Jakarta. Jika suatu perusahaan ingin menjadi maju, maka pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya. Negara juga seperti itu, dan negara sehat kalau pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya. tetapi pada kenyataannya pendapatan kita lebih kecil dari pengeluarannya. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat menutup Rakornas Kabinet Kerja 2014 di Gedung Sasana Bakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Selasa 4 November 2014.

Agar negara kita maju, jika berbicara dalam perspektif ekonomi secara sederhana, maka harus dapat meningkatkan pendapatan dan menekan pengeluaran, Pendapatan kita hilang, kata Wapres, karena pengelolaan sumberdaya alam yang kurang bagus, termasuk setoran pajak yang belum optimal pengelolaannya. Selain itu Wapres mengingatkan bahwa negara yang sehat kalau anggaran pembangunannya seimbang dengan anggaran rutinnya. “Kita tidak seimbang, hari ini anggaran rutin sudah hampir mencapai 90 persen. Anggaran belanja modal dan barang yang dulu disebut anggaran pembangunan hanya 10 persen,” kata Wapres.

Hal ini terjadi karena pendapatan negara menurun, dan yang dapat dipotong untuk menekan pengeluaran adalah mengurangi anggaran pembangunan. “Gaji tidak mungkin dikurangi, menteri keuangan tidak mungkin menurunkan gaji. Utang tidak mungkin dikurangi, transfer daerah tidak mungkin dikurangi nanti anda protes,” ucap Wapres.

Untuk mendukung pelaksanaan anggaran negara yang sehat, maka pemerintah akan memperbaiki struktur APBN. “Nanti pemerintah akan moratorium pembangunan semua kantor, baik di pusat dan daerah. Tidak boleh membangun kantor baru selama 5 tahun, termasuk juga menambah ruangan,” ujar Wapres. Bahkan ia memberi contoh jika kementerian baru pun harus mencari kantor yang ada.

Saat ini, ucap Wapres, kita juga mengalami kelebihan pegawai termasuk di kantornya, Sekretariat Wakil Presiden. “Kantor Wapres itu pegawainya lebih dari 300 orang, padahal Wapres itu pangkatnya tinggi tapi tidak ada Keputusan Wapres, yang ada Keppres dan Kepmen,” ujar Wapres.

Sehingga tugas Wapres hanya memimpin rapat dan tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK). “Pegawainya 300, kita akan memperbaiki struktur ini, begitu juga di daerah akan diatur,” ujar Wapres.

Wapres meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menata pegawai di pemerintah daerah dan menyesuaikan dengan jumlah pegawai serta luas wilayah. “Menekan anggaran rutin agar anggaran dapat digunakan pembangunan untuk rakyat,” ujar Wapres.

Wapres mengingatkan tidak ada negara yang maju jika anggaran pembangunannya hanya 10 pesen. “Nanti Kepala Bappenas dan Menkeu akan mengatur penggunaan Dana Alokasi Khusus. Untuk daerah jangan membangun kantor desa, tapi bangun dulu pengairan desa,”ucap Wapres.

Wapres menggambarkan anggaran pembangunan pada era Presiden Soeharto mencapai 55 persen, meski anggarannya kecil. “Sekarang kita upayakan naik ke 20 persen dan nanti meningkat lagi dari 20 persen ke 30 persen,” pesan Wapres.

Sebelumnya, Wapres mengatakan bahwa dengan kondisi infrastruktur yang belum terselesaikan dengan baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh hingga 5,5%. Dibandingkan dengan Singapura dan Jepang, dimana mereka telah memiliki infrastruktur yang baik dan birokrasi yang mumpuni, tetapi pertumbuhan yang dicapai hanya 2-3 persen. Kekurangan-kekurangan yang ada di tanah air justru menunjukkan tanda-tanda yang baik, karena dengan masalah yang ada menunjukkan masih diperlukannya langkah perbaikan sehingga pertumbuhan bisa ditingkatkan. Wapres memberi contoh dengan membangun pembangkit listrik maka industri manufaktur akan berkembang dengan baik. “Kalau kita membuat jalan lebih baik, pasti akan lebih lancar logistiknya, pasti kita bisa bersaing dengan negara lain,” ujar Wapres.
Tema yang diambil dalam rakornas ini adalah sinergitas penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah. Sinergi yang dibutuhkan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memajukan kemakmuran negeri ini dengan adil. Untuk mewujudkannya diperlukan banyak kegiatan. Meski, kata Wapres,banyak yang bertanya apa yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK. “Saya katakan semua prioritas, karena semua prioritas maka tidak ada yang menjadi prioitas, artinya semua harus dimajukan bersamaan,” ujar Wapres.

