Jakarta. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengharapkan PLN mempercepat pemenuhan kebutuhan keuangan untuk pembiayaan proyek listrik 35.000 Megawatt (MW), terutama dalam memenuhi kontrak yang sedang berjalan di tahun 2016, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lancar sesuai rencana.

“Saya harapkan mempercepat financial closing dan jangan telat mengambil keputusan,” pesan Wapres saat memimpin rapat tentang pembiayaan listrik 35.000 MW di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, Kamis, 7 Januari 2016.

Dalam rapat kelistrikan kali ini, Wapres mengundang para Dirut Bank BUMN yakni, Bank Mandiri, BRI dan BNI. Para Dirut tersebut memaparkan secara umum kondisi riil keuangan perusahaan dan potensi yang dimiliki untuk membantu pembiayaan program listrik pemerintah. Dalam kesimpulannya, ketiga Bank BUMN menyatakan kesiapannya secara bersama-sama, untuk mendukung pembiayaan pembangunan listrik PLN.

Selanjutnya Wapres mengungkapkan argumentasinya terkait upaya mendorong percepatan financial closing pembiayaan tersebut, didasari oleh kondisi perekonomian dunia yang masih terus menurun, sehingga ada peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas secara cepat.

“Kondisi ekonomi dunia bisa berubah sewaktu-waktu tanpa diketahui. Lebih baik, cepat ambil keputusan. Jangan sampai rugi karena terlambat ambil keputusan,” Wapres menuturkan arahannya.

Kemudian Wapres meminta PLN agar merangkul pihak swasta yakni Independent Power Producer (IPP) sebagai partner bisnis yang saling menguntungkan, bukan hanya semata kontraktor atau vendor.

“Memperlakukan IPP sebagai business partner. Jadi bekerjasama untuk saling win-win,” tandas Wapres.

Sementara itu, Dirut PLN Sofyan Basir dalam laporannya mengatakan, Kebutuhan PLN untuk memenuhi biaya proyek dalam tahun berjalan 2016 sebesar 76 trilliun sudah dapat dipenuhi oleh PLN, namun demikian masih dibutuhkan pembangunan gardu induk dan transmisi yang akan dikerjakan secara paralel.

“Tahun ini PLN sudah aman. Namun kami masih menerima banyak penawaran pinjaman, ada beberapa tawaran berasal dari lembaga keuangan multilateral seperti ADB dan World Bank,” ujar Dirut Sofyan.

Dalam kesempatan ini, Dirut Bank Mandiri juga menyarankan kepada PLN, dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dapat melakukan diversifikasi, salah satunya memperoleh pembiayaan dengan menerbitkan obligasi.

Tampak hadir para menteri yang mengikuti rapat, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. (Taufik Abdullah)