Kembangkan Enterpreneurship Masyarakat

Jakarta – Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai yang berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil. Untuk itu pemerintah menargetkan hampir 250 triliun dalam bentuk dana desa, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program lainnya. Untuk mewujudkan keberhasilan program-program ini, hal terpenting dan dibutuhkan  adalah energi masyarakat untuk mau diajak memanfaatkan dana-dana tersebut, dilatih dan memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan. “Kembangkan enterpreneurship masyarakat”, pesan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika menerima Ketua Yayasan Damandiri Haryono Suyono di Kantor Wakil Presiden, Merdeka Utara Jakarta, Jumat, 22 Januari 2016.

Dari sisi anggaran, lanjut Wapres, dana untuk desa sudah cukup besar, sekitar 47 triliyun dan KUR sebesar 170 triliyun serta dana-dana sosial lainnya. Oleh karena itu, program-program pengentasan kemiskinan perlu disinkronkan untuk memicu masyarakat untuk bergerak.

Menurut Wapres upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan yaitu memajaki yang di atas, membantu kalangan menengah dan mensubsidi yang di bawah. Hal ini karena terdapat gap yang cukup terasa antara kalangan atas dan bawah. Untuk itu, Wapres sangat mendukung program pemberdayaan masyarakat dengan memfungsikan masjid di desa-desa serta mendorong lembaga sosial lainnya untuk bekerja sama memakmurkan masyarakat. “Tidak hanya umat memakmurkan masjid, tetapi sekarang saatnya mesjid memakmurkan ummat,” tegas Wapres.

Lebih jauh Haryono melaporkan perkembangan program pos pemberdayaan keluarga berbasis masjid, yaitu kerjasama yang telah dilakukan antara Yayasan Damandiri dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang telah dimulai beberapa tahun yang lalu. Saat ini telah didirikan pos-pos pemberdayaan keluarga untuk melaksanakan program MDG’s di ribuan masjid dan didukung oleh UIN di seluruh Indonesia. “Posdaya pada awalnya dibentuk di Malang kini berkembang dan telah sampai Aceh,” ujar Haryono yang juga pernah menjabat sebagai Menko Kesra ini.

Dengan dana yang tidak berasal dari pemerintah tapi merupakan sumbangan dari masyarakat yakni dari kotak-kotak amal yang dihimpun oleh masjid-masjid, Posdaya dirasakan sangat efektif menyentuh lapisan masyarakat bawah sehingga masjid-masjid kini dapat mengadakan banyak kegiatan dengan dana swadaya masyarakat.

Selain itu, Haryono juga menyampaikan laporan terkait kerja sama Yayasan Damandiri dengan 450 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia untuk membantu pengentasan kemiskinan dengan mendirikan Posdaya pada tingkat desa yang pada saat ini berjumlah sekitar 55 ribu Posdaya di seluruh Indonesia. Diharapkan sekitar 20% keluarga Indonesia dapat menikmati program pengentasan kemiskinan ini karena anggota Posdaya adalah keluarga yang berada di pedesaan.

Posdaya merupakan forum silaturahmi antar keluarga di desa, dimana keluarga miskin ditolong oleh keluarga kaya sehingga keluarga miskin dapat meningkat menjadi keluarga yang lebih kaya. Adapun proses pemberdayaan keluarga di tingkat desa sekarang ini telah berjalan lancar dan dipadukan dengan program Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi maupun kementerian lain di dalam melaksanakan pembangunan 15 tahun yang akan datang dengan basis baru, yaitu basis sustainable development (SDG’s) atau pembangunan berkelanjutan.

“Target pembangunan berkelanjutan ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan target pada 15 tahun terakhir, dimana target angka kemiskinan nol, angka kelaparan nol, dan kesenjangan antar keluarga menjadi lebih kecil,” ujar Haryono. Oleh karena itu, Yayasan Damandiri akan bekerja sama dengan beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai target tersebut.

Pada kesempatan itu Wapres didampingi oleh Kasetwapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto yang juga menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif TNP2K, dan Staf Khusus Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud. (Meilani)