Perkuat Upaya Program Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Targetkan 1 Juta Vaksinasi Per Hari

Jakarta, wapresri.go.id – Pemerintah telah memulai Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia pada tanggal 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang mendapat suntikan vaksin Covid-19, diikuti oleh Tenaga Kesehatan, dan tokoh penting lainnya. Diharapkan dalam satu tahun atau bahkan kurang dari satu tahun dapat tercapai kekebalan komunitas (herd immunity). Untuk itu, pemerintah terus mempercepat distribusi dan pemberian vaksinasi ke seluruh lapiran masyarakat dengan target 1 juta vaksinasi Covid-19 per hari.

“Nah karena itu makin hari makin naik, makin hari makin naik, dan target kita adalah 1 juta per hari. Ini harus dicapai dan ini juga perintah Presiden supaya itu diperoleh,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika diwawancara pada program Bincang KBR Bersama Ma’ruf Amin, yang dilakukan secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Rabu (24/02/2021).

Dalam acara podcast tersebut, Wapres mengungkapkan upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 antara lain dengan menyederhanakan prosedur teknis seperti registrasi, distribusi, dan data penerima vaksin. Tidak hanya itu, Vaksinatornya juga diperbanyak dari TNI Polri. Terakhir, tempat vaksinasi juga ditambah, tidak hanya di Rumah Sakit Pemerintah, namun Rumah Sakit Swasta pun dilibatkan, dan sejumlah tempat lain yang akan difungsikan.

“Bahkan di Jawa Barat itu bukan hanya Puskesmas, tapi juga semacam pos-pos ya, gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi,” ungkap Wapres.

Terkait informasi yang beredar mengenai vaksinasi mandiri, Wapres mengungkapkan, hal tersebut dapat dilakukan untuk membantu mempercepat tercapainya target vaksinasi, namun tetap dalam koridor regulasi yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah.

“Dan memang kita sedang ingin coba mencari alternatif-alternatif untuk mempercepat tercapainya target itu,” ungkap Wapres.

Ketika ditanya mengenai sentimen penolakan terhadap vaksinasi, Wapres menilai tentu ada dua sisi dari setiap hal. Selain itu, ia juga melihat pemberitaan di televisi yang menunjukan antrean panjang untuk vaksinasi. Wapres pun bercerita tentang pengalamannya saat menerima vaksinasi yang memperlihatkan kondisi kesehatan yang baik setelah dilakukan vaksin tanpa terlihat efek samping. Ia menilai hal tersebut menimbulkan animo masyarakat bahkan usia lanjut untuk mengantre untuk divaksin Covid-19.

“Saya melihat yang anti vaksin ini ya kayaknya makin hari makin kecil,” ucap Wapres.

“Karena itu saya mengajak orang yang seusia dengan saya ini (untuk melakukan vaksinasi Covid-19), sekarang malah membeludak,” ajaknya.

Lebih jauh Wapres menjelaskan bahwa antrean panjang untuk vaksinasi juga harus dibenahi, pasalnya menurut kelompok Ulama Agama Islam, menjaga diri sendiri dan orang lain dari wabah itu adalah wajib.

“Menjaga diri itu dengan apa? Dengan apa namanya itu (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) 3 M, dengan mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan dengan vaksinasi,” terang Wapres.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres ditanya mengenai situasi dirinya sebelum dilakukan penyuntikan vaksin Covid-19, kemudian Wapres menjelaskan bahwa sebelum dilakukan vaksinasi, Wapres terlebih dahulu menunggu informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai efek samping vaksin pada usia lanjut, kemudian juga dipastikan kondisi kesehatannya secara keseluruhan.

“Dan saya tentu dilakukan analisa oleh Tim Dokter Kepresidenan bahkan sebelumnya saya diperiksa dulu darahnya dianalisa dulu periksa jantungnya diperiksa semua sebelumnya setelah bahwa OK, ya maka kemudian saya diberi tahu bisa divaksin tahap itu kita ikuti dengan penuh kehati-hatian,” ungkapnya.

Lebih jauh, menurut Wapres bagi yang akan divaksin, tanpa melihat faktor usia, harus tetap dilakukan pengecekan kondisi kesehatan, khususnya tekanan darah.

“Semua yang mau divaksin walaupun belum orang tua harus dicek tekanan darahnya dulu, nah kalau tekanan darahnya tinggi ya tidak jadi. Walaupun yang di bawah usia 59-18,” tegasnya.

Berbicara mengenai cara sosialisasi vaksinasi bagi masyarakat yang dilontarkan oleh Editor Senior KBR, menurutnya Pemerintah membutuhkan bantuan untuk sosialisasi mengenai vaksin. Kemudian Wapres merespon bahwa pendekatan itu salah satunya melalui aspek keagamaan.

“Jadi ketika vaksin ini dipertanyakan oleh masyarakat, selain efektivitasnya, kemanjurannya tapi kehalalannya disitu kemudian majelis ulama masuk dan menyatakan bahwa itu halal,” jelasnya.

“Para ulama melalui dakwah-dakwahnya, melalui khutbah jumatnya, maka dilibatkan selain majelis ulama ada pengurus besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain,” imbuhnya.

Di sisi lain, Wapres mengemukakan selain sosialisasi yang dilakukan melalui aspek agama, sosialisasi ini pun melibatkan semua stakeholder yaitu dari Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan Tenaga Kesehatan.

“Bahkan juga sosialisasi ini sangat masif ya dimana-mana itu. Jadi karena itu saya bilang, sekarang ini fenomena yang kita lihat itu orang antri ingin divaksin itu,” lanjutnya.

Wapres mengungkapkan dengan keterbatasan jumlah vaksin secara global, Indonesia telah mempunyai 142 juta vaksin di awal waktu. Hal tersebut akan menimbulkan respon positif, sehingga kondisi ekonomi juga diharapkan akan mengalami peningkatan.

“Kita mengejar pertama itu 40% penduduk Indonesia sekitar 70 juta, ini tahap awal ini harus dikejar dan ini sudah bisa membuat keadaan lebih baik, situasi ekonomi juga akan lebih berkembang kalau sudah 70 juta yang divaksin. Nah kemudian kita terus mengejar sampai 182 juta itu,” harap Wapres. (NAR-BPMI, Setwapres)