Tolak Gerakan LGBT, Pegang Teguh Agama, Moral dan Budaya

Jakarta. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengharapkan masyarakat tetap memegang teguh moral, budaya dan agama sebagai pedoman hidup, dan tidak terjebak mengikuti gerakan dan perilaku menyimpang seperti maraknya fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) saat ini.

“Kita ini di Indonesia tetap berdasarkan kepada moral, budaya dan keagamaan. Jadi belum bisa dipakai itu,” pesan Wapres saat menanggapi pertanyaan sejumlah pewarta yang menemuinya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, Senin, 15 Februari 2016.

Menurut Wapres, kelompok LGBT dapat dinilai menyalahi norma dan aturan jika itu menjadi gerakan dan ajakan persuasif dengan meminta orang lain untuk mendukung kelompok itu.

“Itu kita anggap biasa, karena itu bersifat pribadi. Itu menjadi salah jika menjadi suatu gerakan untuk mempengaruhi orang lain, apalagi ingin meresmikan semacam kawin (sesama jenis) itu,” jelas Wapres.

Perilaku dan orientasi seksual yang menyimpang, lanjut Wapres, merupakan urusan pribadi masing-masing orang, namun hal itu tidak perlu disampaikan kepada publik, apalagi mengajak serta orang lain untuk ikut bergabung dan mendukung berbagai kegiatan kelompoknya.

Selanjutnya Wapres menampik, soal kabar adanya aliran dana dari United Nations Development Programme (UNDP) ke Indonesia untuk mendukung kelompok LGBT. Wapres menduga, selama ini dana untuk kegiatan kelompok LGBT di Indonesia, mungkin disalurkan secara informal melalui sejumlah organisasi nonprofit yang peduli dengan hal tersebut.

“Secara resmi tidak ada, mungkin lewat NGO (non-government organisation),” ucap Wapres.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah memanggil perwakilan UNDP di Jakarta untuk mengklarifikasi berita adanya aliran dana tersebut ke Indonesia.

“UNDP di Indonesia sudah dipanggil ke Bappenas untuk menjelaskan apa yang terjadi. Yang di sini tidak tahu dan tidak mengikuti proyek itu, itu UNDP dari Thailand. Oleh karena itu diminta secara organisasi untuk memberitahukan ke Thailand, supaya jangan melaksanakan itu,” kata Wapres Kalla.

Sebelumnya, diketahui UNDP bekerja sama dengan Kedutaan Besar Swedia di Bangkok dan Badan Bantuan Pembangunan Internasional AS (USAID) mengucurkan dana sebesar 8 juta dolar AS untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan kaum LGBT.

Dalam keterangannya, UNDP menyebutkan bahwa proyek ini dimulai pada Desember 2014 hingga September 2017.

Sejumlah tujuan dari dibentuknya proyek tersebut adalah untuk mendukung kaum LGBT dalam mengetahui hak mereka, termasuk hak hukum dalam melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada mereka. (Taufik Abdullah)