Jakarta-wapresri.go.id. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi tiga hal pokok yang menyebabkan perubahan pola kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pertama, sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Kedua, perubahan teknologi, dengan pelayanan online, PNS tidak perlu bertemu langsung dengan masyarakat. Ketiga, persaingan, persaingan antar daerah membuat daerah berlomba-lomba meningkatkan pelayanan secara efisien.

“Maka tiga hal itu haruslah merubah karakter-karakter PNS kita. Karakter bagaimana menjadi inovatif. Lebih inovatif karena tidak lagi selalu ada petunjuk, arahan, SOP [Standard Operating Procedure/Standar Operasional Prosedur) dari pusat, tapi daerah harus lebih inovatif,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2016, di Hotel Bidakara, Pancoran, Kamis (26/5/2016).

Dengan inovasi, lanjut Wapres, PNS di daerah dapat berkreasi membangun apa yang dibutuhkan di daerahnya. Jika dahulu, anggaran untuk membangun infrastruktur publik ditentukan oleh BAPPENAS, sekarang ditentukan oleh daerah sendiri.

“Pemerintah hanya memberikan DAU [Dana Alokasi Umum], DAK [Dana Alokasi Khusus], tapi ketentuannya oleh daerah. Semua membutuhkan keahlian, skill dan juga kecermatan yang baik. Tanpa itu maka daerah akan ketinggalan,” ucap Wapres.

Terkait perubahan teknologi, menurut Wapres, harus dibarengi dengan skill PNS. Wapres mencontohkan, jika komputer hanya dimanfaatkan sebagai mesin ketik saja oleh PNS di suatu daerah, maka daerah itu akan ketinggalan. Padahal dengan era Generasi 4 (4G) saat ini, permainan data sangat penting, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh dengan informasi teknologi (IT).

“Karena itulah, apa [daerah] yang tadi mendapat pengharagaan, hampir semua mempunyai inovasi yang ada hubungannya dengan kecepatan, perbaikan, dan juga dengan sistem informasi teknologi yang baik, yang sebenarnya sekarang dengan mudah diperoleh,” ungkap Wapres.

Dengan teknologi pula, lanjut Wapres, pekerjaan dapat dilakukan lebih efisien karena semua dapat dilakukan langsung sendiri. Dengan demikian, jumlah pegawai yang dibutuhkan juga tidak sebanyak dulu. Sehingga, saat ini pemerintah melakukan moratorium PNS.

Wapres menyayangkan, anggaran negara lebih banyak terserap untuk membiayai rutinitas daerah dan pusat, apalagi saat ini banyak terjadi pemekaran daerah, sehingga banyak pegawai yang ditempatkan di daerah pemekaran tersebut.

“Dewasa ini di pusat saja hampir 35 persen belanja negara utk pegawai. Daerah lebih besar lagi, rata-rata di atas 50 persen, malah ada daerah hampir 80 persen. Itu menyebabkan ketidakmampuan daerah, untuk pembangunan menjadi kecil. Padahal tujuan pemerintahan ialah melayani masyarakatnya, meningkatkan infrastrukturnya, dan meningkatkan pelayanan ke masyarakat,” ungkap Wapres.

Untuk itu, Wapres mengharapkan aktivitas pegawai ditingkatkan, sehingga pendapatan negara juga naik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

“Yang dibutuhkan ialah bagaimana ekonomi bergerak, karena hanya ekonomi yang bergerak menimbulkan pendapatan ekonomi negara naik, hanya itu caranya,” tegas Wapres.

Wapres mencermati, saat ini di beberapa daerah, masyarakat masih terbebani dengan masih banyaknya peraturan yang dikeluarkan. Ditambah lagi pejabat dengan kekuasaannya merasa perlu bertandatangan pada izin atau peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini menimbulkan keterlambatan, keterlambatan menyebabkan daya saing menurun, sehingga daerah tersebut tertinggal dengan daerah lain.

“Padahal yang dibutuhkan ialah kecepatan layanan, bukan banyaknya ijin, bukan banyaknya tandatangan,” seru Wapres.

Oleh karena itu, Wapres menekankan, pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan debirokratisasi dan deregulasi, untuk memudahkan masyarakat, khususnya di daerah, agar mudah melakukan usaha. Itulah inti dari suatu kemajuan.

“Suatu kemajuan hanyalah apabila rakyatnya makin banyak berusaha, makin tinggi produktivitasnya, dan hanya produktivitas yang tinggi yang dapat memberikan kesejahteraan. Bukan aparat yang banyak yang dapat menciptakan kesejahteraan tapi produktivitas yang tinggi dari masyarakat yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat,” tegas Wapres.

Di akhir sambutannya, Wapres mengharapkan Rakornas Kepegawaian ini menjadi wadah berbagi pengalaman bagaimana memperbaiki sistem dalam menjalankan kepemerintahan, khususnya dalam melayani masyarakat menjadi lebih efektif.

