Permudah Pemberian Izin Berusaha

Video Conference Gebyar Perizinan Gratis BKPMD Sulawesi Selatan

Istana Wakil Presiden. Kemudahan dalam mendapatkan izin usaha adalah sebuah keniscayaan di zaman yang serba kompetitif saat ini. Apabila sulit dan mahal mendapatkan izin, maka akan menghambatkan pertumbuhan ekonomi. “Persaingan antar daerah, persaingan antar negara, bahkan persaingan antar pengusaha sendiri. Jadi semuanya harus efisien,” kata Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika berbicara dengan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo beserta jajaran SKPD melalui video conference dalam kegiatan Gebyar Perizinan Gratis BKPMD Sulawesi Selatan yang sedang berlangsung di Makassar, Kamis 7 Mei 2015.

Wapres mengapresiasi baik terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempermudah perizinan bagi pelaku usaha. “Izin itu awal dari usaha, tanpa izin akan menjadi pengusaha yang liar, yang tidak berizin otomatis tidak bisa dapat kredit perbankan,” tutur Wapres.

Sebelumnya, Kepala BKPMD Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo melaporkan hari ini dimulai pelayanan perizinan gratis secara serentak di seluruh 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. “Pelayanan izin gratis untuk pelayanan dasar. starting doing business,” ujar Irman.

Sejumlah surat izin, lanjut Irman, yang dapat dilayani secara gratis meliputi, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Gangguan atau Hinder Ordonantie (HO).

Dalam penyelenggaraan Gebyar Perizinan Gratis ini, kata Irman, BKPMD menargetkan akan masuk sebanyak 30.000 pengajuan izin yang akan masuk, namun sampai jam 11 hari ini, telah diterima 36.800 surat pengajuan yang masuk. “Berarti target kami sudah terlampaui Pak,” jelas Irman.

Dalam kesempatan ini pula, BKPMD merilis pelayanan terpadu satu pintu untuk TKI, meliputi perizinan pribadi maupun asosiasi. Kemudian diselenggarakan juga, kegiatan Job Fair yang menyediakan 1323 lowongan kerja dari 9 perusahaan nasional.

Sebelum mengakhiri, Wapres mengingatkan dan menegaskan kepada pemerintah daerah, selain mengejar jumlah kuantitas investor yang mengajukan perizinan, agar tidak melupakan kualitasnya sehingga perlu menyeleksi lagi investasi yang akan ditanamkan. “Bukan hanya jumlah izinnya, tapi kualitasnya juga. Jangan sampai Makassar nanti jadi kota ruko,” ujar Wapres sambil tersenyum. (Taufik Abdullah)

****