Semarang, wapresri.go.id – Sebagai negara berkembang dan berpopulasi besar, Indonesia diproyeksikan menjadi raksasa ekonomi dunia. Untuk itu rasio kewirausahaan Indonesia yang baru sekitar 3,47%, mesti terus harus ditingkatkan.

“Prasyarat kemajuan ekonomi tersebut di antaranya jika kita mampu terus mendongkrak kualitas SDM dan kuantitas wirausaha dalam negeri,” ungkap Wapres saat meresmikan secara serentak enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Indonesia di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang, Selasa, (27/12/2022).

Lebih lanjut, dikatakan Wapres bahwa kewirausahaan akan menyumbang efek berjenjang, termasuk mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, seiring dengan tumbuhnya pendapatan dan kesejahteraan para pelakunya.

“Bahkan, wirausaha kerap dapat menciptakan perubahan sosial yang positif melalui produk/jasa yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan,” terangnya.

Oleh sebab itu, sambungnya, selama proses pemulihan dari dampak pandemi Covid-19, pemerintah terus mendorong UMKM dan wirausaha untuk bangkit, melalui pemberdayaan, pemberian bantuan sosial, pembiayaan, dan pendampingan.

“Termasuk mendorong tumbuhnya ekosistem kewirausahaan, seperti jejaring dan inkubasi bisnis, inovasi produk/jasa berbasis riset, pemanfaatan teknologi dan peningkatan literasi digital, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif,” paparnya.

Ke depan, Wapres mengharapkan langkah-langkah tersebut akan terus ditata, sehingga berbagai program dan anggaran Kementerian, Lembaga, Pemda, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dapat saling bersinergi dalam sebuah desain besar Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Sebab menurutnya, kendala terbesar UMKM saat ini masih seputar akses pembiayaan dan permodalan.

“Kemudian disusul akses pasar, pemasaran dan promosi produk, serta akses bahan baku/alat produksi, dan kendala lainnya,” sebutnya.

Untuk itu, Wapres meminta bantuan modal melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema KUR Khusus berbasis kelompok usaha atau klaster, melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir KUMKM agar terus ditingkatkan.

“Pembiayaan KUR berbasis klaster menjadi solusi bagi unit-unit usaha rakyat yang belum terinklusi oleh layanan perbankan konvensional,” tegasnya.

Adapun terkait penyaluran KUR berbasis komunitas atau kelompok usaha masyarakat yang sudah menggandeng agregator, off-taker, dan avalis sebagai penjamin, Wapres berpesan agar dilakukan dengan penuh tanggung jawab, akuntabel, serta transparan sehingga masyarakat menikmati manfaat dan terjamin keamanan usahanya.

“Saya juga mengajak kita bersama untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan di tengah masyarakat,” imbaunya.

“Jiwa kewirausahaan perlu dikenalkan sejak usia muda, dengan menanamkan pola pikir dan perilaku inovatif, kreatif dan mandiri, jujur dan pantang menyerah, termasuk dalam kurikulum pendidikan,” imbuhnya.

Lebih jauh pada kesempatan ini, Wapres juga berharap pada 2024 Indonesia sudah dapat meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 3,95%, inklusi akses keuangan mencapai 90%, kontribusi ekspor UMKM sebesar 21,6%, serta menciptakan 30 juta UMKM yang go-digital.

“Kewirausahaan ini kiranya terus diperluas dengan menghadirkan lebih banyak PLUT KUMKM, sekaligus mengoptimalkan fungsinya untuk mendorong kolaborasi dan memajukan kewirausahaan sesuai kekayaan potensi di daerah,” pungkasnya. (RN-BPMI Setwapres)