Pertahankan Pasar Tradisional

Jakarta. Sebelum menjamurnya mini market di tanah air seperti saat ini, pasar tradisional merupakan penopang ekonomi masyarakat. Untuk itulah Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta agar pasar tradisional dipertahankan. Namun Wapres menyadari jika pasar tradisional ingin bersaing dengan mini market, diperlukan perombakan seperti penampilan, kebersihan dan kesinambungan logistik. Kesinambungan logistik diharapkan dapat menjaga persaingan harga menjadi kompetitif dengan mini market.

Pernyataan itu disampaikan Wapres ketika menerima jajaran pengurus Badan Kerjasama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Seluruh Indonesia yang dipimpin Ketua Umumnya Arif Afandi di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 25 November 2014.

Dalam pertemuan itu, Arif melaporkan bahwa Badan Kerjasama BUMD merupakan bentuk asosiasi yang membawahi lebih dari 1200 BUMD yang tersebar di seluruh Indonesia dan 20 persen diantaranya dalam kondisi baik dan sehat. Ia juga menjelaskan mengenai strategisnya peran dan fungsi BUMD dalam penguatan perekonomian di daerah dan sekaligus sebagai mitra yang dapat bersinergi dengan pemerintah pusat juga BUMN. “Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan diberlakukan tahun depan, BUMD diharapkan dapat menjadi pilar dan garda terdepan di daerah sehingga dapat bertahan dalam persaingan pasar bebas,” ucap Arif.

Namun terdapat hambatan yang dialami banyak BUMD saat ini untuk mengembangkan usahanya, terutama terkait permodalan dan kejelasan status hukum BUMD. Ia memaparkan bahwa terdapat 12 pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang secara khusus mengatur keberadaan BUMD. “Bagaimana agar pasal-pasal di UU Pemerintah Daerah segera ada PP-nya, sehingga bisa memberikan payung hukum bagi para pengelola BUMD terutama yang dari profesional” jelas Arif.

Wapres menyambut baik upaya BUMD untuk maju dan berkembang dengan memperbaiki pengelolaan dan manajemennya agar lebih profesional. Mengingat pengalaman BUMD di masa lalu yang sering menjadi persinggahan PNS ataupun pensiunan yang dititipkan oleh pejabat sehingga pengelolaannya menjadi sangatlah birokratis. “Dulu BUMN kan tempatnya pensiunan atau PNS yang tidak mendapat job, sehingga menjadi birokratis dan bukan mengedepankan entrepreneurship,” ujar Wapres.

Lebih jauh Wapres mengharapkan ke depan agar BUMD dapat bersaing secara bebas karena tidak ada ruang lagi untuk memberikan keistimewaan bagi siapapun termasuk BUMD. Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan menjadi tuntutan yang harus dipenuhi BUMD saat ini. “Pemerintah pun kalau beli sesuatu harus tender ya kan, jadi BUMD ini harus bersaing, selama tidak efisien ya akan kalah,” ujar Wapres.

Salah satu upaya perbaikan tata kelola BUMD ke depan, Wapres mengarahkan pentingnya upgrading sumber daya manusia yang dimiliki, dengan mentransformasi ilmu dan teknologi dari berbagai lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi atau universitas, sehingga akan menghasilkan SDM yang berwawasan luas dan profesional.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Badan Kerjasama BUMD juga bermaksud mengundang Wapres membuka acara BUMD Expo & Strategic Forum 2014 yang akan diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2014. Forum tersebut rencananya akan dihadiri oleh pengelola BUMD seluruh Indonesia dan Asosiasi Asisten Ekonomi Pemerintah Daerah. (Taufik Abdullah)

****