Jakarta, wapresri.go.id– Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mendorong agar pelaku keuangan dan perbankan berkolaborasi untuk menciptakan sistem perekonomian yang baik dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat.

“Kolaborasi itu artinya kerjasama untuk mencapai cita-cita menciptakan suatu sistem keuangan yang adil dan maju, serta memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Masyarakat berharap pada para pelaku keuangan dapat menumbuhkan perekonomian yang baik,” kata Wapres di depan para pelaku pasar dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019 serta Pemberian Penghargaan Tokoh Inspirator Inklusi Keuangan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jalan Jend. Sudirman Jakarta, Jumat malam (11/1).

Meskipun masih menghadapi tantangan ekonomi baik eksternal maupun internal di tahun 2019 ini, Wapres mengajak pelaku keuangan untuk tetap membangun optimisme secara bersama-sama.

“Dengan kebersamaan dan dengan kerja keras Indonesia mampu menghadapi semuanya. Karena itulah apa yang kita canangkan dalam kolaborasi membangun optimisme dan pertumbuhan berkelanjutan,” pintanya.

Dikatakan Wapres bahwa Indonesia mempunyai banyak pengalaman termasuk krisis keuangan yang menurutnya menjadi pelajaran yang cukup berharga, namun ia berharap tidak terjadi lagi krisis seperti itu di masa mendatang.

“Apa yang dialami, jadi pelajaran, seperti utang masih harus kita bayar akibat krisis. Karena itu, banyak tindakan yang harus kita lakukan jangan sampai krisis terulang,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Wapres juga menyinggung kondisi ekonomi global yang menurutnya saat ini terjadi guncangan akibat perang dagang antara China dan Amerika Serikat, Brexit, hingga dampak konflik Timur Tengah terhadap masalah energi yang memberikan pengaruh bagi ekonomi Indonesia.

“Dari semua data-data indikator yang ada, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki salah satunya bagaimana meningkatkan ekspor dan investasi bangsa ini,” ujarnya memotivasi pelaku ekonomi.

Selain itu, para pelaku keuangan juga diminta untuk mengambil sikap bagaimana menjaga keseimbangan ekonomi dengan memberikan manfaat kepada semua pihak tidak hanya kepada pihak tertentu.

“Untuk itu saya berterima kasih kepada Bank Indonesia dan OJK atas kerjasamanya hingga mencapai bunga pinjaman yang setara dengan negara-negara di sekitar Asean. Setidaknya kita harus mencapai single digit yang harus jadi bagian upaya terus menerus dari kita,” ungkap Wapres.

Wapres mengingatkan kembali, akan terjadi dilematik apabila bunga terlalu tinggi yakni menyebabkan pasar modal tidak akan tertarik. Namun, apabila bunga lebih baik tentu akan mempengaruhi pertumbuhan pasar modal.

“Dua hal ini harus kita jaga, di samping juga bagaimana menjaga keseimbangan antara investment riil dan investment dalam bentuk deposito, dan skema keuangan lainnya. Semua itu dapat diukur dengan mengambil tindakan yang baik dalam sistem perbankan Indonesia,” ujarnya.

Wapres juga menghimbau agar pemberian bunga kredit terhadap pengusaha harus seimbang antara yang kecil maupun yang besar, agar berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha.

“Saya selalu mengerti apa yang terjadi pada masa lalu, di mana bunga kredit untuk pengusaha besar lebih murah dibanding dengan bunga kredit untuk pengusaha kecil, hal yang sama sekali tidak adil untuk bangsa. Artinya adalah justru pengusaha kecil mensubsidi pengusaha besar itu suatu pengkhianatan akan keadilan bangsa dan itu maka kita harus kembali kepada yang benar, pengusaha kecil harus dibantu agar dia kuat,” tegasnya.

Wapres mengakui bahwa sistem keuangan nasional saat ini sudah berubah menjadi lebih baik, di mana OJK dalam misinya mendorong inklusi keuangan dan membuka kesempatan kepada siapapun mendapatkan fasilitas keuangan yang sama.

