Jakarta, wapresri.go.id – Kemajuan suatu bangsa dapat di lihat dari beberapa indikator-indikator penting, yang pertama Gross Domestic Product (PDB) yang menggambarkan keseluruhan pendapatan secara nasional.
“Di situ diukur pertumbuhannya,” ujar Wakil.Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di Grand Sahid Hotel Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Indikator lain, terang Wapres, karena inflasi akan menyebabkan daya beli naik atau turun, dan juga efek-efek lainnya.
Indikator yang ketiga, papar Wapres angka kemiskinan, itu juga akibat dari dua hal ini.
“Kalau inflasi tinggi, daya beli turun, kemiskinan pasti naik, dan pengangguran, karena bila terjadi masalah inflasi, tentu pengangguran akan menimbulkan kemiskinan, atau sebaliknya,” ujarnya.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan bahwa Inflasi terjadi bila Indeks Harga Konsumen (IHK) naik secara terus menerus pada kurun waktu tertentu.
“Inflasi itu yang dihitung kenaikan harga konsumen seperti beras, kedelai, jagung, dan lain-lain, jadi jangan asal naik harga langsung bertindak atau sweeping, jelas Wapres.
Wapres menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pengendalian inflasi dilakukan dengan memperkuat sinergi kebijakan, meningkatkan ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi pangan.
Wapres mengharapkan bahwa pertemuan hari ini khusus membicarakan tentang bagaimana menjaga inflasi itu tetap terjaga tingkat stabilitasnya. Ia mengibaratkan bahwa Inflasi itu seperti tekanan darah.
“Kalau tinggi kita bisa pingsan,” candanya langsung di sambut tawa hadirin.
Wapres mencontohkan bila inflasi tinggi, hiperinflasi, ekonomi akan ambruk seperti Venezuela. Untuk membeli roti saja harus bawa segepok uang. Ekonominya sulit, hal ini Kita alami pada tahun tahun 1965 mau beli beras mau beli minyak tanah sulit, namun bila inflasi rendah, atau deflasi, lanjutnya, kita juga pusing, bisa pingsan juga.
“Jadi tekanan darah yang bagus itu di tengah-tengah. 120-130 jangan 200-300 itu pingsan langsung. Tapi inflasi yang deflasi, 70 pingsan juga,” contohnya.
Pada kesempatan terakhir Wapres menyampaikan agar semua pihak dapat bertindak atau berperilaku sesuai dengan keadaan, di daerah bisa menjaga harmoni sehingga menambah pendapatan dan dengan produktivitas baik akan menambah PDB yang kemudian inflasi terjaga, tingkat industri berjalan, pengangguran dan kemiskinan turun, sehingga dengan menjaga keseimbangan itu, dengan menjaga distribusi produksi berarti menjaga kemamuran masyarakat.
Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam laporannya menyampaikan secara ringkas beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Konsistensi kebijakan pengendalian inflasi didukung oleh program pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia dapat mengarahkan inflasi nasional dalam empat tahun terakhir 2015-2018 berada dalam kisaran target. Infllasi hingga pertengahan 2019 juga tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5%.
Dalam penjelasannya Perry Warjiyo juga menyampaikan bahwa sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia merupakan kunci bagi terjaganya inflasi berada dalam kisaran sasaran tersebut.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran, dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut termasuk melalui pengembangan sejumlah klaster pangan di daerah secara terintegrasi, antara lain dengan memfasilitasi kegiatan tersebut agar terkoneksi dengan teknologi dan sistem informasi.
Bank Indonesia meyakini inflasi tetap rendah dan terkendali dalam sasaran inflasi yang makin rendah pada kisaran 3,0% di tahun 2020 – 2021.
Terdapat tiga strategi kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi ke depan yang menjadi fokus pembahasan dalam Rakornas. Pertama, terus melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan pendukungnya melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama di luar Jawa. Kedua, meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi, antara lain melalui pengembangan model kerja sama perdagangan antar daerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah. Ketiga, memperluas penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian dan perluasan akses pasar bagi petani.
Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam sambutannya menyampaikan tentang keseriusan dan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daerah melalui gubernur, Bupati atau walikota sebagai pilar penting dalam inovasi program sebagai kunci dalam menjaga keseimbangan harga dan pengendalian inflasi .
Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan tema “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif”.
Tema tersebut diangkat sebagai bentuk kelanjutan kebijakan reformasi struktural dalam meningkatkan kapasitas perekonomian dan mendukung pengendalian inflasi. Rakornas dihadiri oleh para Menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga terkait, serta 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Pada Rakornas kali ini, Wapres juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2018. Serta berkesempatan untuk melakukan dialog secara langsung dengan TPID Provinsi dan Kabupaten/kota yang dipimpin langsung oleh Gubernur BI.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), serta Anggota Dewan Gubernur BI.
Hadir Mendampingi Wapres Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar dan Tim Ahli Wakil Presiden Soyjan Wanandi. (SA/RN – KIP, Setwapres)
