Jakarta-wapresri.go.id. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menerima Ketua Umum Indonesian Smelter and Mineral Processing Association (ISPA) R. Syukhyar di Kantor Wakil Presiden, Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (21/10/2016). Kedatangan Syukhyar bersama sejumlah CEO perusahaan smelter di Indonesia untuk membahas kebijakan ekspor pemurnian mineral yang tercantum dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Mengawali pertemuan, Syukhyar melaporkan, sektor pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) telah menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Setidaknya ada 17 investor yang sudah masuk ke Indonesia dengan nilai investasi sekitar 13 miliar US Dolar. Kemajuan ini sejalan dengan semangat Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah produk tambang dalam negeri.

Namun, lanjut Syukhyar, ditengah komitmen tersebut, ada wacana pemerintah yang ingin melonggarkan ekspor mineral murni (relaksasi). Hal ini menjadi kekhawatiran para pengusaha smelter yang telah menghabiskan banyak biaya untuk pembangunan smelter di Indonesia.

CEO Golden Virtue Andrew Zhu menyampaikan, pengusaha smelter optimis investasi smelter akan berkembang di Indonesia, namun tiba-tiba dikejutkan dengan wacana relaksasi. Hal ini, menurutnya, akan mengganggu stabilitas investasi di Indonesia.

“Kami berharap pemerintah memperhatikan masalah ini dan tidak melanjutkan relaksasi tersebut,” ujar Zhu.

Senada dengan Zhew, CEO perusahaan smelter lainnya yakni Zhang Yuhong dari Fuhai Mega Top, Oleg Bundukov dari Blackspace, Cavin Fhu dari Wanxiang, dan Nico Kanter dari Vale, menyatakan keberatan mereka atas rencana relaksasi ini dan berharap Pemerintah Indonesia tetap konsisten dengan kebijakan pemurnian mineral seperti yang telah ditetapkan dalam UU Minerba.

“Akhir tahun ini kami akan menyelesaikan pembangunan 2 smelter. Kami sangat senang berinvestasi di sini. Kami mengikuti apa yang telah ditetapkan pemerintah. Dan kami percaya pemerintah akan tetap konsisten dengan kebijakan ekspor pemurnian mineral,” ucap Bundukov.

Perwakilan Kadin Indonesia yang juga Ketua Harian Ispa Vince Gowan melaporkan bahwa nikel di Indonesia memiliki keunggulan, dan 25 persen nikel di dunia nantinya akan dibuat di Indonesia. Hal ini akan mendukung industri smelter di Indonesia.

“Bahkan Indonesia diundang untuk berbicara pada konferensi nikel di Australia,” ucap Vince.

Menanggapi hal tersebut Wapres menyatakan bahwa pembangunan smelter sudah sangat maju dan meningkatkan nilai tambah produk penambangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan tetap konsisten terhadap kebijakan pemurnian mineral.

“Dalam rapat dengan Presiden pun saya tekankan, boleh bertanya tapi jangan ada yang menanyakan tentang ekspor mineral mentah,” ujar Wapres.

Wapres mencermati, ekspor mineral mentah sangat merusak lingkungan. Kebijakan smelter ini sudah sangat tepat, dan pengusaha smelter diharapkan untuk tidak khawatir terhadap wacana relaksasi.

“Intinya pemerintah akan tetap pada peraturan semula, dan sangat concern terhadap konsistensi peraturan yang berlaku. Terima kasih sudah berinvestasi di Indonesia,” pungkas Wapres.

Hadir mendampingi Wapres Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kasetwapres Mohamad Oemar dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Tirta Hidayat. (KIP, Setwapres)