Pimpin Rakor TNP2K, Wapres Dorong Konvergensi Program dan Anggaran

Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan, Pencegahan Stunting dan Program Dana Desa, di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jl. Kebon Sirih Raya No.35, Jakarta, Selasa (11/02/2020).

Mengawali rapat, Wapres meminta para menteri yang hadir untuk dapat merealisasikan target penurunan tingkat kemiskinan di tahun 2024.

“Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan antara 7 hingga 6,5% pada akhir tahun 2024,” tegasnya.

Terkait percepatan pencegahan stunting, Wapres menekankan bahwa upaya percepatan penurunan prevalensi stunting merupakan prioritas pemerintah. Meskipun telah terjadi penurunan dari angka 30,8% pada tahun 2018 dan menjadi 27,67 pada tahun 2019, namun angka prevalensi stunting Indonesia masih cukup tinggi karena hampir 1 dari 3 balita Indonesia mengalami stunting.

“Pemerintah telah menetapkan target penurunan stunting yang cukup ambisius sampai pada angka 14% pada akhir tahun 2024,” ungkapnya.

Hal lain yang menjadi tantangan terbesar dalam percepatan penurunan stunting adalah melakukan konvergensi anggaran dan program/kegiatan mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan intervensi yant lokusnya ada di kabupaten, kota bahkan sampai tingkat desa.

“Saya minta kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bappenas dan Menteri Keuangan untuk berkoordinasi dan mendukung pelaksanaan seluruh program/kegiatan tadi, utamanya untuk memastikan konvergensi anggaran untuk pencegahan stunting dan meningkatkan efektivitas dana desa,” pesan Wapres kemudian.

Selain itu ia juga meminta Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Kepala BKKBN untuk berkoordinasi dan memastikan perbaikan sistem perlindungan sosial agar dapat lebih mengatasi permasalahan kesejahteraan pada setiap tahapan kehidupan.

“Perlu dipastikan bahwa program-program perlindungan sosial kita dapat menjangkau setiap kelompok miskin dan rentan, dan program diimplementasikan secara efektif,” pinta Wapres.

Di sisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah upaya pelibatan semua pihak termasuk dunia usaha. Untuk itu Wapres mengimbau agar mekanisme kerjasama antar pemerintah dan dunia usaha terus didorong untuk pencegahan stunting.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto memaparkan upaya penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting dan peningkatan efektivitas dana desa.

Bambang menjelaskan, upaya yang dilakukan dalam kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta mendorong peningkatan pendapatan.

“Upaya menurunkan beban pengeluaran antara lain melalui perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PHK), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIP-K),” paparnya.

Bambang juga mengungkapkan, akan dilakukan perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia Sehat atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi LPG.

“Upaya penting yang ingin dicapai dalam perbaikan kualitas bantuan sosial, perlindungan sosial serta subsidi adalah dalam rangka mempertajam ketepatan sasaran agar program-program tersebut mampu menyasar masyarakat miskin dan rentan yang berhak,” jelasnya.

“Sementara itu, upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal dan memperluas akses pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas harga,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, para menteri juga memaparkan perkembangan program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan stunting dan dana desa.
Di akhir rapat, Wapres meminta Sekretariat TNP2K yang dibentuk sebagai unit dukungan kebijakan dapat membantu tugas ketua dan kementerian/lembaga.

“Saya minta kepada Menko maupun para Menteri untuk tidak segan memanfaatkan sekretariat ini untuk mendukung tugas yang dijalankan,” pesan Wapres.

“Kedepan saya akan secara rutin mengadakan rapat tingkat menteri untuk memastikan koordinasi kita terus berjalan baik,” pungkasnya.

Sebelum meninggalkan Sekretariat TNP2K, Wapres berkesempatan menyaksikan Penandatanganan Program Kerjasama Kemitraan antara Pemerintah dengan swasta (KPS) untuk mempercepat pencegahan stunting di Indonesia, yaitu antara Sekretaris Eksekutif TNP2K dengan PT. Mayora Indah, PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), Yayasan Haji Kalla, Universitas Hasanuddin dan Universitas Airlangga.

Hadir dalam rakor tersebut para menteri dan kepala lembaga anggota TNP2K, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Administrasi Guntur Iman Nefianto, Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Abdul Mu’is, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Imam Azis serta Tim Ahli Wapres Saleh Husin dan Andre Sukendra Atmadja. (SA/SK-KIP, Setwapres).