Majukan Pendidikan dengan Guru Berkualitas

Jakarta-wapresri.go.id. Untuk mencapai suatu kemajuan atau tujuan nasional yang adil dan makmur, suatu bangsa dituntut untuk meningkatkan produktivitas, dan untuk meningkatkan produktivitas maka diperlukan ilmu dan teknologi. Di sinilah peran pendidikan dan guru dibutuhkan.

“Karena tidak ada suatu bangsa yang maju tanpa kemampuan ilmu dan teknologi, karena itulah dasar untuk meningkatkan produktivitas, industri ekonomi perorangan. Dan untuk meningkatan teknologi tentu syarat utamanya ialah dengan pendidikan, karena hampir semua kemampuan teknologi lewat pedidikan. Karena itulah pendidikan adalah dasar semua kemajuan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika membuka Dialog Pendidikan dengan para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari seluruh Indonesia, di Gedung Guru, Petojo Selatan, Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Untuk mendukung pendidikan, Wapres menekankan, ada tiga hal yang harus terus berkembang dan selalu dinamis. Jika tidak, maka dunia pendidikan akan ketinggalan, karena ilmu sendiri berkembang mengikuti zaman.

“Guru harus dinamis, fasilitas juga sangat berkembang, sistem juga selalu dinamis. Kenapa selalu orang mengkritik kurikulum berubah terus ya memang karena kemajuan berubah maka sistem juga harus berubah,” ungkap Wapres.

Menurut Wapres, ilmu itu sangat cepat berkembang, dan salah satu ilmu yang paling cepat berkembang ialah informasi teknologi (IT), berkembang 100 persen setiap 14 bulan, Ilmu kedokteran berkembang 100 persen  setiap 3 tahun, begitu juga ilmu engineering, ilmu ekonomi, juga ilmu sosial, dan ilmu-ilmu lainnya.

“Ilmu itu selalu berkembang akibatnya maka mutu guru itu harus berkembang sesuai dinamika ilmu,” tegas Wapres.

Untuk meningkatkan mutu, kata Wapres, guru dituntut untuk memiliki pendidikan setinggi mungkin. Bukan hanya itu, guru juga harus selalu mengupdate kemampuannya dengan mengikuti sertifikasi.

“Dari masa ke masa sertifikasi tidak bisa sekali, karena hari ini dia boleh pintar tetapi dua tahun kemudian ilmunya tinggal setengah karena ilmu itu berkembang. Kalau guru komputer mengajar hari ini dengan ilmu 10 tahun yang lalu diketawain muridnya,” ucap Wapres.

Wapres menekankan, tuntutan yang semakin tinggi untuk meningkatkan mutu guru, juga harus dibarengi dengan kesejahteraan guru. Begitupun sebaliknya, jika guru ingin mendapatkan kesejahteraan yang tinggi, maka mutunya harus ditingkatkan.

“Kalau pemerintah hanya berbicara tentang mutu guru tanpa berpikir kesejahteraan juga tidak akan kena, tetapi guru hanya berbicara kesejahteraan saja juga tidak akan kena selalu akan ketinggalan bila tidak diikuti oleh peningkatan mutu guru,” seru Wapres.

Wapres mencermati, kemampuan guru di daerah berbeda-beda tergantung pada kondisi daerah tersebut. Banyak daerah yang masih memerlukan guru yang berkualitas. Agar lebih mudah mengatasi kekurangan guru di daerah, pemerintah memikirkan kebutuhan distribusi guru secara nasional, bukan hanya internal provinsi atau kabupaten saja, melainkan lintas provinsi, mengingat guru juga termasuk pegawai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, pemerintah tidak menutup kemungkinan menerima guru baru, asalkan memiliki kemampuan yang dibutuhkan.

“Guru bukan yang dimoratoriumkan selalu, tetapi didasarkan pada kemampuan guru itu, maka karena itulah diperlukan test. Tidak otomatis guru honor itu diterima, kalau tidak membahayakan masa depan anak itu” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Plt. Ketua Umum PGRI Unifah Rasyidi mengatakan bahwa PGRI telah lama menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun pendidikan nasional, karena itu hendaknya pemerintah memberikan perhatian lebih baik kepada guru.

“Kami memiliki guru honorer K2 [tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD/APBN], guru honorer di sekolah negeri dan swasta. Jumlahnya sangat besar. Mohon ada solusi karena kehadiran mereka ada dan nyata di kelas,” ujar Unifah.

Acara Dialog Pendidikan ini mengambil tema “Memajukan Pendidikan Nasional dan Peningkatan Peran PGRI di Tengah Perubahan”. Acara ini diselenggarakan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei lalu.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Mantan Menteri Pendidikan Wardiman Djoyonegoro, dan Presiden Direktur Lembaga Pendidikan Duta Bangsa Mien Uno. (KIP, Setwapres)