Peran Aktif ABAC Mendukung Ekonomi Digital dan UMKM

Jakarta, wapresri.go.id—-Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Business Advisory Council (ABAC) Indonesia Impact Fund akan menumbuhkan perekonomian secara inklusif, terutama mendorong pertumbuhan UMKM. Peran ABAC tidak hanya sebagai modal tetapi juga sebagai pasar potensial. Jika program ini secara konsisten dikembangkan maka Indonesia siap menghadapi persaingan global dan liberalisasi ekonomi.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima Tim ABAC Indonesia di Kantor Wakil Presiden Jalan Merdeka Utara Jakarta, Selasa (26/11/2019).

“Suka tidak suka, siap tidak siap, Kita tetap akan menghadapi era persaingan global dan liberalisasi ekonomi,” ujarnya.

Selain UMKM, fokus lain yang dapat dikembangkan adalah ekonomi digital.

“Kita telah ada kerja sama ekonomi digital dengan Jerman. Kita juga perlu mendorong pertumbuhan Perusahaan Baru Berbasis Teknologi (PBBT). Saya mengharapkan lima tahun ke depan akan ada 2.500 PBBT,” imbuhnya.

Oleh karenanya Wapres berniat mengumpulkan BUMN, pengusaha besar, e-commerce serta pengusaha start-up, untuk mendukung pengusaha kecil dan dalam rangka menguatkan program Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah (KNKES).

Wapres juga menanggapi bahwa kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi APEC Bogor Goals tahun 1994 sangat visioner. Tujuan utama APEC yang disepakati adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik.

“Padahal di tahun 1994 belum ada tanda-tanda akan terjadi krisis ekonomi,” terangnya.

Lebih lanjut Wapres menanggapi pula usulan ABAC untuk menghidupkan dan meningkatkan kembali pemanfaatan kegiatan perekonomian dan logistik PT POS Indonesia. PT POS Indonesia memiliki transaksi senilai 150 trilyun rupiah karena masyarakat masih memanfaatkan pos untuk transaksi pembayaran listrik, air, telepon, berbagai cicilan, juga dimanfaatkan sebagai media penyaluran dana BLT. PT POS Indonesia tidak membebankan bunga atau agunan.

“Ya, kita akan tinjau kembali. PT POS Indonesia merupakan aset Negara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai transaksi, khususnya transaksi syariah. Mungkin saja ke depannya pembayaran zakat dan wakaf dapat dilakukan melalui pos,” pesannya.

Sebelumnya, Chairman ABAC Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan bahwa melalui Keputusan Presiden di tahun 2018, enam anggota ABAC ditunjuk sebagai satu-satunya agen swasta Indonesia untuk APEC yang mengemban pesan Presiden agar aktif dan menjadi panutan di dunia APEC.

“Visi APEC sudah diperbaharui, Pak. Melalui APEC Post 2020, APEC ingin mewujudkan Asia-Pasifik yang tangguh, dinasmis, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.

Dunia mencatat bahwa Indonesia dapat dijadikan contoh untuk dipelajari, dapat memimpin di beberapa hal, dan mampu menggabungkan improve dan equity. Wilayah Indonesia adalah yang paling luas di antara negara Asia Tenggara sehingga Indonesia memiliki nilai tawar yang tinggi di dunia. Selain itu, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% di tengah krisis perekonomian merupakan suatu capaian yang baik.

“Kami telah menggandeng UNDP dalam program Impact Fund untuk mendukung visi APEC ini. Mudah-mudahan bukan saja dapat mendukung perekonomian rakyat namun juga mendukung pemerataan sosial masyarakat,” paparnya.

Namun disambung oleh Alternate Member Hendi Prio Santoso bahwa keuangan dan ekonomi syariah adalah dua hal yang belum dioptimalkan pada pembahasan APEC.

“Kita dapat membangun kerja sama lembaga bercakupan nasional dan organisasi yang menaungi masyarakat muslim,” urainya.

Hendi juga menerangkan bahwa melalui kerja sama ini, selain dapat mengembangkan ekonomi syariah, ekonomi digital dapat pula berkembang untuk menghasilkan kualitas produk dan kemasan yang baik. Dapat dipastikan sistem cashless akan cepat sekali tersebar hingga pelosok wilayah di Indonesia.

Selain Anindya dan Hendi, turut hadir para staffer ABAC Melvina, Maria, dan Ecky Akmaluddin.

Sementara dalam pertemuan tersebut Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Infrastruktur dan Investasi Sukriansyah, dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim. (RMS/RN, KIP-Setwapres)