Jakarta, wapresri.go.id – Pembangunan di Indonesia bertujuan mencapai kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

“Kita telah melaksanakan empat jenjang pembangunan, yaitu nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Khusus pedesaan, Pemerintah Pusat menyalurkan dana desa untuk mendukung pembangunan di desa, sesuai dengan ketentuan UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” lanjutnya.

Seperti dilaporkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sandjojo, Program Dana Desa telah memasuki tahun keempat dan telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup manusia dan pembangunan ekonomi desa.

“Desa telah mampu membangun hampir 1 juta unit sarana air bersih, lebih dari 158 kilometer jalan desa, dan puluhan ribu PAUD/Polindes/Posyandu. Hal ini diapresiasi oleh badan internasional sehingga Indonesia dijadikan percontohan bagi negara berkembang,” terang Eko.

Wapres mengapresiasi hal tersebut. Dana desa yang sudah dikucurkan adalah sebesar 200 triliun rupiah dan pemerintah masih akan meneruskan dukungannya terhadap pembangunan desa. Peningkatan produktivitas desa sangat penting dilakukan untuk mengurangi urbanisasi.

“Tentunya pembangunan desa ini adalah untuk mencapai kemakmuran desa yang seimbang dengan masyarakat perkotaan. Oleh karenanya kita perlu menguatkan sinkronisasi pembangunan antardesa, mengeksplorasi pertanian bernilai tinggi seperti kopi, sawit, coklat, dan buah-buahan, dan yang penting juga adalah penguatan koordinasi dan pengawasan terhadap kesesuaian jumlah dan kualitas program kerja,” pesan Wapres di akhir sambutannya.

Rapat Koordinasi Tahun 2018 dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, para gubernur, Wakil Menteri Keuangan, bupati/walikota serta jajaran staf terkait. Rakor akan membahas program pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan ekonomi desa, serta pendampingan program kerja. Adapun mekanisme pendampingan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, TNI/POLRI, dan Kejaksaan, akan berbeda dengan pendampingan di tahun sebelumnya.

Pembukaan Rapat Koordinasi ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Wapres. Turut mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Ahli Wapres Sofjan Wanandi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud. (RMS/SK, KIP-Setwapres)