuai dengan masing-masing bidang dimulai dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari Batubara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Penjelasan berikutnya disampaikan oleh Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Dilaporkan dalam rapat semua permasalahan yang dihadapi dapat tertangani dengan baik, namun masih tetap diperlukan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah serta dukungan anggaran yang sesuai baik pada masa transisi darurat di NTB dan tahap rehabilitasi dan rekonstrusi di Sulteng.

“Penanganan masalah, yang penting adalah jangan menimbulkan masalah baru,” pesan Wapres.

Penanganan bencana yang dilakukan tidak dapat ditangani oleh salah satu pihak saja, akan tetapi diperlukan juga dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, dunia usaha, media masa maupun masyarakat itu sendiri, oleh karenanya koordinasi dan komunikasi menjadi hal yang sangat penting.

Wapres mengapresiasi penanganan bencana yang telah dilakukan oleh kementerian dan pemerintah daerah selama ini.
“Publik perlu mengetahui apa yang telah dilakukan pemerintah,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama Doni menjelaskan mengenai perkembangan penanganan Bencana Gunung Api Sinabung, dan pemberitaan media masa nasional terhadap penanganan bencana.

“Masalah bencana bukan hanya tanggungjawab pemerintah, media juga berperan menjamin ketenangan masyarakat;” ujarnya.

Turut hadir dalam rapat perwakilan pejabat eselon I kementerian terkait, Ketua Pusat Komando Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR untuk Sulteng Arie Setiadi Moerwanto, Ketua Pusat Komando Satuan Tugas (satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR untuk NTB Gani Ghazali Akman. Mendampingi Wapres Sekretaris Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Masduki Baidlowi dan Sholahudin Al Ayub (KH/RN, KIP-Setwapres).