Nelayan Berhak Nikmati Layanan Perbankan

Kick Off Program Jaring Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2015

Pantai Boddia. Suatu bangsa jika ingin menjadi besar harus tumbuh dan adil di semua bidang, termasuk memberikan keadilan dalam pelayanan perbankan. Jangan memberikan diskriminasi, seperti pengusaha besar diberi bunga murah dan pengusaha kecil diberi bunga tinggi. Upaya ini untuk menata keadilan bangsa dari sisi perbankan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika memberikan sambutan pada Kick Off Program Jaring Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2015 di Pantai Boddia Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, Senin 11 Mei 2015.

Apabila bunga yang diberikan mahal, maka pengusaha kecil yang akan mensubisidi pengusaha besar. Padahal, kata Wapres, seharusnya pengusaha besar mensubsidi kepada pengusaha kecil. Wapres mengingatkan jasa pengusaha kecil pada tahun 1998 yang berhasil menjaga ekonomi bangsa krisis ekonomi. Bandingkan dengan pengusaha besar yang justru melarikan diri dan ditalangi pemerintah dengan anggaran yang besar. “Harus kembali kepada rel yang benar,” ucap Wapres.

Wapres yang hadir bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla mengingatkan bahwa jumlah pengusaha kecil sangat besar dan juga memperkerjakan masyarakat dengan jumlah yang besar pula.

Di awal sambutannya, Wapres mengatakan ada dua sektor yang diberi kemudahan oleh Tuhan, yakni perikanan dan pariwisata. Apabila kita menangkap ikan dengan aturan yang benar dan tidak merusak lingkungan tentu akan memberi manfaat besar.

Pemerintah saat ini tengah menghentikan penangkapan ikan secara ilegal, bahkan terlihat keras karena terkadang membakar kapal. “Upaya ini akan memberi manfaat dalam jangka panjang,” ucap Wapres.

Wapres meminta agar pembakaran kapal mulai dikurangi dan diganti dengan meningkatkan produktifitas penangkapan ikan ini. Meningkatkan produktifitas nelayan dalam penangkapan ikan tentunya dengan menambah daya angkut kapal dan juga peralatan modern. Upaya lain yang diperlukan adalah menyediakan listrik di daerah-daerah nelayan, karena untuk memberi daya tahan ikan hasil penangkapan hanya dapat dilakukan dengan menyimpan dalam ruang pendingin. “Dibutuhkan listrik dan kulkas. Kombinasi dari itulah baru kita bisa bicara industri perikanan,” kata Wapres.

Wapres berharap penindakan terhadap penangkapan ikan secara ilegal dapat dilakukan secara efektif dan konsisiten. “Butuh kerjasama menekan penangkapan ikan secara ilegal dan meningkatkan yang legal,” ucap Wapres.

Selama ini, Wapres mengatakan bahwa stigma nelayan digambarkan sebagai sektor yang sulit diberikan bantuan dari perbankan, karena rumah tidak punya sertipikat, dan kapal yang kecil. Sebenarnya, kata Wapres, pedagang ikan juga seperti juga pedagang kayu, batubara dan pedagang lainnya, perlu diberikan fasilitas kredit agar membantu usahanya. Untuk itulah, Wapres berharap agar OJK dan sistem perbankan yang ada dapat memberikan bantuan kredit perikanan yang lebih baik.

Di akhir sambutannya, Wapres menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa berada di dekat pantai karena pelaksanaan acara ini dilakukan di dalam tenda tertutup dan menggunakan pendingin. Sebenarnya, kata Wapres, penyelenggaraan acara ini lebih indah jika para tamu dan undangan yang hadir dapat menikmati angin-angin sepoi dari laut sambil memandang penjuru laut.

Selain itu juga, setiap acara harus dapat menyentuh masyarakat di sekitar penyelenggaraan. Wapres mengharapkan jangan sampai masyarakat ketakutan melihat kita berada di ruangan tertutup. Selain itu, pembicaraan yang dilakukan harus dapat didengar oleh masyarakat. “Jangan Jakarta dibawa ke Takalar ini. Itu saja,” ucap Wapres.

Informasi Bisnis Sektor Kemaritiman

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan tujuan program Jaring merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui restroasi masyarakat maritim Indonesia. Muliaman menjelaskan bahwa Jaring menumbuhkembangkan pengetahuan bisnis para penggiat keuangan di sektor kelautan dan perikanan sehingga sektor kelautan dan perikanan akan terus meningkat. “Jaring adalah informasi bagi penggiat jasa keuangan akan prospek yang ada di dunia maritim,” ujar Muliaman.

Selama ini pembiayaan di sektor kemaritiman dinilai sulit, karena tidak ada informasi yang lengkap. Untuk itulah OJK berusaha membangun informasi agar para penggiat jasa keuangan dilengkapi dengan informasi yang lengkap tentang sektor kemaritiman. “Tidak hanya informasi yang ada tapi juga prospek. Semoga mendekatkan penggiat jasa keuangan dengan sektor kemaritiman,” kata Muliaman.

