Jakarta-wapresri.go.id. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menerima kunjungan Ketua Umum Dewan Pengurus Konrad Adenaur Stiftung (KAS), Jerman Dr. Hans-Gert Pöttering di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat pagi (28/4/2017).

Dalam pertemuan itu, Hans, yang menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus KAS sejak 2010, mengatakan bahwa kunjungannya ke Indonesia ini adalah untuk meninjau proyek pendidikan KAS di Indonesia yang telah dimulai sejak 50 tahun lalu.

“Saat ini, KAS telah menjalin kerja sama dengan Universitas Paramadina, UIN Jakarta, dan CSIS,” ujarnya.

Hans kemudian menyampaikan apresiasinya kepada Wapres yang menurutnya merupakan figur yang komplit.

“Anda adalah sosok yang lengkap yang kami kenal di negeri ini. Anda adalah politisi, pakar, dan memiliki latar belakang ekonomi yang kuat. Ini membuat Anda memiliki kombinasi ilmu yang kuat, mendekati sempurna,” kata Hans yang juga pernah menjabat Presiden Parlemen Uni Eropa periode 2007–2009).

Menurut Hans, karakter seperti inilah yang akan menjamin berjalannya kerja sama yang berkelanjutan.

“Saya merasa bahwa cara berpikir Anda mirip dengan cara berpikir kami di Jerman. Oleh karena itu, saya yakin bahwa kita bisa terus bekerjasama,” ungkapnya.

Menanggapi Hans, Wapres menyampaikan rasa terima atas bantuan KAS di Indonesia terutama di bidang pendidikan sejak tahun 1968.

“Terima kasih atas kerja sama dan bantuan KAS selama ini kepada pelajar Indonesia. Sofjan (Sofjan Wanandi –red) adalah alumni pertama dari program bantuan KAS kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.

Wapres berharap bahwa kerja sama dengan KAS, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dapat terus ditingkatkan.

“Kita membutuhkan anak-anak muda yang memiliki pikiran terbuka untuk melihat dunia yang dinamis,” tutur Wapres.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tantangan terbesar Indonesia di masa depan adalah meningkatkan kualitas SDM.

“Indonesia memerlukan beragam kerja sama dengan negara-negara maju, seperti Jerman, agar dapat meningkatkan daya saingnya di kawasan. Seperti kita ketahui, saat ini Cina dan India sedang berlomba untuk menjadi pemain baru di kawasan,” terang Wapres.

Pada kesempatan itu, Wapres juga menyampaikan proses pembangunan universitas Islam internasional di Indonesia sebagai upaya untuk menjadikan negara ini rujukan bagi pemikiran Islam yang membawa rahmat bagi dunia.

“Dulu, bila ingin belajar Islam, kita harus pergi ke Timur Tengah. Namun, seiring perkembangan zaman, Timur Tengah dengan konflik yang berkepanjangan tidaklah lagi mencerminkan Islam yang seutuhnya,” ujarnya.

Saat ini, Wapres menambahkan, Indonesia juga memberikan beasiswa kepada beberapa mahasiswa dari negara-negara di Timur Tengah sebagai upaya untuk menyebarkan paham Islam yang moderat.

Mengakhiri pembicaraan, Hans mengundang Wapres untuk menjadi pembicara pada konferensi KAS di Berlin, Jerman, Oktober yang akan datang.

“Saya berharap Anda dapat datang dan menyampaikan pidato tentang upaya menghadirkan persatuan antara Islam dan Kristen dalam membawa pesan perdamaian di dunia,” ujar Hans.

Wapres menyambut baik undangan tersebut dan mempertimbangkan untuk hadir pada konferensi itu.

Hadir mendampingi Wapres pada pertemuan itu Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Bambang Widianto, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin, dan Anggota Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi.

KAS adalah sebuah yayasan politik dan lembaga think tank yang berkedudukan di Jerman, dengan program utamanya di bidang pendidikan yang mendukung kebebasan dan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.

KAS didirikan atas prakarsa Kanselir pertama Jerman, Konrad-Adenauer, pada tahun 1955. Sampai saat ini, KAS telah memiliki 80 kantor perwakilan di seluruh dunia dan menyelenggarakan lebih dari 120 proyek pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kerja sama antara KAS dan Indonesia yang terjalin hampir 50 tahun ini, pada 18 April 2017 yang lalu telah diperpanjang hingga 2020 setelah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara KAS dan Kementerian Dalam Negeri. (KIP, Setwapres)