New York, wapresri.go.id – Pencapaian SDGs membutuhkan banyak dana. Diperkirakan ada kesenjangan pendanaan yang sangat besar tidak kurang dari USD2,5 triliun per tahun untuk mencapai SDGs pada tahun 2030. Untuk itu diperlukan langkah terobosan Pemerintah Indonesia agar memiliki pembiayaan yang cukup untuk mengimplementasikan seluruh Agenda 2030.

“Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mempersempit kesenjangan ini, melalui berbagai kebijakan, melalui pendanaan inovasi, penguatan kemitraan, dan mobilisasi investasi swasta,” jawab Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat bertindak sebagai panelis pada High Level Dialogue On Financing For Development yang bertajuk “Moving the Money to Fill the Climate Action and SDGs Financing Gap” yang di gelar sekitar pukul 15.40 WS di Trusteeship Council Chamber, Markas Besar PBB Ney York, Kamis (26/9/2019).

Lebih jauh Wapres memaparkan bahwa sejak 2015, Indonesia telah meningkatkan upaya untuk mengambil kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang lebih bertarget. Guna mendorong mobilisasi lebih banyak sumber daya pembiayaan domestik.

“Kami telah menerapkan sejumlah pendekatan,” tuturnya.

Pendekatan pertama, kata Wapres, melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) dan Pendanaan dengan Anggaran Non-Pemerintah.

“Kami telah mengidentifikasi proyek-proyek KPS di 19 sektor, seperti pembangunan jalan, moda transportasi terintegrasi, dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK),” paparnya.

Yang kedua, terang Wapres, Indonesia telah meluncurkan SDG Financing Hub. Financing hub ini akan berada di bawah pengawasan Kementerian PPN/Bappenas sebagai penanggungjawab SDGs yang ditunjuk Presiden, dengan 4 (empat) fungsi utama, yaitu membukakan pintu pembiayaan inovatif, membangun jaringan dan matchmaking strategis, mengembangkan model instrumen, dan teknologi pembiayaan, serta membangun kapasitas dan berbagi pengetahuan.

“Ketiga, mengoptimalkan inovasi pembiayaan lain, di antaranya:
zakat dan wakaf sebagai pembiayaan Islam dana bersama, dan dari para philanthropist,” tutup Wapres.

Diplomasi Tangan di atas

Sebelumnya Wapres didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyaksikan penandatanganan kesepakatan bantuan Indonesia kepada negara Nauru berupa 1 kapal Tongkang dan 1 tug boat buatan Indonesia senilai USD 2,5 juta.

Dalam momen tersebut tampak hadir Presiden Nauru Lionel Aingimea dan delegasi lainnya yang turut menyaksikan penandatangan Dian Triansyah Djani Watap RI mewakili Pemerintah Indonesia dengan Michail Aroi Secretary for foreign Affairs and Trade of the Republic of Nauru di Qatar lounge Markas Besar PBB.(RN, KIP-Setwapres).