Jakarta. Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang sangat lama. Jepang adalah negara sahabat dengan potensi yang sangat besar untuk berinvestasi di Indonesia Indonesia. Jepang memiliki kontribusi yang tinggi bagi Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja, pembangunan ekonomi, nilai tambah, serta menguatnya hubungan, baik antar pemerintah, masyarakat, mapun pengusaha. Jepang juga merupakan mitra yang baik karena dalam menjalankan investasinya selalu memberikan keuntungan kedua belah pihak. “Saya sendiri secara pribadi memiliki hubungan bisnis lebih dari 40 tahun dengan pengusaha Jepang sehingga memahami bagaimana kita berusaha saling menguntungkan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika menghadiri Nikkei Forum di Hotel Indonesia Kempinski, Rabu, 28 Januari 2015.

Menurut Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Himawan Hariyoga yang datang mewakili Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, Jepang adalah investor terbesar kedua setalah Singapura dalam kurun waktu 2000-2014. Begitupun sebaliknya, Indonesia merupakan negara target investasi Jepang kedua di dunia di tahun 2014, bahkan tahun sebelumnya pernah menjadi target pertama. Kendati mengalami penurunan investasi, yaitu tahun 2013 mencapai 4,7 milliar USD, sementara tahun 2014 hanya mencapai 2,7 millar USD atau 57% dari nilai investasi sebelumnya, Himawan berharap tahun ini Indonesia kembali menjadi target investasi pertama bagi pengusaha Jepang. “Investasi di Indonesia diharapkan dapat meningkat di masa yang akan datang, melihat potensi yang sagat besar,” ujar Himawan.

Menurunnya nilai investasi Jepang disebabkan masih terjadinya faktor-faktor penghambat. Wapres mengakui, bahwa masih terdapat beberapa kendala sehingga ekonomi di negara ini belum berjalan maksimal. Kendala tersebut antara lain infrastruktur, perizinan yang sulit, dan pembebasan lahan.

Namun, telah dilakukan upaya mereformasi kendala yang dihadapi sehingga iklim investasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan dapat mengundang banyak investor Jepang.

Misalnya, pemerintah telah melakukan berbagai penghematan dengan mengurangi subsidi BBM dan biaya-biaya perjalanan dinas, sehingga dananya dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. “Sehingga kita akan mempunyai jalan yang lebih panjang, listrik yang lebih baik, pelabuhan, kereta api, serta fasilitas transportasi yang lebih banyak,” harap Wapres.

Kendala lain yang selama ini dihadapi dan menjadi keluhan para investor, termasuk investor Jepang, adalah perizinan yang sulit. Pemerintah juga menyadarinya, untuk itu, kata Wapres, telah dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat pusat untuk mempermudah proses perizinan.

PTSP baru saja diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 26 Januari 2015 dan berpusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurut Himawan Hariyoga yang datang mewakili Kepala BKPM, terdapat 22 kementerian dan lembaga terkait yang telah menempatkan petugas-petugas mereka untuk melayani perizinan baik di front maupun back office. PTSP ini memililik sistem online. “Dengan sistem online ini dapat dilakukan tracking system, dimana investor dapat melacak proses perizinan yang sedang dilakukan, dan juga monitoring, dimana Presiden dapat memantau langsung pelayanan yang diberikan,” kata Himawan memaparkan.

Masalah lain yang selalu menghambat investasi adalah pembebasan lahan. Dikatakan Wapres, pemerintah telah membuat peraturan pembebasan lahan dengan standar umum yang tegas, sehingga pembebasan lahan dapat dilakukan dengan cepat dan murah.

Selain menjelaskan tentang reformasi untuk memperbaiki iklim investasi, dalam kesempatan tersebut Wapres juga memaparkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan peluang bagi investor Jepang untuk berinvestasi. Misalnya kebijakan ekspor sumber daya alam, peraturan ekspor seperti mineral dan barang tambang, semuanya harus diproses di Indonesia. “Itu berarti kesempatan bagi pengusaha Jepang, karena kita butuh teknologi, skill, dan modal yang besar,” tegas Wapres.

Sejalan dengan Wapres, Staf Khusus Mendag Gusmardi Bustami yang datang mewakili Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan telah menetapkan target untuk melipattigakan ekspor non migas nasional yang masih didominasi oleh komoditi primer menuju penguatan ekspor yang didukung produk manufaktur yang berorientasi pasar dunia. “Dengan demikian program hilirisasi menjadi salah satu kunci utama dalam penguatan ekspor kedepannya. Diharapkan pera pengusaha Jepang dapat melihat dan meraih kesempatan yang besar sekarang ini,” harap Gusmardi.

Peluang lainnya yang ditawarkan pemerintah kepada pengusaha jepang adalah penyerapan tenaga kerja melalui manufaktur. Wapres menilai selain menyerap tenaga kerja, manufaktur juga dapat meningkatkan produksi dalam negeri. Untuk itu pemerintah berencana meningkatkan manufaktur yang tidak hanya berkonsentrasi di pulau Jawa, tetapi juga di pulau-pulau lainnya. Menurut Himawan, pemerintah akan membangun 14 kawasan industri dengan kesiapan infrastruktur yang memadai.

Dengan upaya-upaya tersebut, Wapres optimis pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan mengalami peningkatan yang sebelumnya baru mencapai 5,2%. “Tahun ini saya yakin pertumbuhan ekonomi akan mendekati 6% karena perubahan-perubahan yang telah dan sedang dilakukan,” tutur Wapres.

Nikei Forum adalah forum pertemuan investor Jepang yang diinisiasi oleh perusahaan media Nikkei dan berbasis di Tokyo, Jepang. Sebelumnya Wapres pernah menghadiri acara forum ini di Tokyo Jepang. (Siti Khodijah)

****