Jaga Netralitas TNI-Polri Saat Pemilu

Jakarta, wapresri.go.id – Selain pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang adil, netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus terus dipertahankan untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat saat pemilu.

“Tanpa netralitas TNI-Polri akan timbul ketidakseimbangan di lapangan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat memberi pembekalan kepada para peserta Rapat Pimpinan TNI-Polri di aula Gatot Subroto, Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Selasa (23/1).

Pada forum yang dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian itu Wapres jug berpesan agar jajaran TNI dan Polri meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengamanan menjelang pilkada serentak 2018 dan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden 2019.

Sejak merdeka, lanjutnya, Indonesia telah melaksanakan 11 kali pemilu legislatif, yaitu pada 1955 dengan partai politik terbanyak dalam sejarah namun sangat aman dan demokratis, tujuh kali pada masa Orde Baru, dan tiga kali pada Era Reformasi, serta tiga kali pemilihan presiden langsung sejak 2004 dan ribuan pemilihan kepala daerah. Meskipun metodenya berubah-ubah, Wapres menilai pemilu-pemilu tersebut berjalan relatif aman.

“Kita bersyukur selama pilkada, saya kira tidak ada calon yang terbunuh. Tidak ada konflik besar-besaran, khususnya yang terakhir ini. Itu tentu berkat kesadaran masyarakat dan pengamanan yang dilakukan TNI-Polri,” katanya.

Tantangan pelaksanaan pemilu ke depan, lanjut Wapres, akan semakin beragam, misalnya dengan adanya kampanye siber. Menurutnya, jika pada pemilu-pemilu sebelumnya penuh baliho dan pengerahan massa, di masa sekarang muncul massa di dunia maya dalam bentuk cyber army yang tidak jarang melancarkan serangan siber berupa kampanye negatif atau kampanye hitam.

“Di masa nanti, polisi dan tentara harus kuat memantau perang siber, perang IT. Setiap calon harus punya tim IT untuk memberikan informasi apakah benar atau hoaks atau menangkal informasi,” tegasnya. (RN/FM, KIP Setwapres)