Jaga Harmonisasi Ekonomi

Jakarta-wapresri.go.id. Wakil Presiden (Wapres)Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya para pengusaha untuk menjaga harmonisasi ekonomi agar tercapai kesimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

“Vise versa, tumbuh saja tanpa merata akan menimbulkan ketimpangan, merata saja kadang-kadang memperlambat pertumbuhan. Harus diharmonisasikan, pekerjaan rumah yang tidak mudah tentu, tapi pilihannya tidak ada cara lain, selain seperti itu,” papar Wapres ketika beraudiensi dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) dari pusat dan daerah di Indonesia, di Auditorium Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Dalam kesempatan tersebut, HIPPI yang diketuai Suryani F. Motik, banyak memberikan usulan serta pokok pikiran bagaimana pemerintah dapat turut serta memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menurut Suryani Motik, bagi UMKM untuk bisa bersaing di pasar luar dan dalam negeri jika component cost-nya ikut bersaing.

“Kami berterima kasih Bapak Jusuf Kalla sudah memberikan kemudahan kredit UMKM melalui KUR hingga 9% dan menurunkan harga gas sebagai component cost,” ujar Suryani. Ia juga berharap APBN dapat lebih dibuka untuk UMKM, selain UMKM juga mencoba mencari pasar di dalam dan luar negeri.

Suryani juga mengapresiasi kebijakan pemerintah akan adanya cross subsidy untuk penurunan harga gas yang ideal. Suryani menambahkan, HIPPI sadar bahwa penurunan component cost merupakan konsekuensi dari MEA agar harga produk-produk kita bersaing dengan negera-negara tetangga. Dengan efisiensi cost ke depannya pengembangan UMKM akan lebih baik lagi.

Selain pengembangan UMKM, dialog antara Wapres Jusuf Kalla dengan HIPPI juga membahas tax amenesty. Wapres mengibaratkan dua mata pisau dalam artian tax amensty melebihi ekspektasi, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan dan satu sisi lainnya adalah merupakan pemacu produsen yang tergabung dalam UKM untuk membayar pajak.

“UKM-UKM di HIPPI aktif mengikuti tax amenesty, meskipun kami berharap agar sistem perpajakan untuk UKM lebih disederhanakan, beda dengan pengusaha-pengusaha konglomerat. Dan pendekatannya tidak boleh ancaman namun harus mendidik dan mengedukasi UKM. Misalnya UKM jangan dihadapkan dengan lampiran-lapiran form pajak yang membuat bingung pengusaha UKM,” jelas Suryani.

Setelah mendengarkan paparan mengenai peran dan usulan-usulan serta pokok pikiran HIPPI dalam membangun UKM dan memajukan ekonomi di Indonesia melalui sektor pertanian, migas, perdagangan serta ekonomi, Wapres berharap pada pengusaha-pengusaha pribumi yang terhimpun dalam HIPPI, dengan semangat produktivitas dan kerja sama yang baik dengan pemerintah akan timbul sebuah keseimbangan ekonomi dan sosial yang baik.

“Dengan pemerataan pertumbuhan, diharapkan akan timbul ketenangan sosial yang baik, karena tanpa pemerataan dan kesimbangan seperti di banyak negara, karena itu upaya-upaya affirmatif action selalu ada di dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah,“ tegas Wapres .

Wapres menyampaikan juga unsur daripada kemakmuran itu adalah produktivitas, namun unsur pemerataan dan keadilan itu adalah bagaimana kerja sama dengan pemerintah dengan mengembangkan UKM agar berguna baik di sektor ekonomi dan sosial.

“Salah satu masalah yang dihadapi adalah ketidakseimbangan dan ketidakadilan, maka dalam pembuatan policy harus ada kerja sama seperti kebijakan subsidi. Contoh kebijakan yang lalu saat UKM harus membayar bunga dua kali lipat dibandingkan pengusaha besar sebesar 23%, kini dengan bunga KUR 9% dengan resiko harus memberikan subsidi, tapi dengan bunga deposito yang kita perkirakan hingga 5% maka bunga kredit kita perkirakan tumbuh hingga rata-rata 7%. Hal ini dibuat untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial,” papar Wapres.

Mengenai kebijakan tax amnesty, Wapres menjelaskan, dalam perjalanannya tax amnesty memberikan tiga keuntungan bagi negara. Kebijakan tax amnesty menurut Wapres dalam jangka pendek dapat menutup defisit anggaran, dan pemerintah mendapat dana untuk investasi. Sedangkan untuk jangka panjang, kebijakan tax amnesty itu dapat memberikan gambaran begitu mudahnya orang membayar pajak.

Dengan penyederhanaan ini, merupakan kesempatan bagus untuk menambah wajib pajak dari pelaksanaan tax amensty. HIPPI berharap nantinya hasil dari tax amnesty dapat dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur terutama di daerah-daerah terpencil, seperti pembangunan pelabuhan-pelabuhan perintis yang memudahkan produsen memasarkan hasil produksinya.

Menutup acara dialog tersebut, Wapres Jusuf Kalla berterima kasih atas sumbangan pemikiran dan kerja HIPPI. Wapres meminta agar pengusaha yang tergabung dalam HIPPI tetap bersemangat dalam bekerja dan berkarya.

“Suatu negara perlu spirit dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi,” tutup Wapres.

Turut mendampingi Wapres Jusuf Kalla, Kasetwapres Mohammad Oemar dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin. (KIP, Setwapres)