Perlu Kerjasama Inklusif Tangani Masalah Pengungsi

New York-wapresri.go.id. Banyaknya konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, menyebabkan masalah pengungsi menjadi krisis global. Dalam menanganinya tidak dapat dilakukan oleh satu negara. Untuk itu, diperlukan kerjasama internasional yang lebih baik dan inklusif.

“Tantangan ini terlalu besar untuk setiap negara atau wilayah untuk menangani sendiri. Sebuah kerjasama internasional yang lebih baik dan lebih inklusif diperlukan,” demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada saat sidang Umum PBB di Assembly Hall, New York, Amerika Serikat, Senin (19/9/2016) waktu setempat.

Wapres mencermati, migrasi merupakan fenomena alam yang telah terjadi berabad-abad lamanya, dimana seseorang melakukan perjalanan melintasi perbatasan negara untuk mencari masa depan yang lebih baik.

Saat ini, Wapres mengungkapkan, banyak orang meninggalkan negara mereka untuk mengungsi, akibat dari konflik yang terjadi di negara mereka. Padahal dalam perjalanan, mereka harus menghadapi tantangan yang dapat mengancam jiwa mereka. Namun, Wapres menyayangkan, masih banyak masyarakat dunia yang tidak peduli dengan masalah ini.

“Konflik, perang dan kerusuhan sosial, di banyak bagian dunia telah memaksa orang untuk meninggalkan rumah mereka, sementara masyarakat internasional berdiam diri melihat jumlah imigran yang tak terhitung jumlahnya tenggelam di Laut Mediterania,” ucap Wapres prihatin.

Oleh karena itu, Wapres meminta masyarakat Internasional dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa tragedi kemanusiaan tersebut dapat dicegah dan tidak terjadi lagi di masa depan.

Menurut Wapres, meskipun tidak termasuk dalam Konvensi 1951, Indonesia tetap memberikan bantuan yang bersifat kemanusiaan kepada para imigran yang membutuhkan. Saat ini jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia hampir empat belas ribu orang. Dalam hal penanganannya, Indonesia bekerja sama dengan UNHCR dan IOM mengenai penyediaan fasilitas dan penampungan sementara, termasuk program repatriasi dan pemukiman kembali.

Terkait hal ini, Wapres menjelaskan, Indonesia telah memprakarsai Bali Process, yang merupakan pendekatan yang dilakukan secara holistik untuk mengatasi penyelundupan orang, perdagangan manusia dan kejahatan lintas batas.

Mengakhiri pidatonya, Wapres berharap pertemuan yang dihadiri para kepala negara ini akan menghasilkan perbaikan nyata dalam penanganan pengungsi.

“Untuk mencegah lebih banyak lagi pengungi yang kehilangan nyawa dalam perjalanan mereka, untuk melindungi mereka yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, serta untuk mengakhiri penderitaan jutaan pengungsi yang berada di berbagai penampungan,” pungkas Wapres. (KIP, Setwapres)