Perbaiki Sistem Distribusi Buku

Jakarta. Pemerintah mengharapkan penerbit-penerbit buku yang tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dapat bersinergi dalam memperbaiki distribusi perbukuan di Indonesia. Perbaikan distibusi tersebut, dapat menggunakan teknologi informasi, yang terintegrasi antar penerbit, sehingga penerbit buku tidak perlu lagi menjual buku secara langsung ke sekolah, tetapi sebaliknya membiarkan masyarakat aktif datang ke toko-toko buku.

“Kenapa toko buku tidak menarik lagi. Karena penerbit langsung ke sekolah. Diantara penerbit sendiri tidak bersatu,” demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat audiensi menerima Pengurus Pusat IKAPI di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Rabu, 2 Maret 2016.

Mengawali pertemuan, Ketua Umum IKAPI Rosidayati Rozalina melaporkan terbentuknya kepengurusan IKAPI periode 2015-2020 hasil munas beberapa waktu lalu. Selain itu, IKAPI saat ini tengah fokus dalam mendorong terbitnya UU Perbukuan, yang rancangannya telah masuk Prolegnas DPR.

IKAPI juga berupaya mengembangkan dunia perbukuan nasional dengan menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan minat baca buku. Kendala dan tantangan yang dihadapi IKAPI saat ini, menurunnya minat baca masyarakat dan distribusi buku ke seluruh pelosok nusantara.

Menanggapi laporan Ketum IKAPI, Wapres mengatakan pemerintah membuka diri untuk menerima masukan dari IKAPI, demi kemajuan buku di Indonesia.

“Berikan evaluasi dan masukannya untuk regulasi yang harus diperbaiki pemerintah,” tutur Wapres.

Melanjutkan diskusi, Wapres menceritakan pengalamannya soal buku yang ditulis oleh beberapa penulis mengenai biografi dirinya. Sampai saat ini terdapat 28 buku yang telah diterbitkan, namun separuhnya meminta donasi penerbitannya, karena penerbit enggan menanggung resiko kerugian bila buku itu tidak laku.

“Tidak dapat royalti, tidak menjadi soal. Tetapi harus biayai buku itu sendiri. Setiap menerbitkan buku, selalu minta sponsor. Penerbit tidak mau spekulasi,” seru Wapres.

Kemudian Wapres mengemukakan pentingnya membangun kesepahaman diantara penerbit buku, terkait membangun jaringan dan sistem distribusi secara bersama, sehingga lebih efektif dan efisien.

“Pengusaha mau usaha karena untung. Dulu toko buku menikmati rabat (potongan harga), tapi sekarang pindah ke sekolah. Jadi sekarang anggapannya toko buku tidak menguntungkan lagi,” ucap Wapres.

Menyinggung ketergantungan IKAPI terhadap pembelian buku melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, Wapres berpandangan, seyogyanya IKAPI tidak terlalu berharap banyak dari pembelian pemerintah, karena itu hanya akan melibatkan beberapa penerbit besar tertentu. Pemerintah, lanjut Wapres, dapat membantu dalam bentuk kebijakan secara umum dalam mendorong kemajuan perbukuan

“Pemerintah bisanya beri insentif. Misalnya seperti keringanan pajak, atau bantu cairkan kredit usaha melalui KUR,” jelas Wapres.

Wapres pun menekankan pentingnya inovasi dalam mengelola usaha perbukuan, seperti menggabungkan kedai kopi dengan toko buku, atau bekerjasama dengan setiap pusat perbelanjaan yang ramai untuk menempatkan toko buku. Wapres juga dalam berbagai kesempatan kunjungan ke luar negeri, selalu menyempatkan diri mampir ke toko buku.

“90 persen orang pergi ke toko buku, tidak merencanakan mau beli buku apa,”

Mengakhiri pertemuannya, Ketum IKAPI meminta dukungan Wapres, untuk penyelenggaraan Indonesia Internasional Book Fair yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2016. Dukungan itu dapat diwujudkan dengan memberikan kemudahan akses dalam mendatangkan buku-buku dari luar negeri untuk mengikuti pameran tersebut. (Taufik Abdullah)