Segera Sertifikatkan Masjid

Pembukaan Lokakarya Nasional Pengelolaan Waqaf dan Aset-aset Masjid serta Desain Masjid Dewan Masjid Indonesia

Istana Wakil Presiden. Saat ini di Indonesia jumlah masjid relatif banyak, yakni hampir satu juta masjid atau sekitar 850-an masjid. Namun dari begitu banyaknya masjid, masih banyak yang belum memiliki sertifikat. “Saya kira yang punya sertifikat mungkin di bawah satu persen. Tidak banyak yang punya sertifikat,” kata Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika memberikan sambutan pada acara Peresmian Pembukaan Lokakarya Nasional Pengelolaan Waqaf dan Aset-aset Masjid serta Sayembara Desain Masjid Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, Senin, 25 Mei 2015..

Oleh karena itu, Wapres meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan bersama-sama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan Dewan Mesjid Indonesia untuk dapat beramal dengan memulai gerakan mensertifikatkan masjid. Tujuannya agar masjid dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, tanpa terganggu adanya masalah hukum, seperti batas bangunan, bagaimana perolehennya dan hal lainnya. “Agar amal ibadah dari keluarga yang mewakafkan dapat dicatat dengan baik,” ucap Wapres.

Selain itu menurut Wapres, manfaat mensertifikatkan masjid juga ketika suatu saat membagun masjid akan dapat lebih teratur, dan ada izinnya. Karenanya, Wapres berharap agar gerakan mensertifikatkan masjid tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga jika membangun mesjid ada dasar hukumnya. Untuk itulah Wapres yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DMI mengundang pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Daerah untuk bersama-sama mensertifikatkan masjid. “Apa yang harus dilengkapi, sehingga nanti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menjelaskan apa-apa yang harus dilengkapi karena ini butuh waktu lama mungkin sampai 10 tahun atau minimum 5 tahun untuk menyelesaikan semuanya ini,” kata Wapres.

Optimalkan Fungsi Masjid

Dalam sejarah, masjid merupakan tempat yang berfungsi bukan saja untuk tempat ibadah, melainkan juga untuk berbagai macam kegiatan kemaslahatan umat. “Seperti untuk tempat perundingan, tempat penjara, tempat pengadilan, dan sebagainya,” ujar Wapres.

Menurut Wapres, di era sekarang ini meskipun masjid tidak lagi difungsikan sebagai tempat-tempat untuk kegiatan pengadilan, penjara, dan sebagainya karena telah terpenuhinya dan tercukupinya sarana dan prasarana tersebut. “Namun kebutuhan kita masih banyak juga untuk yang lainnya,” tandas Wapres.

Lebih jauh Wapres menjelaskan bahwa selama ini ketika membangun masjid justru berlomba-lomba mengutamakan sisi keindahan masjid, sementara fungsinya justru terkadang hilang, “Semua ingin membangun dari marmer, kaca, contohnya, tapi ketika dipasang sound system, suaranya menjadi tidak kedengaran, jadi hilang fungsinya, padahal kalau kita ada di mesjid, itu 80% mendengarkan dan 20%nya ibadah,” jelas Wapres. Oleh karena itu Wapres menekankan agar dalam membangun masjid lebih mengutamakan fungsi masjid secara optimal dibandingkan masalah estetika.

Di awal acara, Sekretaris Bidang Kominfo, Kerjasama Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri Pengurus Pusat DMI Hery Sucipto melaporkan bahwa dalam rangka acara tersebut, telah diselenggarakan Sayembara Disain Arsitektur Masjid (SDAM) yang merupakan kerja sama antara DMI dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), dan diikuti oleh 200 orang pendaftar, namun yang menyerahkan hasil karyanya sebanyak 175 orang. Penyerahan penghargaan para pemenang dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga sebagai Ketua Umum DMI.

Selain penyerahan penghargaan, pada waktu acara bersamaan juga louncing website www.dmi.or.id milik Dewan Masjid Indonesia yang dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Website dimaksudkan sebagai sarana komunikasi antar kader DMI pusat dan daerah, serta sebagai sarana dakwah yang dikemas secara modern dan profesional.

Pada kesempatan tersebut dilakukan pula penandatangan nota kesepahaman/ memorandum of understanding (MoU) antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) diwakili oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) DMI KH. Masdar Faried Mas’udi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dengan Waketum DMI, dan PT.TELKOM yang diwakili oleh Pjs. Direktur Utama Indra Utoyo Waketum DMI dengan Menteri Agraria, dan Menteri Agama dengan Wakil Ketua DMI. (Supriyanto)