Perkuat Usaha kecil, Pemerintah Dorong Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Kecil

Jakarta, wapresri.go.id—-Pemerintah terus mendorong kemitraan usaha besar (UB) dengan usaha kecil (UK) seperti di bidang kelautan, pertanian, perikanan, dan lain-lain, untuk memperkuat dan membantu usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

“Jangan sampai UK tersebut kecil terus, jangan sampai usaha mikro kecil (UMK) tersebut kena stunting sehingga tidak berkembang,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara No 15 Jakarta, Senin (23/12/2019).

Lebih jauh Wapres menjelaskan bahwa melalui rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah saat ini berusaha semaksimal mungkin menghilangkan yang menjadi penghambat dalam berinvestasi.

“Kita juga akan melakukan relaksasi aturan, sebagai contoh permodalan, Pemerintah pada tahun 2020 telah mengalokasikan dana sebesar 190 T, untuk program Kredit Usaha Rakyat, dengan suku bunga sebesar 6% ini merupakan salah satu langkah yang bagus bagi akses permodalan UMKM,” terangnya.

Wapres menambahkan bahwa ia berkeinginan untuk mengkorporasikan berbagai usaha-usaha kecil sehingga kedepan penanganannya lebih terkoordinasi baik penyaluran dana, pemasaranya, proses pengolahan tidak dilakukan sendiri-sendiri.

Wapres juga berharap kepada GAPMMI agar industri makanan dan minuman (mamin) dapat berkontribusi dalam upaya menurunkan angka stunting.

“Kita ingin membangun SDM yang unggul, tahun 2019 prevalensi mencapai 27, 67% dalam RPJMN kita menuntaskan sampai dengan 19% tapi Presiden RI minta bisa mencapai 14%, ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan industri mamin di Indonesia cukup baik bahkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar dan terus meningkat, namun sangat disayangkan bahan bakunya masih impor.

“Tantangan dan permasalahan yang dihadapi industri mamin saat ini adalah kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, dulu kita hilirisasi, saat ini sebagian besar dari coklat, susu, garam, gula, kedelai, bawang putih, terigu sebagian besar bahan baku masih impor,” ucapnya.

Untuk itu, Wapres mengintruksikan selain menginventarisir permasalahan yang menjadi hambatan UK mamin, juga hal-hal yang sangat dibutuhkan di industri hulu yang mendukung industri hilir.

“Nanti kami akan koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk pertanian, kelautan, industri dan perdagangan, kita berusaha untuk mengurangi impor,” tegasnya.

Terkait untuk peningkatan SDM, Wapres meminta agar GAPMMI memberikan bantuan peningkatan pendidikan vokasi. Seperti yang telah berjalan di enam provinsi diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan dan Sumateran Utara dibawah Kementerian Perindustrian.

Sebelumnya Ketua GAPMMI, Adhi S Lukman melaporkan bawah GAPMMI terus mengupayakan kerjasama dunia usaha dengan Pemerintah, industri mamin menunjukkan peningkatkan dalam kontribusi terhadap PDB pada tahun 2019 sebesar 36,5 % naik 1% dibanding dengan tahun 2018, dimana tingkat pertumbuhan mamin diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 8,2%.

Ia juga menjelaskan bahwa produk mamin punya varian produk dan pelaku usahanya banyak juga bervariasi mulai dari usaha besar (UB) sampai dengan usaha menegah terdapat sekitar 7000 unit usaha dan usaha kecil dan industri rumah tangga jumlanya mencapai 1,6 juta unit usaha, sehingga dengan jumlah yang besar tersebut diharapkan dapat berkontribusi yang lebih besar bagi PDB dan ekonomi Indonesia.

Hadir bersama Ketua GAPMMI, Adhi S Lukman didampingi oleh Sekretaris Jenderal GAPMMI Indrayana, Bendahara Umum GAPMMI Dian Astriana, Ketua Kebijakan Piblik dan Hubungan Antar Lembaga Doni Wibisono Wiroto, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga, dan Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Organisasi Ratih Kusumastuti.

Sementara mendampingi Wapres pada pertemuan tersebut, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Infrastruktur dan Investasi SUkriansyah S. Latief dan Tim Ahi Wapres Andre Sukendra Atmaja. (SA/RN, KIP-Setwapres).