Menerima Gubernur Korea Financial Supervisory Service Zhin Woong-Seob
Kantor Wakil Presiden. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menerima Gubernur Korea Financial Supervisory Service Zhin Woong-Seob di Kantor Wakil Presiden, Merdeka Utara, Kamis, 16 April 2015. Dalam pertemuan ini, Seob melaporkan bahwa Korea Financial Supervisory Commission (FSC) telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor OJK Gedung Soemitro Djojohadikusumo pagi tadi. MoU tersebut terkait dengan pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pengawasan di sektor keuangan.
Seob berharap dengan adanya MoU ini dapat meningkatkan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan, khususnya memudahkan program investasi Korea Selatan dengan sektor perbankan di Indonesia. “Setelah MoU ini, kami harap akan lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha Korea yang berinvestasi di Indonesia,” ucap Seob.
Wujud kerjasama Indonesia-Korea Selatan lainnya adalah babak baru perbankan Indonesia, dimana BNI berencana membuka Kantor Bank BNI di Korea Selatan. Rencana beroperasinya BNI adalah tindak lanjut dari pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Park Geun-hye yang ingin membangkitkan perekonomian kedua negara.
Seob berharap dengan adanya MoU tersebut, dapat meningkatkan kerjasama Indonesia dan Korea, khususnya program investasi Korea Selatan dengan sektor perbankan di Indonesia. “Setelah MoU ini, kami harap akan lebih banyak lagi pengusaha Korea yang berinvestasi di Indonesia,” harap Seob.
Menurut Seob, nilai pasar investasi infrastruktur di Asia mencapai USD 8,2 trilyun, dan Indonesia merupakan negara yang penting di kawasan Asia. Setelah Indonesia dan Korea Selatan merdeka di tahun 1940-an, kedua negara terus meningkatkan ekonomi masing-masing negara. “Saat ini Indonesia benar-benar mitra yang sangat penting bagi Korea di bidang perdagangan dan investasi. Korea juga berusaha untuk tetap menjadi mitra yang baik bagi Indonesia terutama di bidang industri,” ujar Seob.
Wapres mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Korea Selatan karena telah mengizinkan BNI beroperasi di negeri ginseng tersebut. Menurut Wapres, negara-negara di Asia harus belajar dari pengalaman krisis moneter tahun 1998, dengan lebih mengatur hal-hal terkait keuangan dan perbankan. Adanya kerjasama ini, lanjut Wapres, dapat menjaga profesionalisme perbankan kedua negara. “Penting untuk menjaga persamaan sistem dan prosedur yang dipahami masing-masing negara, sehingga kerjasama akan lebih lancar,” tegas Wapres.
Sejalan dengan Seob, Wapres juga yakin bahwa MoU tersebut tentunya akan meningkatkan investasi dan perdagangan kedua negara. Indonesia terbuka lebar untuk investasi, dan banyak kerja sama yang dapat dilakukan seperti industri, manufaktur, dan teknologi. “Korea Selatan merupakan salah satu negara terbesar yang berinvestasi di Indonesia,” ungkap Wapres.
Wapres mengungkapkan Korea Selatan memiliki pengalaman bersejarah melakukan investasi di Indonesia. “Jalan tol Jagorawi Jakarta-Bogor adalah jalan tol yang pertama kali dibangun di Indonesia, dan infrastruktur ini merupakan kerjasama dengan Korea Selatan,” ucap Wapres.
Duta Besar RI untuk Republik Korea John Prasetio menambahkan, jalan tol Bocimi, Bogor-Ciawi-Sukabumi, yang sedang dalam pembangunan juga merupakan kerjasama dengan Korea Selatan. Mengingat saat ini salah satu prioritas Indonesia adalah bidang maritim, kata John, pemerintah Indonesia berharap Korea juga berinvestasi dalam pembangunan kapal. “Teknologi Korea terbaik di dunia dalam shipping building,” ucap John.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Duta Besar RI untuk Republik Korea John Prasetio, Duta Besar Republik Kotrea untuk Indonesia Taiyoung Cho, Direktur Jenderal FSS Kim Seoung Beom dan Direktur Financial Services Commission Tark Yun-Sung. (Siti Khodijah)
****
