Menerima Ketua Liga Parlemen Jepang-Indonesia
Kantor Wakil Presiden. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menerima kunjungan Ketua Liga Parlemen Jepang-Indonesia Toshihiro Nikai beserta anggota Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Kantor Wakil Presiden, Senin 4 Mei 2015.
Mengawali Pertemuannya, Toshihiro Nikai menyatakan pemerintah Jepang akan mengusulkan pentingnya peringatan Hari Tsunami Dunia, setelah melihat dampak bencana tsunami yang menimpai Sendai Jepang pada tahun 2011. Saat ini sudah ada 7 negara yang mendukung rencana tersebut. “Pemerintah Jepang ingin mengusulkan penetapan Hari Tsunami Se-dunia kepada dunia internasional untuk sosialisasi ancaman tsunami. Dan pada kesempatan ini, saya mohon kepada Indonesia untuk mendukung atau menjadi co-sponsor penentuan Hari Tsunami Dunia tersebut,” ujar Nikai.
Menanggapi pernyataan di atas, Wapres atas nama bangsa Indonesia mendukung rencana pemerintah Jepang tersebut, mengingat Indonesia sendiri, pada 10 tahun yang lalu, pernah mengalami bencana tsunami di Aceh, yang menyebabkan korban jiwa ratusan ribu orang meninggal dunia. “Perlu center bersama ERIA yang ditempatkan di Jakarta, tentu sangat membantu riset dan pembangunan di Indonesia,” tutur Wapres.
Selain dukungan peringatan tsunami, Nikai juga menyinggung dua hal terkait hubungan Jepang dan Indonesia, yakni pertama, kebijakan bebas visa antar kedua negara. Jepang telah memberikan bebas visa bagi WNI yang berkunjung ke Jepang, sedangkan Indonesia belum melakukannya. Kedua, Pemerintah Jepang memastikan produk pertanian dari Fukushima saat ini telah aman untuk dikonsumsi, setelah terjadinya bencana ledakan nuklir Fukushima beberapa waktu lalu. Untuk itu, kedua negara dapat membuka kembali keran perdagangan produk pertanian tersebut. “Saya sempat bertanya ke Duta Besar di Indonesia. Kapan implementasinya. Saya mohon bantuan mendorong kebijakan pembebasan visa tersebut,” pinta Nikai.
Wapres mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk segera merealisasikan kebijakan bebas visa bagi Jepang, namun saat ini masih proses penyelesaian administrasi di imigrasi untuk penerapannya. “Kita menerapkan sistem resiprokal dalam hal visa antara Jepang dan Indonesia,” jelas Wapres.
Terkait, produk pertanian seperti beras dan buah-buahan dari Jepang, lanjut Wapres, masyarakat Indonesia tidak meragukan kualitas dan keamanannya, namun faktor nilai ekonomis yang menjadi pertimbangannya.”Orang Indonesia tidak sanggup membeli melon seharga 100 dollar,” ujar Wapres.
Kemudian dalam sesi tanya jawab dengan para anggota ERIA, ada harapan dari para pengusaha Jepang agar Indonesia mempermudah perdagangan sumber daya mineral seperti perunggu, nikel, bauksit dan sebagainya. Namun Wapres menjelaskan pemerintah Indonesia saat ini memiliki kebijakan untuk tidak lagi mengekspor mineral dalam bentuk mentah. “Seuai Undang-Undang, semua mineral harus diproses terlebih dahulu di Indonesia, supaya memberikan nilai tambah,” terang Wapres.
Turut hadir dalam pertemuan kali ini, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki. (Taufik Abdullah)
****
