Nilai Kesetiakawanan Sosial sebagai Modal Sosial menuju Masyarakat Sejahtera

Banjarbaru, wapresri.go.id– Peringatan hari kesetiakawanan sosial yang di gelar setiap tahun dapat membangun ingatan kolektif seluruh elemen masyarakat Indonesia tanpa kecuali, shingga nilai-nilai kesetiakawanan sosial tetap kuat sebagai modal sosial untuk membangun bangsa menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ke-62 tahun 2019 yang bertajuk “Kesetiakawanan Sosial Menembus Batas” di halaman Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Jum’at (20/12/2019).

“Dalam pandangan saya, dengan adanya kesetiakawanan sosial, setiap manusia harus mampu menerapkan nilai dasar dalam pikiran, sikap, tindakan saling peduli dan berbagi dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat dan harga diri setiap warga negara Indonesia,” ungkapnya.

Wapres menambahkan, HKSN masa kini harus dimaknai sebagai instrumen menuju kesejahteraan masyarakat melalui gerakan peduli dan berbagi oleh dan dari masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan berdasar nilai kemanusiaan, kebersamaan, kegotongroyongan dan kekeluargaan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkelanjutan menuju Indonesia sejahtera.

Wapres melihat setidaknya ada dua persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini seharusnya dapat diatasi jika kesetiakawanan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Persoalan pertama kata wapres, adalah masalah intoleransi yang belakangan marak muncul di dalam masyarakat kita.

“Sikap intoleran terhadap perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan pendapat sampai pada perbedaan sikap politik belakangan semakin tajam dan berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan sosial masyarakat,” terangnya.

Intoleransi, urai Wapres, bukan hal yang sepele, yang jika dibiarkan akan menjadi sumber dari radikalisme dan bahkan dalam kasus yang sangat ekstrem dapat menjadi benih terorisme. Indonesia sebagai negara yang majemuk, perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Karena itu, adanya sikap intoleransi dapat menggangu seluruh aspek kehidupan masyarakat.

“Disini saya melihat peran kesetiakawanan sosial menjadi sangat penting untuk membantu mengikis sikap intoleransi tersebut,” tegasnya.

Dengan memahami arti kesetiakawanan sosial dalam diri setiap manusia Indonesia, papar Wapres,  kita dapat menjadi manusia Indonesia yang menghargai perbedaan, baik itu perbedaan agama maupun perbedaan lain.

Persoalan kedua, kata Wapres, adalah terkait kesejahteraan sosial yang meliputi kemiskinan dan ketimpangan. Seperti yang sering di sampaikan Wapres dalam satu kesempatan bahwa  dalam periode pertama pemerintah Presiden Joko Widodo, Indonesia memang telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sampai 9,41% pada tahun 2019. Akan tetapi jumlah penduduk miskin masih cukup besar sekitar 25 juta jiwa, sementara tingkat ketimpangan antara masyarakat yang miskin dengan yang kelompok kaya juga masih cukup tinggi.

“Ketimpangan merupakan hal yang sangat penting untuk diatasi. Belajar dari kasus berbagai kerusuhan sosial atau konflik antar masyarakat, salah satu penyebab utamanya adalah ketimpangan ekonomi yang lebar antar masyarkat,” urai Wapres.

“Saya melihat peran kesetiakawanan sosial sangat penting dalam upaya membantu mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan,” imbuhnya.

Wapres berharap, peringatan hari kesetiakawanan sosial ini dapat menjadi stimulus berbagai gerakan peduli dan aksi sosial di masyakarat dalam berbagai bentuk, sehingga dapat menimbulkan kerekatan sosial, meminimalisir ketimpangan ekonomi dan sosial, serta menciptakan kedaulatan sosial.

“Upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kegiatan ekonomi masyarakat terbawah  misalnya,   hanya dapat terlaksana jika masyarakat memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi untuk membantu,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P. Batubara dalam laporannya menyampaikan bahwa jiwa dan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, dan kerelaan berkorban tanpa pamrih yang tumbuh di masyarakat, harus dikembangkan, direvitalisasi, dan didayagunakan dalam kehidupan berbangsa.

“Kesetiakawanan sosial di masa kini merupakan instrumen menuju kesejahteraan masyarakat melalui gerakan peduli dan berbagi oleh, dari, dan untuk masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan,” ucapnya.

Juliari berharap peringatan HKSN ini kiranya dapat menjadi alat pengungkit untuk menggerakkan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang ada dimasyarakat, baik yang dilaksanakan ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Sementara, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam sambutan selamat datang menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaannya sebagai tuan rumah penyelenggara peringatan HKSN Tahun 2019.

“Suatu kehormatan dan kegembiraan bagi kami atas kepercayaan ini, karena HKSN merupakan hari yang penuh makna, mengandung pesan-pesan solidaritas, kepedulian, dan persaudaraan untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik”, ujarnya.

Rangkaian kegiatan peringatan HKSN ke-62 tahun 2019 kali ini, sudah dimulai sejak Sabtu, 14 Desember 2019 lalu dengan kegiatan Lintas Batas Kesetiakawanan Nasional (LBKN) di enam kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin, Banjar, dan Kota Banjarmasin.

Dalam kegiatan tersebut, juga telah dilaksanakan penyerahan bantuan, mulai dari bantuan sarana lingkungan, bantuan untuk kelompok usaha bersama, alat penunjang bagi kaum disabilitas, kegiatan sunatan massal hingga bantuan sembako. Bantuan tersebut tidak hanya berasal dari Pemerintah, tetapi juga bantuan corporate social responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan.

Turut hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Infrastruktur dan Investasi Sukriansyah, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, dan Tim Ahli Wapres Fadhil Hasan dan Herman Widjojo. (ASK/RN, KIP-Setwapres).