Pelibatan Pemerintah Daerah dan Gerakan Pola Hidup Sehat Kurangi Beban BPJS Kesehatan

Jakarta, wapresri.go.id – Pelibatan pemerintah daerah dalam upaya desentralisasi pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dan kampanye pola hidup sehat menjadi salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah tingginya beban tanggungan BPJS Kesehatan saat ini.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat menerima jajaran Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di Kantor Wakil Presiden, Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jum’at, 27/10..

“Ini kan asuransi, asuransi itu harus ada yang di-re-insurance kepada Daerah. Sehingga tanggung jawab itu ada yang ke daerah, jangan semua dibuang ke atas [pusat-red]. Ini [sistem jaminan kesehatan menggunakan-red] konsep harus terdesentralisasi karena jumlah penduduknya besar sekali. Namanya asuransi jangan tanggung sendiri,” tuturnya.

Wapres menambahkan, pentingnya edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat dengan mempraktekkan konsumsi makanan gizi seimbang dan berolahraga. Dengan demikian, semakin berkurang jumlah orang sakit yang pada akhirnya akan mengurangi beban BPJS Kesehatan itu sendiri.

“Selama ini banyak anggapan bahwa program kesehatan berhasil dinilai berdasarkan besar dan mewahnya rumah sakit dan penuhnya pasien. Yang semestinya dibanggakan kalau rumah sakitnya bagus tetapi sepi. Karena banyak masyarakat yang sehat,” terangnya.

“Untuk itu mulailah kembali kampanye gerakan-gerakan hidup sehat. Tambahkan lagi kampanye 4 sehat 5 sempurna dengan gaya baru,” serunya.

Sebelumnya Ketua Dewan Pengawan BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution, melaporkan hasil pelaksanaan pengawasannya sebagaimana dalam ketentuan  melaporkan kepada Presiden/Wakil Presiden.

“Kami ingin melaporkan, setelah hampir 2 tahun kami sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, hal-hal yang kami temukan sebagai usulan kami yang mungkin perlu segera mendapat arahan dari Pak Wapres,” jelasnya.

Dalam laporannya, Dewan Pengawas secara makro menyoroti penyelenggaraan BPJS Kesehatan terkait defisitnya anggaran BPJS Kesehatan.

Wakil Presiden, dalam pertemuan ini didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Dukungan Kebijakan Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, serta Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi. (KIP-Setwapres)