Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin yang juga selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hari ini memimpin rapat pleno TNP2K di Kantor Wapres Jl.Merdeka Utara Jakarta, Jum’at (1/11/2019).

Rapat pleno ini merupakan rapat perdana dalam pemerintahan Jokowi – Ma’ruf yang dihadiri para Menteri dan Kepala Lembaga anggota TNP2K. Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan terkait dengan kelanjutan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan termasuk perbaikannya, serta upaya pencegahan anak kerdil (stunting).

Dalam rapat tersebut, Wapres Ma’ruf Amin mengapresiasi keberhasilan Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama yang telah berhasil menurunkan kemiskinan dari 11,25% di tahun 2015 menjadi 9,41% di tahun 2019. Dimana tingkat kemiskinan tersebut merupakan pencapaian tersendiri karena ini kali pertama Indonesia mencapai tingkat kemiskinan 1 digit. Wapes juga menyampaikan bahwa upaya pencegahan stunting telah menunjukkan hasil positif dengan menurunnya prevalensi stunting anak Balita dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 27,67% pada tahun 2019.

“Terkait dengan capaian diatas, saya ingin kita semua menjaga momentum positif tersebut dan mendorong lebih baik lagi. Kerjasama seluruh elemen pemerintah dari tingkat pemerintah pusat sampai ke tingkat desa harus diperkuat. Dan pelibatan peran swasta dan masyarakat juga ditingkatkan. Hal ini penting kita lakukan mengingat kemiskinan dan stunting adalah masalah multi-sektoral sehingga tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja,” terangnya.

Dalam rapat tersebut Wapres mengingatkan bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan dan pencegahan stunting masih sangat besar. Dengan tingkat kemiskinan 9,41%, jumlah masyarakat miskin masih sangat besar mencapai 25,14 juta. Dan dengan prevalensi stunting 27,67% menunjukkan bahwa hampir sepertiga anak Balita masih mengalami stunting.

“Kemiskinan harus terus ditekan tanpa kompromi, dan prevalensi stunting harus mencapai target dibawah 20% pada tahun 2024,” tegasnya.

Tampak hadir dalam rapat pleno tersebut para Menteri dan Kepala Lembaga anggota TNP2K dintaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (RN, KIP- Setwapres)