Jakarta, wapresri.go.id – Sebagai pilar keempat demokrasi, media massa harus tetap menjaga integritasnya dalam menyampaikan pemberitaan, apalagi di tahun politik seperti sekarang.

“Jurnalis dan media harus membantu menyebarkan sinyal positif kepada dunia bahwa Indonesia tetap menjadi tempat yang nyaman untuk beraktivitas, berinvestasi, sekaligus sebagai rumah yang baik bagi tumbuhnya demokrasi,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat memberikan pidato kunci pada jamuan santap siang yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (2/8).

Menurut Wapres, media juga berperan dalam membangun kesadaran kebangsaan dengan menghindarkan fragmentasi masyarakat akibat berita provokatif, berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, isu SARA, dan sentimen primordial yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi.

“Tugas media adalah memberikan suasana yang kondusif agar kehidupan ekonomi lebih membaik,” ujarnya.

Pada acara bertajuk “Waspada Ekonomi Indonesia di Tahun Politik” yang dipandu oleh Direktur Metro TV Suryopratomo itu, Wapres berargumen bahwa dinamika yang berkembang dalam kontestasi politik di Indonesia saat ini tidak perlu dipermasalahkan. Menurutnya, masyarakat kini tidak canggung lagi berbicara tentang politik.

“Sebenarnya, di Indonesia itu sepanjang tahun adalah tahun politik. Tidak ada suatu masa orang tidak bicara politik,” terangnya.

Ia pun bersyukur bahwa pilkada serentak yang dilaksanakan Juli 2018 lalu berjalan dengan relatif lancar dan aman.

“Ini merupakan keberhasilan kolaborasi pemerintah, lembaga terkait, pers, dan masyarakat. Hal ini menjadi modal positif dan meningkatkan optimisme penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 akan berjalan baik,” kata Wapres.

Menurut Wapres, pemilu juga berpotensi meningkatkan perekonomian. Biaya promosi dan kampanye politik misalnya, ia mencontohkan, memerlukan biaya yang tidak kecil. Nilai konsumsi ini, kata Wapres, dapat meningkatkan perekonomian di daerah.

Wapres mencermati, nilai konsumsi politik tersebut sekarang sudah beralih dari pengeluaran untuk pengadaan panggung hiburan dan kampanye terbuka ke kampanye politik melalui media massa yang menurutnya lebih efisien dan memberikan keuntungan besar pada pihak media. (DM/FM, KIP Setwapres)