Jakarta, wapresri.go.id – Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dilakukan pada rentang waktu 14 hingga 19 April 2022, menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi 59,9 persen, sedangkan Wapres Ma’ruf Amin 45,2 persen. Angka ini cenderung menurun apabila dibandingkan dengan survei IPI pada awal 2022, yakni kepuasan terhadap Presiden 71 persen dan Wapres 57,6 persen.

Menanggapi adanya penurunan angka kepuasan terhadap kinerja Presiden dan Wapres tersebut, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menuturkan bahwa naik turunnya kepuasan publik terhadap pemerintah secara umum bersifat siklikal mengikuti persoalan bangsa yang sedang dihadapi.

“Naik dan turunnya kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres adalah dinamika yang bisa dipahami. Karena fluktuasi kepuasan publik tersebut dipengaruhi oleh persoalan bangsa secara siklikal,” tutur Masduki dalam keterangan persnya, Rabu (27/04/2022).

Sebagai contoh, lanjut Masduki, saat ini kepuasan publik baik kepada Presiden ataupun Wapres cenderung menurun. Menurutnya hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh problem minyak goreng, kenaikan harga BBM dan harga pangan yang sedang tangani pemerintah.

“Selain itu ada isu yang sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu terkait penundaan Pilpres,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, kata Masduki, problem dan isu yang ada di tengah kehidupan bernegara sangat wajar apabila menghasilkan sentimen negatif terhadap pemerintah yang dibuktikan melalui hasil survei.

“Hasil tersebut tentu menjadi masukan penting bagi Wapres,” ujarnya.

Meski demikian, Masduki menuturkan bahwa masyarakat juga akan memberikan apresiasi yang positif ketika pemerintah berhasil memberikan solusi konkret terhadap berbagai persoalan bangsa. Sebagi contoh, survei IPI pada awal 2022 menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin mencapai rekor tertinggi.

“Saat itu, publik merasakan bagaimana pemerintah berhasil mengatasi penyebaran Covid-19 secara signifikan (dan) juga geliat pemulihan ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat,” paparnya.

Tidak hanya itu, sambung Masduki, survei IPI juga menunjukkan bahwa Presiden dan Wapres bekerja dalam irama yang sama.

“Ketika kepuasan publik naik, keduanya bersama, begitupun ketika turun, sama-sama turun,” ujar Masduki.

Untuk itu, Masduki meyakini ke depan kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres akan kembali meningkat apabila persoalan bangsa yang dihadapi saat ini dapat diselesaikan dengan baik.

“Kepuasan publik akan kembali meningkat, seiring dengan solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menyelesaikan aneka persoalan yang ada,” yakinnya.

Lebih jauh, terkait adanya gap yang cukup jauh antara kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres, Jubir menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

“Justru tidak wajar bila kepuasan publik terhadap Wapres lebih tinggi dari Presiden,” ungkap Masduki.

Jubir pun menjelasan bahwa sifat pekerjaan Wapres yang koordinatif juga turut mempengaruhi rendahnya kepuasan publik.

“Wapres itu tidak memiliki fungsi eksekutoral, fungsinya hanya koordinasi,” ucap Masduki.

“Hal-hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wapres, eksekusinya ada di kementerian,” lanjutnya.

Sehingga wajar, kata Masduki, bila kemudian publik menganggap yang melakukan sesuatu adalah kementerian atau lembaga, bukan Wapres. Namun demikian, sejauh ini Wapres tidak merasa terintimidasi dengan menurunnya hasil survei, begitupun tidak akan menepuk dada ketika hasil survei kepuasan publiknya meningkat.

“Yang pasti dalam sisa waktu 2 tahun masa dinasnya, Wapres fokus menyelesaikan tugas-tugas sesuai mandat yang diembannya. Seperti pengembangan ekonomi syariah, penanganan kemiskinan/stunting, pembangunan kesejahteraan Papua, menuntaskan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penguatan UMKM, hingga moderasi beragama,” pungkasnya. (EP-BPMI Setwapres)