Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden Indonesia (Wapres) Jusuf Kalla menerima kunjungan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj beserta jajarannya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (10/01).

Pada kesempatan itu, Wapres mengapresiasi kontribusi sosial NU terhadap masyarakat, selain terus berdakwah.

Kedatangan Ketum PBNU menemui Wapres selain bersilaturhami juga mengundang Wapres untuk menghadiri sekaligus menutup Konferensi Besar NU (Konbes NU) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang akan digelar pada tanggal 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Banjar Patroman, Ciamis, Jawa Barat.

“Presiden bersedia membuka, dan berharap Wapres untuk menutup,” ujar Ketum PBNU.
Said Aqil mengatakan sekitar sepuluh ribu lebih ulama akan hadir pada Munas tersebut.

Tema besar Munas tersebut fokus pada isu-isu kebangsaan, terutama membahas langkah memperkuat persaudaraan masyarakat Indonesia. Selain itu, juga akan membahas isu global.
“Seperti industri 4.0, sampah plastik, dan ekonomi kerakyatan. Disamping membahas RUU Pesantren,” tambahnya.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu juga membahas tentang isu-isu aktual kebangsaan.
“Masa kampanye sejauh ini tertib karena indoor,” kata Wapres.

Wapres juga meminta NU untuk turut mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Ketum PBNU menyatakan kesiapan dari seluruh keluarga NU mengawal pemilu agar berjalan damai dan aman.

Terkait isu ekonomi, Wapres menilai tren dunia sekarang berubah. “Dulu negara kapitalis ingin pasar terbuka, negara komunis ingin proteksionis. Sekarang terbalik.” terangnya..

Wapres berharap Munas dan KBNU berjalan lancar dan mempertimbangkan untuk hadir pada penutupan.

Turut mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, dan Staf Khusus Wapres bidang Reformasi Birokrasi Azyumardi Azra.

Selain Ketua PBNU, hadir pula dalam pertemuan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU Bidang Ekonomi Eman Suryaman, Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas, dan Nurhayati. (PN/RN, KIP-Setwapres).