Percepat Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan Penguatan Halal Value Chain

Jakarta, wapresri.go.id – Dalam skala dunia, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara muslim lainnya seperti Malaysia. Namun secara nasional, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terbilang cukup besar. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sistem keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2020 ini berada pada posisi 9.3 persen dibanding tahun sebelumnya yang berada pada 8 persen. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah salah satunya dengan penguatan Halal Value Chain (rantai nilai halal).

“Kita antara lain dengan membangun yang sudah kita rencanakan itu kawasan industri halal yang pada umumnya ada di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) [dan] mendorong produsen halal dari kalangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Produk halal ini tentu juga menyangkut semua aspek, bukan hanya makanan, minuman tapi juga fashion dan juga sektor-sektor lainnya yang diperlukan,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada wawancara khusus dengan CNBC Indonesia TV secara virtual di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (26/08/2020).

Lebih lanjut Wapres mengungkapkan, bahwa dalam pengembangan Halal Value Chain ini diperlukan modal yang besar. Oleh karena itu, ia pun mendukung penguatan pemberian permodalan dan keuangan syariah di industri halal, khususnya pada pelaku UMKM agar usaha-usaha kecil pun dapat tumbuh dan bersaing dengan usaha-usaha besar.

“Disamping kita tumbuhkan perbankan syariah, maka kemudian juga ada yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah untuk para pengusaha kecil, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Ini kita dorong supaya pengembangan keuangan syariah bisa memberikan dorongan kepada pengusaha-pengusaha kita baik yang menengah maupun juga yang UMKM,” ungkap Wapres.

Terkait digitalisasi ekonomi syariah, Wapres menilai ini sebagai sebuah langkah yang baik. Ia pun berharap agar digitalisasi dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

“Kita mendorong adanya kolaborasi dari berbagai lembaga kegiatan ekonomi syariah. Baru saja kita mendapat empat mitra dari LinkAja Syariah yang baru saja diresmikan dengan pemerintah daerah dan dengan Bank Pembangunan Daerah di daerah. Kita ingin digitalisasi ini menjadi bagian dari ekosistem pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” imbuh Wapres.

Menutup wawancara, Wapres kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan literasi serta membawa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia.

“Ya seperti yang diluncurkan Pak Jokowi di Masterplan [Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024]. Ada empat hal yaitu menguatkan Halal value Chain, memperkuat struktur di berbagai kementerian untuk menangani masalah-masalah halal, menguatkan sektor keuangan, [dan] penguatan sektor UMKM,” pungkas Wapres. (NN, KIP-Setwapres).