Muliaman menyebutkan jumlah kredit perbankan di sektor kemaritiman sebesar Rp 90,3 Triliun atau hanya sebesar 2,5 persen dari total kredit perbankan. “Rp. 18,3 Triliun untuk industri kelautan dan perikanan,” ucap Muliaman.

Muliaman mengakui bahwa jumlah penyaluran kredit di sektor kemaritiman masih perlu ditingkatkan. Apalagi mereka memiliki keterikatan yang luas muai dari penangkapan hingga distribusi, sehingga mereka memerlukan teknologi dan juga permodalan. Terdapat beberapa tantangan sektor keuangan selaku penyedia dana dalam pembiayaan sektor kemaritiman, yakni kurangnya tersedianya informasi yang komprehensif sektor kelautan dan perikanan. “Sektor jaring adalah ikhtiar kita menjawab kekurangan tersebut,” kata Muliaman.

Tantangan lainnya adalah kurangnya sektor asuransi yang memberikan proteksi di sektor kelautan dan perikanan; pendapatan para nelayan yang tidak menentu dan sangat tergantung pada cuaca; lokasi yang jauh dari bank, sehingga hubungan perbankan menjadi sulit. “Diperlukan penetrasi agar perbankan dengan nelayan. Serta kualitas SDM yang perlu terus didorong,” ucap Muliaman.

Kebangkitan Perikanan Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa dengan bergulirnya program Jaring OJK KKP 2015 ini menunjukkan bahwa sektor perikanan dapat menjadi andalan Indonesia sesuai dengan misi dan visi pemerintah. “Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ucap Susi.

Susi mengatakan bahwa dampak positif dari pemberantasan penangkapan ikan illegal dan beberapa moratoium menjadikan beberapa daerah memiliki nilai tangkap ikan tumbuh dengan luar biasa. “Biasanya mereka hanya bisa menangkap ikan tongkol kali ini bsia menangkap ikan tuna,” ujar Susi.

Bahkan Susi menjelaskan bahwa nelayan Indonesia tidak perlu melaut terlalu jauh, bahkan dalam 3 jam kapal yang mereka gunakan sudah penuh. Demikian pula harga jual yang diperoleh nelayan sudah melonjak naik. “Beberapa perusahaan di Bitung mengalami peningkatkannnya,” ujar Susi.

Lebih jauh Susi menjelaskan bahwa kekuatan dari perikanan dan kemaritiman Sulsel sudah dikenal dimana-mana, mulai dari Sulawesi Utara, Morotai, Papua. Mereka, kata Susi, semua berbicara tentang kepiawaian nelayan Sulsel, dari yang posistif hingga negatif. “Mereka mengajari beberapa masyarakat di wialyah kepualan menangkap ikan yang efektif dan efisien,” kata Susi.

Tetapi, Susi mengingatkan agar cara penangkapan ikan menggunakan protas dan bom dinamit harus segera ditinggalkan, karena akan merusak terumbu karang dan ekosistem di laut. Susi meminta Gubernur Sulsel dan Bupati di Provinsi Sulsel untuk membuat peraturan daerah di Sulsel tentang cara penangkapan ikan yang benar. “Sulsel adalah bukti kehebatan mariitim indonesia,” ucap Susi.

Di sisi lain, Thailand telah diberi kartu kuning dalam penangkapan ikan, sehingga tidak ada lagi penghalang bagi Indonesia untuk menjadi penghasil ikan nomor satu di dunia. Kita, lanjut Susi, harus dapat membangkitkan kembali armada nasional, sarana dan prasarana serta pengolahan terpadu perikanan.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa kehadiran OJK telah memberikan kontribusi kepada pengembangan lembaga jasa keuangan di Sulsel, serta memberikan nilai tambah kepada lembaga keuangan. Bahkan, kata Syahrul, upaya pemberian permodalan kepada UKM merupakan jawaban pasti dari OJK dalam mendorong pertumbuhan UKM.

Syahrul mengatakan bahwa di Sulsel tercatat hasil dari perikanan sebanyak 2,9 juta ton dengan niai Rp. 9,93 Triliun yang berasal dari perikanan, seperti ikan tangkap, ikan tuna, dan ikan cakalang sebesar Rp. 3,58 Triliun dan peternakan budidaya ikan sebesar Rp. 6,53 Triliun. “Lima tahun yang lalu hanya sebesar Rp. 3 Triliun. Tren yang cukup bagus,” ujar Syahrul.

Program Jaring merupakan upaya bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bersinergi bersama pelaku Jasa Keuangan dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan pada sektor kelautan dan perikanan

Dalam kesempatan itu, Wapres menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKP dengan OJK; antara KADIN dengan OJK dan antara KKP dengan KADIN. Dan juga penyerahan surat persetujuan kredit dari Direktur Utama Bank Partner, yakni Bank BNI, Bank BRI, Bank BTPN, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Permata, Bank BUKOPIN, BPD Sulawesi Selatan dan Barat kepada debitur yang juga nelayan; kredit dari Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (APPINDO); dan CSR dari Ketua Dewan Komisioner OJK kepada Bupati Takalar.

****