Musrenbangnas : Pemilihan Prioritas

Penutupan Musrenbangnas

Jakarta. Berbicara tentang musrenbang artinya berbicara pemilihan prioritas yang penting, yang didahulukan dari yang lainnya. Prioritas artinya memilih yang penting daripada yang tidak penting. Bila kita dihadapkan pada pilihan membuat kantor yang megah atau membangun jalan. “Tentu pilihan kita membangun jalan,” ucap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat memberikan sambutan pada Penutupan Musrenbangnas dengan tema ”Memperkuat Fondasi Pembangunan melalui Penyediaan Infrastruktur” di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu sore, 29 April 2015.

Wapres juga menyatakan bahwa pembangunan itu dimulai dari bawah, tidak mulai dari atas. Mulai di tingkat kabupaten/kota, propinsi dan nasional. Artinya adalah bahwa usul-usul, saran-saran pembangunan itu sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. “Namun inti dari semua itu ialah cara memilih prioritas. Karena pembangunan pada akhirnya tercermin daripada besaran-besaran yang ada daripada APBN dan APBD masing-masing,” kata Wapres.

Lebih lanjut Wapres mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir ini, prosentase anggaran untuk melayani masyarakat menjadi lebih kecil dibanding anggaran untuk melayani pemerintahan itu sendiri. Artinya, anggaran rutin lebih besar dari anggaran pembangunan, hal itu harus menjadi koreksi kita semua, karena pemerintah bukanlah untuk melayani diri sendiri. “Apabila anggaran rutin pemerintah pusat atau daerah lebih besar daripada anggaran pembangunannya untuk masyarakat, itu berarti kita cenderung melayani diri sendiri, melayani pegawai kita, melayani instansi kita dan kurang melayani masyarakat kita,” kata Wapres.

Untuk itulah pemerintah sekarang dan yang akan datang akan berusaha untuk mengembalikan pada suatu pola anggaran yang lebih sehat yaitu keseimbangan antara anggaran rutin, anggaran pegawai dengan anggaran pembangunan atau yang dikenal dengan anggaran belanja barang dan modal. Jika hal itu tercapai, barulah anggaran pemerintah menjadi lebih sehat, lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Selama anggaran pembangunan masih jauh lebih kecil dibanding anggaran rutin maka kita tidak akan mendapatkan pertumbuhan yang baik dimasa yang akan datang. “Karena ukuran suatu negara, suatu bangsa yang berhasil pada akhirnya dinilai dari indikator-indikator pembangunan ekonominya dan keadilan bangsanya,” tutur Wapres.

Lebih lanjut Wapres mengungkapkan bahwa indikator pembangunan itu hanya dapat dilihat dari nilai tambah, baik yang diperlukan dari pemerintah, oleh masyarakat dan dunia usaha. Semua itu membutuhkan syarat-syarat. Salah satu syarat itu ialah mempermudah, mengefisienkan investasi, mengefisienkan gerak masyarakat, mengefisiensikan usaha masyarakat dengan cara memperbaiki infrastruktur, membangun infrastruktur, agar lebih baik daripada sebelumnya.

Wapres juga mengungkapkan bagaimana meningkatkan infrastruktur kita dalam waktu dekat ini dan masa-masa yang akan datang. Apalagi pada saat ini kita hadapi adalah gejala menurunnya ekonomi dunia dan ekonomi regional, maka hampir semua negara Asia termasuk Indonesia terjadi penurunan ekonominya akibat terjadinya melemahnya ekonomi dunia yang ditandai oleh turunnya harga, turunnya ekspor dan harga-harga komoditi di negeri ini.

Kita, lanjut Wapres, tahu semua bagaimana turunnya harga karet, harga CPO, harga batubara dan harga-harga komoditi lainnya yang pada akhirnya menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat turun, maka daya beli masyarakat berkurang dan menimbulkan turunnya produktifitas industri. Ini tercermin dari penurunan hunian hotel, contohnya penurunan pembelian otomotif, trinnya pembelian dibidang-bidang utama yang tentu itu harus kita cari jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. “Salah satu jalan keluar adalah mempercepat insentif atau upaya kita agar masyarakat mempunyai daya beli,” kata Wapres.

Dalam pandangan Wapres terdapat dua cara agar masyarakat mempunyai daya beli. Pertama, dana pemerintah cepat turun ke masyarakat dalam bentuk proyek, belanja pemerintah, dan belanja modal pemerintah, bukan belanja rutin. “Dan hanya karena belanja barang pemerintah dan belanja modal pemerintah yang dpt menimbulkan multi efek sampai 5 kali,” ujar Wapres.

Wapres memberikan contoh, apabila gubernur/bupati mempercepat proyek jalan maka kontraktor akan dapat menerima pendapatan. Kontraktor akan menjual batu, semen, aspal, besi, dan segala macam peralatan, sehingga mereka akan mempunyai pendapatan. Dengan mempunyai pendapatan, lanjut Wapres, maka ekonomi daerah dapat bergerak, warung-warung bisa bergerak, warteg bisa bergerak dan macam-macam kebutuhan layanan masyarakat dapat bergerak. “Untuk mengganti penurunan ekonomi akibat penurunan harga-harga dunia dewasa ini,” ucap Wapres.

Untuk itulah, Wapres mengharapakan pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pengeluaran anggaran negara dan daerah. Begitu kurang cepat maka akan mengalami penurunan di tempat lain. Wapres berharap dengan anggaran yang besar, lebih dari Rp. 300 Triliun dapat diselesaikan dalam waktu 8 bulan yang akan datang. “Artinya kita mengeluarkan dana hampir Rp. 40 Triliun perbulan,” kata Wapres.

Itulah alasan kenapa pembangunan harus dilakukan segera. “Apabila kita selesaikan infrastruktur jalan, jembatan dan sebagainya pasti akan mempemudah gerak ekonomi di daerah dimanapun berada,” ucap Wapres. Penutupan Musrenbang ini dihadiri oleh menteri-menteri anggota Kabinet Kerja, para gubernur, bupati dan walikota yang hadir dari seluruh Indonesia. (Tri Handayani)

****