Pastikan Upaya Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting), Enam Menteri Tanda Tangani Komitmen Bersama

Jakarta, wapresri.go.id – Menjelang purna tugasnya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menggelar Rapat Terbatas (Ratas) tentang percepatan pencegahan stunting bersama sejumlah menteri di Istana Wapres, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Dalam Ratas tersebut, dilakukan penandatangan komitmen bersama enam kementerian yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Optimalisasi Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita, serta Edukasi kepada Masyarakat untuk Percepatan Pencegahan Stunting. Keenam menteri tersebut, yakni Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, serta para eselon 1 yang mewakili Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Penandatangan komitmen ini ditujukan untuk memastikan upaya penanganan dan percepatan pencegahan stunting di Indonesia dapat berjalan dengan baik, karena permasalahan stunting atau kerdil pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.

“Ada 23 kementerian/lembaga yang terlibat dalam percepatan pencegahan stunting ini. Saya berharap semuanya bekerja keras untuk menuntaskan apa yang telah menjadi target bersama yakni angka prevalensi turun di bawah 20 persen pada tahun 2024,” ungkap Wapres.

Lebih jauh Wapres mengatakan bahwa seluruh kementerian/lembaga yang terkait harus bergerak cepat melakukan berbagai inisiatif dan inovasi dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting.

“Terlebih dampak dari stunting sangat besar karena menyangkut pembangunan, harga diri, dan martabat bangsa,” tegasnya.

Secara ekonomi, lanjutnya, menurut studi Bank Dunia jika stunting tidak diatasi, maka negara akan menanggung kerugian mencapai 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Bisa dibayangkan dahsyatnya dampak stunting bagi Indonesia. Kerugian tersebut mencakup biaya untuk mengatasi stunting, dan hilangnya potensi pendapatan akibat rendahnya produktivitas anak yang tumbuh dengan kondisi tersebut,” imbuhnya.

Wapres memaparkan, pemerintah telah menetapkan sebanyak 160 kabupaten/kota prioritas penanganan stunting di tahun 2018 -2019 yang dipilih berdasarkan tingginya angka prevalensi stunting di daerah tersebut. Jumlah tersebut rencananya akan terus ditambah menjadi 260 kabupaten pada 2020 mendatang. Kemudian, prioritas penanganan stunting sudah bisa dilakukan di semua kabupaten yaitu 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2024.

“Anggaran ada, sumber daya manusia ada, tinggal bagaimana seluruh K/L mengkovergensikan program-program yang dijalankan hingga tingkat desa. Saya pribadi optimistis, jika seluruh program yang direncanakan berjalan lancar, angka stunting Indonesia akan banyak terkoreksi,” ujarnya.

Wapres juga meminta laporan dari masing-masing kementerian terhadap capaian dari laporan capaian Disbursement Link Indicators (DLI) PforR Bank Dunia Tahun 2019.

Sebelumnya, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Bambang Widianto mengatakan upaya pemerintah menurunkan angka stunting melalui tiga prioritas intervensi yakni intervensi gizi sensitif dan spesifik, prioritas lokasi, serta target prioritas intervensi, yakni keluarga 1.000 HPK.

Intervensi gizi spesifik dilaksanakan langsung di bawah komando Kementerian Kesehatan. Upaya ini ditujukan untuk mencegah dan mengatasi stunting secara langsung pada ibu hamil dan balita melalui pemberian zat besi, imunisasi, makanan tambahan, tablet tambah darah, dan lain sebagainya.

Sedangkan intervensi gizi sensitif melibatkan multi-sektoral, lintas kementerian, dalam rangka mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan risiko stunting, seperti akses sanitasi dan air bersih, akses terhadap bantuan sosial, peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan kesehatan remaja.

“Pemerintah tentu tidak bisa sendiri, karenanya kami berharap kepedulian seluruh pihak untuk ikut serta dalam upaya percepatan pencegahan stunting di Indonesia. Utamanya perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional melalui program Corporate Social Responsibility (CSR),” tuturnya.

Dalam Ratas tersebut, sejumlah kementerian juga memperkenalkan inovasi berbasis teknologi yang dibangun untuk mendukung percepatan pencegahan stunting. Inovasi yang diperkenalkan antara lain, pertama, aplikasi Anak Sehat milik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan alat edukasi pencegahan stunting yang menyasar remaja putri dan rumah tangga 1.000 HPK.

Kedua, aplikasi e-PPBGM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) milik Kementerian Kesehatan yang merupakan inovasi pemantauan gizi anak. Dan, ketiga aplikasi e-HDW (Humas Development Worker) milik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dibangun sebagai alat kerja kader pembangunan manusia (KPM) dalam memantau lima paket layanan pencegahan stunting di desa.

Hadir mendampingi Wapres, Sekretaris Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, serta anggota Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi, Muhammad Iksan, dan Iskandar Mandji (KH/AF-KIP, Setwapres).