Wapres mengatakan bahwa kegiatan di dalam negeri, seperti ekonomi, sosial, politik dan keamanan adalah kegiatan yang saling mengikat dan saling membutuhkan, tidak ada satu yang lebih penting dari yang lainnya, “Ekonomi penting, tapi stabilitas sosial juga penting. Kalau kita bicara ekonomi juga tidak ada prioritas,karena semua prioritas,” ucap Wapres.

Wapres memberikan contoh, jika kita ingin memajukan ekonomi maka dibutuhkan keahlian, artinya dibutuhkan pendidikan. Jika ingin memajukan pertanian diperlukan air yang berasal dari hutan. Kalau hutan tidak baik, dikatakan Wapres, bagaimana mau menghasilkan pertanian yang bagus. “Semuanya saling tersambung kegiatan di negeri ini, sehingga masing-masing pihak harus meletakkan dasar pembangunan secara bersamaan,” ucap Wapres.

Upaya lain yang dilakukan untuk memperbaiki APBN adalah mengurangi subsidi yang mencapai Rp. 1 Triliun dengan mengalihkan subsidi yang konsmutif ke produktif yang pada akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). “Hal yang paling jelek dari efek subsidi BBM adalah penyelundupan,” ucap Wapres.

Wapres menjelaskan bahwa bahwa subsidi BBM untuk nelayan atau solar subsidi dalam waktu 6 tahun meningkat 3 kali lipat. “Di lain pihak produksi ikan turun, artinya adalah banyak nelayan yang lebih untung menjual solar subsidi ke orang lain, seperti ke indsutri daripada pakai solar itu untuk tangkap ikan,” ujar Wapres.

Jadi, kata Wapres, banyak nelayan yang tidak menangkap ikan, tetapi hanya membeli solar kemudian dijual. “Lebih menguntungkan tanpa berbuat apa-apa. Salah satu efeknya kita membayar sesuatu tanpa hasil,” ujar Wapres.

Dalam acara yang dihadiri oleh menteri-menteri anggota Kabinet Kerja, Gubernur, Kapolda dan Kepala BIN Daerah dari seluruh Indonesia, Wapres berharap agar para Kepala Daerah jangan menganggap kenaikan harga BBM bersubsidi adalah kebijakan yang tidak pro rakyat. “Jutru susbsidi itu harus dialihkan ke daerah, karena yang produktif itu di daerah,” ujar Wapres.

Di akhir sambutannya, Wapres mengingatkan agar para Kapolda bertindak tegas dalam menegakkan hukum.’ Tidak ada penegakan hukum dengan musyarawarah,” ucap Wapres.

Lebih jauh Wapres mengatakan bahwa seringkali terjadi rumah atau kantor bupati akan dibakar, tapi polisi hanya melihat saja. “Takut bertindak karena nanti dianggap melanggar HAM,” ucap Wapres. Dijelaskannya, seseorang yang melanggar hukumlah yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

HAM itu bisa terjadi jika seseorang menghormati hak asasi orang lain. “Kalau bupati dibakar rumahnya atau kantornya, kantor KPU dibakar, berarti orang itu melanggar HAM, karena itu harus tegas, jangan dikira itu melanggar HAM,” ucap Wapres.

Wapres menegaskan jangan sampai terjadi pembiaran, jika sampai terjadi pembiaran akan terjadi lagi kegiatan yang merugikan pada hari-hari selanjutnya. Ia pun memberikan apresiasi kepada Kapolda Metro Jaya yang langsung menindak tegas pendemo yang merusak kantor DPRD. “Jangan terjadi pembiaran. Sekali pembiaran akan terjadi pembiaran selanjutnya, karena hanya dengan tegas kita akan aman,” ujar Wapres.

****