Jakarta, wapresri.go.id – Kota cerdas adalah cerminan pemimpinnya. Walikota atau bupati yang cerdas mampu memanfaatkan teknologi untuk kemajuan daerah yang dipimpinnya.

Demikian hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada Peresmian Pembukaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2019 di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan Jakarta, hari Jumat, 12 Juli 2019.

Lebih lanjut Wapres menerangkan bahwa tingkat urbanisasi meningkat sehingga hampir 50% penduduk Indonesia tinggal di kota karena peningkatan industri dan jasa. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapatan yang signifikan di kota dan di desa.

“Desa harus melakukan mekanisasi, penggunaan traktor, mesin alat-alat pertanian. Sebaliknya, kota harus memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih baik. Itulah pemanfaatan teknologi. Maka kita bisa mencapai kota cerdas,” ujar Wapres.

Wapres berpesan agar seluruh pihak berperan aktif menciptakan kota cerdas.

“Kita tidak hanya studi banding di kota cerdas di luar negeri. Kita bisa mengunjungi kota-kota di Indonesia sebagai bahan perbandingan. Setelah itu harus ada implementasi nyata untuk perwujudan kota cerdas,” tandas Wapres, yang dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda RKCI 2019 resmi dibuka.

Pada acara yang dihadiri oleh para walikota/bupati di seluruh Indonesia tersebut, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Kadarsah Suryadi selaku penyelenggara RKCI, mengatakan bahwa infrastruktur dasar merupakan syarat utama mewujudkan kota cerdas.

“Infrastruktur sanitasi, air bersih, energi, komunikasi, transportasi, penanganan sampah, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur layanan publik lainnya,” jelasnya.

ITB telah menyelenggarakan RKCI sebanyak tiga kali, di tahun 2015, 2017, dan 2019. RKCI diharapkan menjadi stimulan redistribusi pembangunan di seluruh daerah di Indonesia sehingga terwujud tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Turut hadir pada acara ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PAN/RB Syafruddin, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Sjahrul Udjud. (RMS/AF-KIP,Setwapres)