“Upaya kita, kebersamaan untuk memajukan baik sistem industri keuangan yang besar, industri menengah kecil perlu diapresiasi, karena itu suatu tujuan yang besar bangsa ini keadilan untuk semuanya,” tuturnya.

Dengan adanya kesempatan yang sama, serta memberikan bunga lebih rendah kepada pengusaha kecil melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), artinya pemerintah mampu memberikan keseimbangan dalam sistem keuangan nasional.

“Harapan kita semua bahwa semua industri perbankan, semua dunia industri keuangan harus berhati-hati bertindak yang adil dan benar. Kita harapkan suatu kebersamaan di mana semua menguntungkan, menguntungkan industri dan nasabahnya,” tandasnya.

Karena menurutnya ketidakseimbangan akan menimbulkan ketidakadilan yang memicu konflik karena ketidakadilan ekonomi. Sistem keuangan yang maju, seimbang dan adil adalah kebutuhan mutlak suatu bangsa.

“Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tidak adil maka akan tumbuh konflik-konflik,” terang Wapres.

Wapres meminta agar pelaku keuangan memanfaatkan dengan baik keuntungan di tahun politik dengan harapan akan menambah konsumsi masyarakat.

“Kita akan memulai sesuatu di mana ada suatu sistem di mana ekonomi dan politik memang saling berpengaruh, tapi tidak dalam hal yang negatif. Politik boleh berjalan dalam sistemnya, ekonomi boleh berjalan dengan sistemnya sendiri. Karena itulah yang kita harapkan terjadi. Apapun tahunnya di mana orang boleh bicara apa saja, tetapi ekonomi kita tetap berjalan untuk kebutuhan lain,” pintanya lagi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santosa memaparkan 5 kebijakan strategis dan inisiatif untuk menggenjot sektor keuangan di tahun politik serta untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor perioritas pemerintah.

“Mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan,” katanya.

Lima kebijakan dan inisiatif tersebut yaitu pertama, terang Wimboh, memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis, baik pemerintah dan swasta, melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal.

Ia menambahkan bahwa OJK juga akan mendorong, memfasilitasi, dan memberikan insentif kepada calon emiten melalui penerbitan efek berbasis utang/syariah, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), instrumen derivatif berupa Indonesia Goverment Bond Futures (IGBF), Medium-Term-Notes (MTN), dan pengembangan produk investasi berbasis syariah, di antaranya Sukuk Wakaf dan mendorong realisasi program keuangan berkelanjutan dan blended finance untuk proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial, termasuk 31 proyek yang disepakati dalam forum pertemuan tahunan IMF-World Bank Oktober lalu di Bali.

Kedua, kata Wimboh, OJK mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata maupun sektor perumahan dan mendorong realisasi program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata bekerja sama dengan instansi terkait, di antaranya melalui pengembangan skema pembiayaan serta ekosistem pendukungnya, termasuk asuransi pariwisata, dukungan pendampingan kepada pelaku UMKM dan mikro di sektor pariwisata.

“Selain itu, kami juga mendukung percepatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam mendorong ekspor,” kata Wimboh.

Rangkaian acara disemarakkan juga dengan pemberian dua penghargaan kepada dua orang tokoh yang dipilih OJK karena berperan besar dalam mendorong kemajuan Industri Jasa Keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wapres Jusuf Kalla kepada Adrian Gunadi yang diganjar sebagai Tokoh Millenial Keuangan karena memiliki peran menginisiasi perkembangan Fintech. Tokoh kedua adalah Tokoh Akses Keuangan yang diberikan kepada Pimpinan Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, K.H. Najib Abdul Khodir Munawir yang berhasil memajukan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri.

Selain dihadiri pejabat komisioner OJK, pelaku keuangan, pelaku perbankan, juga tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Sementara Wapres pada acara tersebut didampingi oleh  Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto. (GSH/RN, KIP-Setwapres).