Jakarta, wapresri.go.id – Pemerintah telah menetapkan berbagai program yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Guna pelaksanaan program yang tepat sasaran tersebut, maka pemerintah memerlukan peran serta pelaku dunia usaha untuk mewujudkannya.

“Ini kerja besar dan menyeluruh. Potensi ada tapi bagaimana mengembangkan potensi. Kita kerjakan bersama, pemerintah dan pihak swasta,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menerima audiensi Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Kantor Wapres, Jln. Medan Merdeka Utara No. 15, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa yang pertama menjadi perhatian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, ialah aspek regulasi, khususnya yang menjadi hambatan dalam investasi. Hal ini ditujukan agar mampu menguatkan investasi  dan ekspor.

“Artinya mengubah sekian banyak menjadi dua atau tiga undang-undang induk. Mungkin ini kunci peraturan nanti dan turunannya, kebutuhannya apa,” terang Wapres.

Terkait industrialisasi, Wapres mengatakan bahwa pemerintah menetapkan program hilirisasi industri menjadi program pemerintah, sebagai upaya memperluas  jenis produk, yang tidak hanya menghasilkan bahan baku, tetapi juga produk lainnya. Serta program non-Jawanisasi, yaitu pembangunan industri di luar Pulau Jawa, sehingga industri tidak terpusat, melainkan harus menyebar.

“Jadi hilirisasi dan non-Jawanisasi sudah menjadi program pemerintah. Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Ini ada kaitannya dengan investasi. Soal investasi ada kaitannya dengan regulasi, ini satu dengan lainnya saling berkait,” tuturnya.

Hal lain yang tidak kalah penting, tambah Wapres, ialah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan program peningkatan daya saing dan kompetensi SDM melalui pendidikan formal dan pendidikan vokasi.

“Sehingga tamatannya mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan industri kita. Ini sedang kita arahkan formal kita ke sana. Dan juga pendidikan vokasi. Mendorong orang mau berlatih, mau mengikuti training, mau berlatih melalui pendidikan vokasi untuk memperoleh skill (skilling, upskilling, dan reskilling). Untuk mempercepat ini, saya kira perlu bantuan akademisi dan swasta, supaya mereka memiliki skill, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan,” jelas Wapres.

Di samping itu, aspek kesehatan juga bagian penting dalam menciptakan SDM yang unggul, dengan menetapkan program stunting sebagai prioritas pemeritah,  serta peningkatan pelayanan kesehatan.

“Karena kita ingin manusia yang unggul itu, manusia yang sehat, cerdas, produktif dan memiliki semangat daya saing dan berakhlak mulia. Karena itu peran masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan, ” ucapnya.

Terakhir, Wapres mengatakan bahwa UMKM memiliki peranan  penting untuk mendukung industri keberlanjutan. Namun, saat ini UMKM masih dihadapkan dengan beberapa masalah, yang mana peran KADIN sebagai fasilitator menjadi sangat dibutuhkan untuk penguatan ekonomi kerakyatan.

“Pertama, sulitnya menjalin kemitraan dengan pengusaha besar. ini barangkali KADIN bisa memfasilitasi bersama pemerintah untuk mencarikan mitra-mitra kerja UMKM ini. Yang biasanya mereka sulit juga mendapatkan permodalan. Bagaimana kita pikirkan mereka memperoleh dari lembaga keuangan bank maupun non bank. Kemudian juga kesulitan bahan baku,  kualitas produk kita kalah saing dengan produk impor, dan tentunya pemasaran, meskipun sudah ada digital, perlu adanya pusat perdagangan produk lokal. Saya kira KADIN dapat memberikan usulan-usulan yang baik, dan mendorong ekonomi investasi maupun ekonomi lemah,” tandas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus KADIN Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan bahwa secara rutin KADIN dengan beberapa asosiasi dan kementerian terkait mengadakan pertemuan untuk membahas isu penting di dunia usaha dan industri.

“Saya yakin hubungan kita akan baik. Karena dunia usaha dan pemerintah harus satu. Untuk perekonomian yang optimal dan menghadapi tantangan ke depan yang semakin meningkat,” ungkapnya.

Rosan pun menyampaikan bahwa KADIN tidak hanya berkonsentrasi pada pengusaha besar dan menengah, tetapi juga pelaku UMKM. Ia meyakini UMKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“UMKM harus naik kelas, dan political will dari pemerintah sangat besar sekali,” ucapnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kesehatan James Riady juga menambahkan untuk memghadapi tantangan industri di masa depan, diperlukan terobosan dalam proses transformasi yang tidak hanya pada fisik, melainkan juga manusianya.

“Pendidikan kita perlu penyesuaian,” katanya.

Di akhir pertemuan tersebut, Rosan mengundang kesediaan Wapres untuk hadir dan menutup acara Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) KADIN yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2019 di Bali.

Hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah. (AF/RN-KIP, Setwapres)