“Suatu efektivitas pemerintahan berdasarkan kerjasama yang baik, dan aparat pemerintah yang mempunyai kemampuan yang baik yang dapat melayani masyarakatnya. Ekonomi berkembang, pendapatan berkembang, orang bekerja, sehingga kembali kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus kesejahteraan ASN kita perbaiki. Hanya itu cara menggerakkan bangsa ini ke arah yang baik itu,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana melaporkan Rakornas Kepegawaian Tahun 2016 ini mengangkat tema “Revolusi Mental Menuju ASN Berintegritas Profesional dan Berdaya Saing Global”. Rakornas diikuti oleh kurang lebih 1400 orang yang terdiri dari Pejabat Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta stakeholder kepegawaian, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi ASN, Ombudsman RI, serta instansi peninjau.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyerahkan penghargaan BKN Award 2016 untuk Kategori Kepegawaian Terbaik tingkat Kementerian/Lembaga. Adapun Pemenang Pertama diraih oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemenang Kedua oleh Kementerian Keuangan, dan Pemenang Ketiga oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi.

Selain BKN Award, Wapres juga menyerahkan penghargaan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik kepada Kementerian/lembaga, Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Adapun peraih penghargaan sebagai berikut:

Kategori Kementerian/Lembaga:

  1. Kementerian ESDM: Minerba on Map Indonesia
  2. Kementerian Hukum dan HAM: Publikasi Formasi Jabatan Notaris Secara Realtime
  3. Kementerian Keuangan: Transparansi dan Realtime Data Penerimaan Negara melalui Aplikasi Monitoring Transaksi MPN G-2 (DASHBOARD MPN G-2)
  4. Badan Pusat Stastistik: Wajah Baru website BPS se-Indonesia: Easy to Manage, Multi Devices, Dynamic Table,dan Multi View via PDF
  5. Kepolisian Republik Indonesia: Panic Button On Hand

Kategori Provinsi:

  1. Bali: Kami Datang, Penglihatan Terang
  2. Jawa Tengah: “PACAR BINAL” (Pangkalan Cari Izin Bagi Nelayan) Implementasi Pelayanan PerizinanPerikanan pada Gerai Investasi UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah Study Kasus di BPPT Kota Tegal
  3. Jawa Timur: Under Water Restocking Peningkatan Potensi Sumberdaya Ikan melalui Penebaran Benih Ikan di Dasar Laut, MLM Pasung “Cara Cepat Jawa Timur Bebas Pasung”, Persalinan Lancar dan nyaman dengan Stiputs Bra (Stimulus Puting Susu Bra), Bravo Pala Indonesia Bermutu, dan Terobosan Ini Lo Pak De (Inovasi Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah)
  4. Sumatera Selatan: Silam-Sat

Kategori Kota:

  1. Balikpapan: Kebermanfaatan TPA Manggar Untuk Semua
  2. Bandung From Zero to Hero, “Membangun Generasi Cinta Sehat di Sekolah yang Siap Membangun Negeri: Tinjauan Program Usaha Kesehatan Sekolah (SKS) di Puskesmas Talagabodas Kota Bandung”, dan Omaba (Objek Makanan Balita) dan Cooking Center di UPT Puskesmas Riung Bandung
  3. Makassar: Home Care (Pelayanan Kesehatan Ke Rumah 24 Jam)
  4. Pontianak: Pelayanan Antidiskriminasi

Kategori Kabupaten:

  1. Bangka: Nyaman Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Dibalik Kocokan Arisan “Ibu”
  2. Banyuwangi: Pujasera (Pergunakan Jamban Sehat, Rakyat Aman)
  3. Batang Hari: Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Pada Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Melalui Team Mobile
  4. Bojonegoro: Kelola Sampah Hasilkan Berkah
  5. Gunungkidul: Pengembangan Klinik Konsultasi Agribisnis
  6. Hulu Sungai Selatan: Si Midun Ke FaskeS
  7. Kulonprogo: ‘Bela Beli’ Kulon Progo, Mengganti Beras Miskin (Raskin) Menjadi Beras Daerah (Rasda)
  8. Kutai Kartanegara: Mbak Rita (Tambak Direvitalisasi)
  9. Pamekasan: Intan Satu Saka
  10. Probolinggo: Jempol Mancep (Layanan Cepet, Cepat Tuntas Tanpa Kertas)
  11. Purbalingga: Matahari Untuk Kaum Papa
  12. Tangerang: Bergandengan Tangan Menyelamatkan Ibu dan Bayi Baru Lahir
  13. Tanggamus: Kemitraan Kelompok Tani Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan Pada Posyandu Ternak “Kahuripan”
  14. Tulunganggung: Instagram (Instalasi Gawat Darurat Modern)

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi. (KIP, Setwapres)