Menerima Jajaran Pimpinan BPKP
Istana Wakil Presiden. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seyogyanya tidak hanya mengawasi pelaksanaan anggaran pemerintah pasca implementasi, tapi sebaiknya juga mengawasi proyek-proyek yang tengah berjalan. “Untuk memastikan apakah pelaksanaan pembangunan sudah bagus atau belum,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika menerima Kepala BPKP Ardan Adiperdana di Istana Wakil Presiden, Jumat 8 Mei 2015.
Wapres juga menyampaikan keluhan dari berbagai instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Keluhan tentang terlalu banyaknya pengawasan yang dilakukan. Di tingkat daerah misalnya, kata Wapres, ada pengawasan oleh inspektorat daerah, Inspektorat Jenderal Kementerian, BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wapres berharap agar pengawasan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan yang berfungsi sebagai internal audit, misalnya hasil pengawasan inspektorat daerah di kota/kabupaten, dapat digunakan oleh unit pengawasan yang tingkatnya lebih tinggi secara berjenjang, seperti oleh Inspektorat provinsi, inspektorat jenderal, BPKP dan juga oleh BPK. “Pengawasan supaya dilakukan satu garis. Tapi pengawasan secara random oleh aparat pengawasan yg lebih tinggi dilakukan sekali-kali juga boleh untuk menguji hasil pengawasan aparat di bawahnya. Intinya jangan semua pengawasan dimulai dari nol,” ucap Wapres.
Kehadiran jajaran pimpinan BPKP di Istana Wakil Presiden untuk memperkenalkan diri, karena mereka merupakan pimpinan baru yang dihasilkan melalui seleksi jabatan terbuka. “BPKP saat ini fokus pada pengawasan untuk mengawal pembangunan, mengamankan penerimaan negara, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan mengelola aset negara,” ucap Kepala BPKP.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari, Deputi bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam Binsar Simanjutak, Deputi bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, Deputi bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto, dan Deputi bidang Investigasi Iswan Elmi.
****
