Jadi Pemimpin Daerah, Pamong Praja Harus Demokratis dan Layani Masyarakat

Jatinangor, wapresri.go.id – Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur dibutuhkan pemimpin daerah yang demokratis, mendengarkan suara masyarakat dan melayani mereka secara cepat dan tepat.

“Anda akan menjadi pemimpin daerah, harus demokratis, mendengarkan suara rakyat, dan melayani masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu menjalankan janji anda, itikad anda, untuk membangun bangsa ini,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat melantik Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXVI Tahun 2019, di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (06/08/2019).

Oleh karena itu, Wapres menekankan para Pamong Praja yang sudah ditempatkan di daerah penempatannya dapat menjadi jembatan pemersatu dan perekat bangsa.

“Anda harus saling mengisi visi agar lebih baik dan masa ini anda harus pelajari adat istiadat, adat kebiasaan di masing-masing daerah yang anda tugaskan pada masa mendatang,” lanjutnya.

Wapres pun mengapresiasi langkah selanjutnya yang akan ditempuh para Pamong Praja, yaitu ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia yang bukan merupakan daerah asalnya, khususnya di daerah perbatasan, pedalaman, dan pulau terluar. Hal ini ditujukan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lagi bersifat kedaerahan tapi bersifat nasional.

“Karena itu, kita tidak ingin PNS terkotak-kotak dalam pusat dan daerah. Anda semua melayani baik daerah maupun pusat. Karena itu daerahnya pusat, di pusat adalah daerahnya daripada anda,” ucap Wapres.

Wapres pun berpesan, agar di lapangan nanti para Pamong Praja selalu meningkatkan investasi di daerah masing-masing dan secara nasional, meningkatkan kualitas SDM, serta mensinergikan pembangunan infrastruktur.

“Semua itu membutuhkan suatu birokrasi yang baik dan birokasi yang cepat, dan birokrasi yang mendorong pembangunan itu sendiri. Tentunya juga bagaimana menata APBN dan APBD masing-masing yang fokus agar dapat menjalankan sesuai sasaran-sasaran. Sehingga APBN APBD dapat berfungsi bagi memajukan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan,” ujar Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres kembali mengingatkan bahwa tugas utama Pamong Praja ialah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Karena itu maka tugas masing-masing di manapun tugas anda ditugaskan, wajib [dilaksanakan], jangan bekerja lambat, tidak berbelit-belit, tidak bekerja tidak tuntas dan mengecewakan masyarakat. Karena pelayanan itu adalah tugas utama anda semua dan tentunya merupakan harapan-harapan masyarakat, dan harapan orang tua. Dan karier anda pada masa depan ditentukan oleh apa yang anda perbuat pada masa kini,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melaporkan bahwa pada kesempatan ini 744 Calon Pamong Praja Muda akan dilantik, yang terdiri dari 479 Praja Putra dan 265 Praja Putri.

“Pamong Praja Muda ini telah dibekali dengan materi Revolusi Mental sebagai Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM) penjabaran dari Program Nawa Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Dengan materi revolusi mental, para Pamong Praja Muda ini telah siap mendarma bhaktikan pengabdiannya untuk bangsa dan negara di manapun mereka ditugaskan,” lapor Tjahjo.

Atas nama Kementerian Dalam Negeri dan seluruh jajaran IPDN, Tjahjo juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait dalam pemberian materi kepada para Calon Pamong Praja di antaranya Menteri PAN dan RB, Menteri Ristekdikti, Pimpinan KPK, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Akpol, Gubernur Akmil, Kepala Badan Narkotika Nasional, dan Kepala Badan Nasional Pencegahan Terorisme, Forkompimda Provinsi Jawa Barat, dan Forkompimda Kabupaten Sumedang.

Pelantikan ditandai dengan pemberian penghargaan Kartika Pradnya Utama dan Kartika Astha Brata oleh Wapres kepada lulusan terbaik Program S1 serta Program D-IV yang diraih Sarto Sirenden asal Provinsi Sulawesi Tengah dan Alexander Lendie Nicholas asal Provinsi Jawa Barat. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh seluruh Calon Pamong Praja Muda.

Hadir mendampingi Wapres, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beserta Ibu Erni Guntari Tjahjo Kumolo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. (NN/AF/SK-KIP, Setwapres)