Bengkulu, wapresri.go.id – Mengawali agenda kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Bengkulu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin mengunjungi Posyandu Rukun di Jl. Citanduy, Kel. Lingkar Barat, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Kamis pagi (04/05/2023).

Di tempat ini, Wapres mengecek secara langsung berbagai upaya penanganan stunting di Kota Bengkulu, mulai dari proses screening terhadap para balita, pemberian makanan tambahan, hingga pemantauan kesehatan balita secara berkesinambungan.

Pada kesempatan ini, Wapres mengungkapkan pentingnya pelibatan pihak swasta dalam upaya penanganan sunting di tanah air, khususnya melalui program CSR.

“Bagaimana pelibatan pihak swasta dalam penanganan stunting di Bengkulu?” tanya Wapres.

Pertanyaan ini pun lantas dijawab Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi yang menyebutkan bahwa pihak swasta memang dilibatkan khususnya untuk membantu memberikan makanan tambahan untuk para balita.

“Swasta kita libatkan terutama melalui program CSR untuk membantu memberikan makanan tambahan, kemudian mitra-mitra keluarga dan mitra-mitra yang lain juga kami libatkan,” ungkapnya.

Terkait masalah makanan tambahan, Wapres juga menyinggung pentingnya pemberian protein baik nabati maupun hewani untuk balita guna mencegah stunting.

“Di sini protein hewaninya apa yang diberikan?” tanyanya.

Menjawab pertanyaan ini, Dedy pun menjawab bahwa untuk protein nabati salah satunya diperoleh dari olahan daun kelor. Sedangkan protein hewaninya karena Bengkulu berada di pesisir pantai menggunakan berbagai produk olahan ikan.

“Protein hewaninya kami ada pembuatan abon ikan khusus untuk anak-anak terduga stunting. Jadi abon ikan hiu, abon ikan pari kita olah,” ujar Dedy.

Lebih lanjut, Dedy Wahyudi memaparkan bahwa angka prevalensi stunting Kota Bengkulu mengalami penurunan sebesar 9,3%, yakni dari 22,2% pada 2021 menjadi 12,9% pada 2022. Menurutnya penurunan ini termasuk yang tertinggi secara nasional. Sedangkan untuk tingkat Provinsi Bengkulu turun sebanyak 4%, dari angka 22% pada 2021 menjadi 18% pada 2022.

“Kami targetkan tahun 2023 [di Kota Bengkulu] ini menjadi 9,3% dan harapannya mencapai 0% pada 2024,” ungkapnya.

Penurunan tersebut, papar Dedy, tidak lepas dari strategi Pemerintah Kota Bengkulu dalam mencegah dan menangani kasus stunting. Salah satunya dengan menggencarkan kinerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendampingi dan memberikan penyuluhan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu pascabersalin, dan ibu dengan anak di bawah lima tahun (balita).

“Petugas PKK dan petugas kesehatan turun untuk intervensi,” ujarnya.

Selain itu, tutur Dedy, audit kasus stunting juga terus dilakukan yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi, mencari penyebab, dan menganalisis faktor risiko terjadinya stunting, serta memberikan rekomendasi upaya penanganan dan pencegahan yang harus dilakukan. Adapun tindakan selanjutnya adalah menindaklanjuti rekomendasi penanganan kasus serta upaya yang akan dilakukan dari tim di lapangan.

“Kami melakukan mitigasi [dan] mapping anak-anak yang terduga stunting. Dan ketika sudah kita temui maka kami juga melibatkan BAZNAS untuk membantu memberikan makanan tambahan,” ujarnya.

Menurut Dedy, upaya pencegahan stunting di Kota Bengkulu juga dilakukan sejak dini (usia pra nikah) yakni dengan menyasar para remaja. Beberapa strategi yang dilakukan adalah dengan engembangkan inovasi Konsep KOREYA – Konsultasi Kontrasepsi Remaja Sebaya, sosialisasi tentang stunting pada remaja, pemberian pil tambah darah bagi remaja, penunjukan Duta Stunting dari kalangan remaja, dan pendirian Posyandu Remaja.

Lebih jauh, Dedy juga memaparkan bahwa penanganan stunting di Kota Bengkulu melibatkan berbagai sektor yang berbeda (lintas sektor). Salah satu contohnya, Pemkot Bengkulu sempat melakukan audiensi dengan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti untuk menerima penjelasan mengenai Perpres No. 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Kemudian juga berbagai rapat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Bengkulu seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup juga secara aktif dilakukan untuk membahas penanganan stunting.

Tidak hanya itu, papar Dedy, survei calon penerima bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga terus dilakukan. Di samping juga penggencaran sosialisasi Pangan berbasis ikan lokal di Dinas Kelautan dan Perikanan. Kerjasama DP3AP2KB dengan Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dalam rangka penyuluhan hukum tentang Pencegahan Stunting kepada Masyarakat juga dilakukan.

Lebih jauh, Dedy menyebutkan bahwa Pemkot Bengkulu juga melakukan pembagian Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting dan timbangan balita untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting, termasuk pemberian alat peraga untuk perbaikan pola asuh anak, pencegahan dan penurunan stunting. Pemberian bantuan timbangan balita di Posyandu juga dilakukan untuk pemeriksaan dan pengecekan berat badan, agar terpantau tumbuh kembang anak dan risiko stunting.

“Kita memberikan bantuan dalam hal agar mereka (ibu hamil dan ibu dengan balita) rajin ke Posyandu, seperti Kartu Kembang Anak (KKA) dan Kartu Menuju Sehat (KMS), sehingga nanti akan terlihat perkembangan anak. Apabila grafik perkembangannya tidak sesuai standar maka kami akan langsung intervensi,” terangnya.

Salah satu inisiasi unik dalam penanganan stunting di Kota Bengkulu, kata Dedy, adalah program Bapak Asuh Stunting (BAAS). Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan gizi anak-anak yang mempunyai masalah dalam tumbuh kembang. Walikota beserta segenap jajarannya termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkomfinda) yakni Korem, Kodim, Kejari, Kepolisian, Kepala OPD, dan mitra kerja lain siap menjadi Bapak Asuh Stunting.

“Ini juga kami intervensi dengan Gerakan Peduli Yatim sehingga dengan intervensi seperti ini kami juga melakukan penanganan lintas sektoral dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, kemudian juga Kodim,” paparnya.

Selain meninjau, pada kesempatan ini Wapres juga sempat menyaksikan penyerahan Penyerahan Kartu JKN-KIS oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah kepada masyarakat.

Hadir dalam peninjauan ini, Walikota Bengkulu Helmi Hasan beserta segenap jajaran Forkopimda Kota Bengkulu dan para kepala instansi terkait.

Sementara, selain Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, Wapres juga didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W. S., Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (EP/RJP-BPMI Setwapres)