Kantor Wakil Presiden. Kedatangan Presiden Joko Widodo Maret lalu ke Jepang semakin meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Banyak pengusaha-pengusaha Jepang yang semakin yakin untuk berinvestasi di Indonesia. Begitu pula dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (MUFJ), Ltd. Berdiri sejak tahun 1958, perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan ini tetap menunjukkan komitmennya mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.“Kami ingin sekali terus berkontribusi pada pembangunan Indonesia, khususnya pada bidang infrastruktur yang menjadi program prioritas pemerintah saat ini, dan juga bidang pengembangan ekspor,” kata Presiden Bank of Tokyo-MUFJ Noboyuki Hirano ketika bertemu Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Senin, 4 Mei 2015.
Selama ini, MUFJ hanya fokus memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Namun, saat ini, MUFJ telah berekspansi memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan lokal.“Kami memberikan pinjaman 8 trilyun rupiah dan diantaranya dalam bentuk foreign currency 6 milyar US Dolar,” jelas Hirano.
Dalam sektor pengembangan ekspor, Hirano mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan finansial untuk mempercepat proses ekspor, seperti dalam bidang otomotif dan elektronik. “Sekarang ini kami telah bekerjasama dengan Bank Exim dalam mengembangkan ekspor di Indonesia,” ujar Hirano.
Wapres sangat mengapresiasi keberadaan MUFJ selama 60 tahun di Indonesia. “Hal ini sangat penting untuk kedua negara, karena Jepang negara nomor satu yang berinvestasi di Indonesia,” tegas Wapres.
Menurut Wapres, pemerintah siap mendukung investor yang ingin berinvestasi dalam bidang infrastruktur yang proyeknya memang untuk jangka panjang. Dalam menentukan skema pendanaan juga disesuaikan dengan lokasi suatu daerah. Wapres mengakui, tiap-tiap daerah memiliki tantangan tersendiri. “Misalnya di Pulau Jawa butuh dibangun jalan tol karena kemacetan, tetapi sangat sulit untuk pembebasan lahan. Sementara di Sumatera, akan lebih mudah pembebasan lahan, namun tidak terlalu macet,” ungkap Wapres.
Untuk pendanaan, Wapres mengatakan disesuaikan dengan kondisi yang mana yang terbaik. Dalam hal aturan, juga akan ditentukan lebih awal, misalnya dalam hal pembangkit listrik 35.000 MW negosiasi harga diberikan batas hanya satu bulan, setelah itu langsung diputuskan. “Kami harap investor Jepang juga turut berkontribusi dalam proyek yang menjadi program prioritas pemerintah saat ini,” pungkas Wapres. (Siti Khodijah)
****
