Jakarta, wapresri.go.id – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) berisi 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Untuk itu harus dijalankan dan disukseskan bersama.

“Tadi Pak Moermahadi, Ketua BPK mengatakan, ini sebenarnya tujuan kemakmuran dan keadilan, ini sebenarnya untuk mencapai itu. Hal-hal itulah yang tentu diharapkan bahwa SDGs ini harus kita jalankan dan sukseskan bersama-bersama karena ini menyangkut tujuan bersama,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika memberikan Keynote Speech pada SDGs Annual Conference 2018, di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin, (17/12/2018).

Lebih jauh Wapres memaparkan latar belakang munculnya SDGs. Berawal dari pembicaraan hangat mengenai climate change pada 1992 di Rio De Jeneiro yang disebut Earth Summit, pertemuan tingkat tinggi tentang bumi. Kemudian berkembang bukan hanya masalah lingkungan, tetapi masalah tentang manusia secara keseluruhan di bumi, seperti bagaimana meningkatkan kehidupan dan juga kemakmurannya serta hal-hal sosial lainnya, hingga dideklarasikan Millennium Development Goals (MDGs) yang tujuan awalnya untuk mengurangi kemiskinan ekstrim.

“Oleh karena itu maka MDGs lebih menekankan kepada masalah pendapatan, masalah kesehatan, pendidikan, dan juga kemakmuran yang lainnya. Itu yang menyangkut MDGs dan tujuannya hanya ada 8, yang dilaksanakan tahun 2000 sampai dengan tahun 2015, artinya 15 tahun,” jelasnya.

Setelah 15 tahun, Wapres mengungkapkan, terjadi pembicaraan lagi dimana Indonesia, Inggris dan Nigeria turut berbicara membahas apa yang menjadi bagian utama dari kebutuhan manusia, yakni meningkatkan kemakmuran dan keadilan.

Kemudian, lanjut Wapres, pada tahun 2015 di PBB secara aklamasi disetujui deklarasi tentang Sustainable Development Goals yang menjadi kebutuhan manusia.

Menurut Wapres dalam mengurangi kemiskinan atau meniadakan kelaparan sekaligus meningkatkan kesehatan dan kualitas pendidikan merupakan hal yang saling berkaitan.

“Tidak ada pendidikan yang baik tanpa pendapatan yang baik, tidak ada zero hunger, poverty tanpa produksi pangan yang baik. Semuanya bersambung,” tegasnya.

Sebenarnya bagi Indonesia, Wapres melihat permasalahan SDGs ini bukan hal yang baru, tetapi selalu dikerjakan oleh setiap pemerintahan mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, dan selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dalam hal pemerataan pendidikan, seperti SD Inpres yang ada di mana-mana.

“Jadi ada pemerataan pendidikan yang telah dijalankan sebelumnya dan sampai sekarang anggaran [pendidikan] kita tinggi,” ucapnya.

Selain itu, Wapres menyampaikan, masalah pemerataan kesehatan dijalankan dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan terkait zero hungry ini, produktivitasnya harus dinaikkan.

“Kita tidak banyak mendengar lagi tentang kelaparan seperti sebelumnya, [tetapi] menyangkut tentang kualitas kesehatan, [seperti] stunting dan sebagainya untuk mencegah anak kerdil,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres pun mengakui bahwa SDGs ini bukan hanya tugas pemerintah namun partisipasi masyarakat menjadi sangat penting.

Oleh karena itu, Wapres meminta agar masyarakat secara keseluruhan didorong untuk membuat kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini.

“Artinya bahwa berkelanjutan ini mempunyai efek kebersamaan. Jadi apabila ingin makmur tentu juga harus ada keadilan,” tandasnya.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bambang Brojonegoro melaporkan tentang perkembangan pelaksanaan SDGs di Indonesia serta pelaksanaan Konferensi SDGs tahun 2018.

“Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan SDGs karena tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global pada dasarnya saling menguatkan,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, Perpres No. 59/2017 mengamanatkan pentingnya pelaksanaan prinsip SDGs yaitu no one is left behind dan inclusiveness merupakan komitmen Indonesia untuk melaksanakan SDGs, dengan melibatkan empat platform partisipasi yaitu pemerintah dan parlemen, organisasi masyarakat dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi dan pakar.

Dalam rangka melaksanakan mandat Perpres tersebut, Bambang mengungkapkan, selaku Koordinator ia mengkoordinasikan beberapa kegiatan dari perencanaan hingga pelaksanaan SDGs baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Bambang menjelaskan Konferensi SDGs tahun 2018 bertujuan memberikan masukan kepada para perumus kebijakan untuk melaksanakan program pembangunan nasional dan daerah secara lebih baik dalam mencapai target-target SDGs 2030, serta meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia.

Sementara, Executive Secretary UN ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik) Armida Alisjahbana menyampaikan bahwa pencapaian SDGs, khususnya progres ASEAN masih menghadapi banyak tantangan dalam pencapaian kemajuannya, terutama pada lima tujuan yaitu food security and zero hunger, decent work and equitable economic growth, reduced inequality, sustainable cities and communities, serta life on land.

Armida pun menekankan, pentingnya negara-negara ASEAN untuk memanfaatkan mekanisme koordinasi di tingkat regional dan platform regional terkait penelitian, analisis dan fasilitasi kebijakan di setiap negara.

Hadir dalam acara tersebut para menteri kabinet kerja, kepala lembaga, gubernur dan bupati .

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, dan Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi. (YZ/RN/SK- KIP, Setwapres)