Jakarta, wapresri.go.id – Potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat menembus angka 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat perolehan wakaf uang per Maret 2022 mencapai 1,4 triliun rupiah, angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 – 2021 senilai 855 miliar rupiah.

Namun, perolehan wakaf uang tersebut hanya sekitar setengah persen dari total potensi yang ada. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini, salah satunya, disebabkan oleh tingkat literasi wakaf masih rendah, yakni skor indeksnya baru sebesar 50,48 berdasarkan studi BWI dan Kementerian Agama pada 2020.

Untuk itu, penguatan literasi wakaf secara berkelanjutan perlu terus didorong, khususnya oleh para pegiat perwakafan seperti Forum Jurnalis Wakaf Indonesia (Forjukafi).

“Perlu penguatan literasi secara berkelanjutan, utamanya pada 3 unsur, yakni literasi tentang harta objek wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan kelembagaan wakaf,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka secara virtual rapat kerja Forjukafi, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Jumat (07/10/2022).

Lebih lanjut, Wapres menjabarkan ragam harta objek wakaf tidak terbatas pada aset tetap saja, seperti tanah, gedung, atau bangunan, tetapi juga dapat berwujud uang.

“Konsep wakaf uang harus menjadi salah satu fokus konten literasi agar masyarakat memahaminya dengan benar,” sebutnya.

Berikutnya, papar Wapres, peruntukan harta wakaf tidak hanya untuk sarana peribadatan, tetapi juga bisa untuk berbagai keperluan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Sementara unsur kelembagaan wakaf, tambah Wapres, berkaitan erat dengan kepercayaan wakif (pemberi wakaf) bahwa nazir telah mengelola wakaf dengan transparan dan akuntabel.

“Masyarakat perlu mengenali manajemen dan operasional kelembagaan pengelola wakaf yang baik serta institusi nazir mana saja yang telah terdaftar di BWI, termasuk berbagai kisah sukses pengelolaan wakaf,” ujar Wapres.

Oleh karena itu, menurut Wapres, Indeks Wakaf Nasional yang telah dikembangkan BWI sebagai alat ukur kinerja perwakafan juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat umum.

“Saya kira publik perlu mengetahui tentang hal ini agar semakin meyakini bahwa kelembagaan wakaf terus didorong untuk semakin baik di masa mendatang,” imbuhnya.

Berkenaan dengan literasi ini, Wapres meyakini, kehadiran dan keterlibatan para jurnalis Forjukafi, sebagai penyedia informasi yang akurat serta mumpuni dapat membangun opini publik yang positif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf.

“Pemberitaan tentang wakaf yang semakin komunikatif dan masif di berbagai kanal media menjadi kunci peningkatan literasi masyarakat tentang wakaf,” ungkap Wapres.

Wapres pun meminta program literasi wakaf bagi jurnalis agar diperbanyak, termasuk penguatan sinergi dan kerja sama Forjukafi dengan BWI dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Dari literasi yang baik ini, kita harapkan akan tumbuh dan meluasnya kesadaran kolektif umat untuk lebih aktif terlibat serta turut memobilisasi pengumpulan wakaf,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Forjukafi Wahyu Muryadi menilai, forum jurnalis wakaf ini lahir sebagai sebuah kesadaran yang luar biasa untuk bersama-sama memajukan perwakafan di Indonesia. Kepedulian jurnalis, kata Wahyu, diperlukan mengingat selama ini isu wakaf kalah populer dibandingkan isu zakat, infak, dan sedekah sehingga masih ada pemahaman yang keliru mengenai wakaf.

“Saya berharap dukungan dari para pihak, terutama yang hadir, untuk sepenuh hati membesarkan wakaf demi memakmurkan negara ini. Mudah-mudahan raker pertama ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat muslimin, bangsa, dan negara,” ucap Wahyu.

Hadir pada acara ini diantaranya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo, jajaran Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU), serta jurnalis dari berbagai platform.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz. (RR/AS BPMI-Setwapres)