Jakarta-wapresri.go.id. Setelah pada tahun 2004 diadakan Pemilhan Umum (Pemilu) langsung, tahun 2015 mulai dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Sehingga pada akhirnya dalam 5 tahun hanya ada 3 Pemilu, 2 kali Pilkada dan 1 kali Pemilu Legislatif sekaligus Pemilihan Presiden (Pilpres). Hal ini jauh lebih efisien daripada sebelumnya.

“Karena itulah maka dibutuhkan suatu cara konsisten, bagaimana Pemilu itu berjalan baik, baik daripada Pilkadanya atau Pemilunya apalagi tentu dari sisi keamanan. Karena itulah maka kehadiran dan kesatuan kita semua di sini haruslah menjadi bagian untuk menjaga keamanan dan kesatuan bangsa itu agar terjadi suatu proses yang baik,” pesan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017, di Hotel Bidakara, Selasa (31/1/2017).

Belajar dari Pilkada serentak tahun 2015, Wapres mengungkapkan, konflik-konflik yang terjadi pada saat kampanye sangat kecil, karena tidak ada pola politiknya. Meskipun tak dipungkiri masih ada gesekan-gesekan terjadi di media sosial, dengan banyaknya hoax bertebaran.

“Artinya adalah bahwa (yang terjadi) isu sosial masyarakat, dan itu berbeda,” ucap Wapres.

Namun, Wapres mengakui, gesekan terjadi pasca penghitungan suara hasil Pilkada serentak saat itu, dimana pihak yang kalah tidak setuju dengan hasilnya. Untuk itu Wapres mengimbau agar unsur pengamanan tetap harus waspada pada Pilkada tahun ini, terutama setelah diumumkannya hasil penghitungan suara.

“Jadi konfliknya atau gesekannya, pengalaman yang lama, terjadi itu setelah pelaksananaan Pilkada itu. Jadi artinya pihak keamanan, Kepolisian, TNI  dan Kejaksaan agar berhati-hati bukan hanya setelah tanggal 15 (Februari), tapi dua minggu setelah itu juga, pada saat proses pengumuman di KPU daerah atau apapun,” imbau Wapres.

Menurut Wapres, gesekan yang terjadi pada pengalaman tahun 2015 karena alasan personal, pihak yang tidak setuju berasal dari keluarga ataupun kelompok tertentu.

Wapres pun berharap pada Pilkada serentak tahun ini tidak terjadi gesekan-gesekan besar yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Yang kita khawatirkan ialah jangan terjadi masalah-masalah seperti sara, suku, agama, kelompok dan sebagainya, agar jangan terjadi, dijaga jangan terjadi, sehingga hal itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari,” tegas Wapres.

Wapres mencontohkan kasus pada Pilkada di DKI Jakarta yang memiliki resiko tinggi, karena suara yang dihasilkan di daerah ini pada akhirnya menjadi suara nasional. Namun, Wapres menekankan, apapun yang terjadi, agar gesekan yang timbul menjelang Pilkada di Jakarta dapat diselesaikan di ranah hukum, sehingga menciptakan ketenangan.

“Karena itulah maka apabila terjadi masalah-masalah, lebih cepat dibawa ke ranah hukum daripada kemudian berlarut ke masalah lain,” pesan Wapres.

Wapres pun mengajak semua pihak, baik dari kalangan masyarakat, keamanan, penegak hukum, para pejabat dan juga kepala daerah untuk menjalankan proses demokrasi melalul Pilkada serentak ini dengan sebaik-baiknya.

“Harapan kita ialah demokrasi yang kita ingin tegakkan di negeri ini
dapat berjalan dengan proses yang baik. Karena demokrasi hanya dapat tumbuh apabila prosesnya berjalan dengan baik pula. Karena itulah dibutuhkan suatu rasa kebersamaan yang adil antara kita semua maka terjadi proses yang baik,” imbaunya.

Dalam kesempatan itu Wapres mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan ia pun berharap Pilkada serentak tahun ini berjalan lancar

“Semoga dapat berjalan dengan aman, dengan doa kita semua,” tutup Wapres.

Hadir dalam Rakornas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta perwakilan dari 101 daerah di Indonesia, mulai dari Panglima Kodam, Komandan, Kodim, Kapolda, Kapolres, Kajati, Kajari, gubernur, wali kota, hingga bupati. (KIP, Setwapres)