Wapres: Indonesia Terus Lakukan Langkah Konkret Atasi Krisis Iklim

Sharm El-Sheikh, wapresri.go.id – Upaya Indonesia dalam menangani krisis perubahan iklim terlihat lebih konkret jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Hal ini tampak dari berbagai upaya strategis yang dilakukan, termasuk dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.

“Indonesia terus berupaya untuk lead by example (memimpin dengan contoh) melalui berbagai upaya positif, seperti peningkatan target penurunan emisi Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangannya kepada media, di Paviliun Indonesia, Sharm El Sheikh Convention Centre (SHICC), Sharm El Sheikh, Mesir, Selasa (08/11/2022).

Menurut Wapres, Indonesia memiliki posisi strategis dalam penanganan perubahan iklim, terlebih sebagai pemegang Presidensi G20 2022 serta Ketua ASEAN pada 2023 mendatang.

“Peran Indonesia dalam melakukan kolaborasi menjadi sangat strategis, karena Indonesia ini selain sebagai Presiden G20, juga di 2023 menjadi Ketua ASEAN,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wapres mencontohkan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam menghadapi krisis yakni saat tak satupun negara yang mampu menghadapi pandemi Covid-19 secara mandiri.

“Kolaborasi dan kerja sama itu harus kita jadikan pengalaman, pandemi itu tidak ada satu negara pun yang mampu bekerja sendiri,” terangnya.

Lebih jauh, Wapres menyampaikan bahwa peningkatan target penurunan emisi Indonesia selaras dengan perkembangan signifikan kebijakan Indonesia, seperti perluasan konservasi dan restorasi alam, penerapan pajak karbon, mencapai Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inisiasi program biodiesel B40.

Kemudian, sambung Wapres, untuk memastikan pendanaan transisi energi, Indonesia telah meluncurkan Country Platform for Energy Transition Mechanism. Namun, menurutnya semua upaya nasional tersebut perlu disertai dukungan internasional yang jelas, termasuk penciptaan pasar karbon yang efektif dan berkeadilan, investasi untuk transisi energi, dan pendanaan untuk aksi iklim.

“Sebagai Presidensi G20, Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Wapres juga mengingatkan dan menegaskan kepada peserta KTT COP27 bahwa semuanya dan bersama-sama harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi perubahan iklim.

“Untuk itu semuanya harus memperkuat kolaborasi berlandaskan dialog dan kepercayaan. Demi mewujudkan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan,” pesan Wapres.

Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya menjaga negara-negara kepulauan, khususnya agar tidak tenggelam. Oleh sebab itu, ia pun mengajak dunia internasional untuk memberikan dukungan dan perhatian yang lebih kepada negara kepulauan.

“Kita ingin mengajak dunia internasional untuk memperhatikan masalah negara kepulauan,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memaparkan sejumlah data konkret mengenai hasil penurunan deforestasi di Indonesia, seperti penghargaan dari Pemerintah Norwegia berupa pembayaran atas kinerja pengurangan emisi gas rumah kaca serta anggaran dari Bank Dunia.

“Kita sudah mendapatkan Result Based Payment, artinya reward dari pekerjaan kita, yaitu dari Norwegia sebesar 56 juta dolar, itu kira-kira 2 sampai 3 minggu yang lalu. Hari ini saya dapat berita lagi bahwa GCF (Green Climate Fund) World Bank sudah menyerahkan juga kepada BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) sebesar 20,9 juta dolar,” papar Menteri Siti.

“Jadi bukan hanya soal duitnya, tapi bahwa itu adalah hasil kerja keras yang dihargai,” tambahnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Norwegia membangun kemitraan baru dengan Pemerintah Indonesia di bidang perubahan iklim dan kehutanan melalui dukungan implementasi Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030.

Selain menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, kerja sama tersebut juga mencakup perlindungan dan pengelolaan hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas untuk memperkuat penyerapan karbon hutan alam melalui pengelolaan hutan.

Turut mendampingi Wapres Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong serta Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi. (DAS – BPMI Setwapres)